Connect with us

nasional

Di Forum Parlemen Middle Power, Puan Singgung Soal Kesetaraan Antar-Negara

Published

on

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara dalam forum parlemen MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia). Salah satu yang dibahas dalam pertemuan parlemen kelompok middle power ini adalah soal keseteraan negara-negara dunia.

Forum parlemen MIKTA tahun 2022 digelar secara virtual dengan Australia yang kali ini menjadi tuan rumah. Pertemuan dipimpin Presiden Senat Australia, the Hon. Slade Brockman. Selain Puan, pertemuan dihadiri oleh Ketua Parlemen Turki dan Korea. Untuk Meksiko diwakili oleh Deputi Speaker.

“Pada awal tahun 2022 ini, situasi dunia masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Tantangan nyata ada di depan kita semua. Pandemi berlanjut dengan munculnya varian baru,” kata Puan dalam pembukaan MIKTA 2022, Senin (7/2/2022).

Pada pertemuan yang bertemakan ‘Effective Parliaments Supporting democracy’, Puan menyebut pandemi telah meningkatkan kembali kemiskinan, ketimpangan, dan berbagai masalah sosial. Selain itu juga masalah pemanasan global, kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang terus berlanjut.

“Eskalasi ketegangan di antara negara besar bahkan meningkat akhir-akhir ini. Kita tidak cukup hanya membuat daftar permasalahan dan menganalisanya. Saat kita berada di awal tahun 2022 adalah waktu yang tepat untuk meneguhkan komitmen guna memperbaiki kondisi dunia,” ucap Puan.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini, Parlemen negara anggota MIKTA juga perlu untuk menjadi bagian dari solusi. Puan mengatakan, sebagai kelompok middle power, negara anggota MIKTA memiliki posisi unik.

“Untuk dapat berperan konstruktif guna mendorong perdamaian, stabilitas, dan penyelesaian berbagai permasalahan global. Kemudian menjembatani perbedaan posisi antar-negara, termasuk antara negara maju dan berkembang, dan juga menurunkan ketegangan antar-negara besar,” ucapnya.

Puan menyebut, ada beberapa hal utama yang perlu dilakukan secara bersama di awal tahun 2022. Pertama adalah untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, salah satunya dengan melakukan pemerataan vaksin.
 
“Kedua, kita perlu mengatasi tidak meratanya pemulihan  ekonomi global, terutama antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju yang tingkat vaksinasinya tinggi dapat pulih lebih cepat dibandingkan negara berpendapatan rendah,” ungkap Puan.
 
“Pemulihan  perdagangan internasional juga tidak merata. Negara yang lebih terintegrasi pada mata rantai global dapat pulih lebih cepat. Hal ini terjadi saat pertumbuhan ekonomi global melambat,” lanjut mantan Menko PMK itu.

Langkah ketiga yang harus dilakukan negara-negara global secara bersama adalah terkait dengan krisis perubahan iklim. Sebab saat ini bencana karena perubahan iklim kekeringan, banjir, kebakaran lahan, tanah longsor telah terjadi di berbagai negara tidak mengikuti pola yang reguler.
 
“Pemanasan global sudah mencapai 1,2 derajat celcius. Hal ini menyebabkan sulit untuk mencapai target membatasi pemanasan global  2 derajat menuju 1,5 derajat celcius. Negara penghasil emisi harus berbuat lebih banyak guna mengurangi emisi dengan tetap memenuhi prinsip common but differentiated responsibilities,” papar Puan.

Ditambahkannya, transisi energi bersih di negara berkembang menuju energi terbarukan perlu untuk diberikan bantuan teknologi, dan keuangan. Puan juga menyinggung DPR RI yang akan menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 pada Maret mendatang di Bali.

“Pertemuan akan mengangkat tema: Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to act on Climate Change. Hal ini menegaskan upaya DPR RI untuk berkontribusi memobilisasi aksi parlemen global dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” sebutnya.

Puan mengatakan, permasalahan global yang dunia hadapi memerlukan solusi global. Menurut dia, perlu adanya platform yang solid pada solusi global tersebut agar tidak saja untuk memperkokoh kerjasama internasional, namun juga membangun legitimasi yang kuat di tingkat domestik.

“Demokrasi adalah platform untuk mendapatkan dukungan politik di dalam negeri. Legitimasi domestik diperlukan untuk mendukung kerjasama internasional dan multilateralisme guna penyelesaian berbagai masalah global,” urai Puan.

Namun pandemi Covid-19 disebutnya menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan adanya resiliensi demokrasi. Resiliensi demokrasi, kata Puan, berarti adanya proses pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, demi menjamin keterwakilan suara rakyat.
 
“Resiliensi demokrasi juga berarti democracy delivers. Proses demokrasi  berkontribusi mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Proses demokrasi berkontribusi meningkatkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan,” ungkapnya.

“Pandemi tidak boleh menggoyahkan komitmen terhadap demokrasi. Dalam kaitan ini, proses demokrasi harus dapat mendukung upaya penanganan pandemi. Proses demokrasi yang penuh dinamika perlu dilakukan sambil menjaga stabilitas dan efektifitas pelaksanaan program pemulihan,” sambung Puan.

Karena masa pandemi dan situasi dunia yang penuh ketidakpastian, Parlemen dinilai memiliki peran penting untuk menjaga proses demokrasi. Dan dalam menghadapi situasi dunia yang semakin kompleks, disebut Puan, Parlemen tidak cukup hanya menangani masalah domestik.

“Parlemen diharapkan untuk cepat tanggap di masa pandemi. Menghasilkan kerangka legislasi dan governance dalam mengatasi keadaan darurat secara  transparan. Memperkuat fungsi pengawasan termasuk check and balance untuk menjamin proses pemulihan yang akuntabel,” katanya.

“Menyusun anggaran negara guna membiayai program pemulihan ekonomi dan kesehatan. Di Indonesia, berbagai terobosan terus dilakukan untuk memastikan DPR RI tetap produktif pada masa pandemi,” tambah Puan.

Inovasi-inovasi yang telah dilakukan DPR RI di antaranya pengembangan Sistem Informasi Legislasi yang user-friendly, peningkatan saluran pengaduan online, dan pengembangan mekanisme partisipasi publik online dalam proses legislasi RUU.

Puan pun menyambut baik dialog antar-parlemen negara MIKTA dalam upaya memperkuat demokrasi. Ia lalu menyampaikan berbagai harapan terhadap kelompok middle power itu.
 
“Pada tingkat global, Parlemen negara anggota MIKTA dapat mendorong implementasi nilai demokrasi yang menjunjung kesetaraan antar negara di dunia, kaya dan miskin, besar dan kecil,” tegas Puan.

Menurut Cucu Proklamator RI Bung Karno itu, hal ini diperlukan untuk menjamin terwakilinya suara dan kepentingan negara berkembang di forum-forum internasional. Puan mengatakan, dunia membutuhkan kepemimpinan global.

“Saya meyakini melalui kerjasama antara negara anggota MIKTA, kita akan membantu mewujudkan pemulihan global yang lebih kuat dan berkelanjutan.  Bersama, kita harus mengambil peran kepemimpinan global untuk berkontribusi memperkuat demokrasi dan membangun dunia yang lebih baik dan inklusif,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Puan sekaligus meminta dukungan kepada negara-negara MIKTA untuk perhelatan 2 pertemuan internasional yang akan diadakan oleh DPR RI, yaitu IPU Assembly ke-144 dan P20.
 
Sidang ke-144 IPU direncanakan akan diadakan di Nusa Dua, Bali tanggal 20-24 Maret 2022. Pertemuan ini merupakan platform multilateral utama IPU untuk membahas isu-isu demokrasi, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan.
 
Kemudian di kwartal keempat tahun 2022, DPR RI kembali mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah The 8th G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20). Sejalan demhan tema Presidensi G20 Indonesia yaitu Recover Together, Recover Stronger, pertemuan P20 akan mengangkat tema the Role of Parliament in Promoting Stronger Growth and Healthy Society.
 
“Saat ini, peran P20 menjadi semakin relevan dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Peran pemerintah di G20 perlu didukung oleh P20, karena apa yang diputuskan oleh G20 akan berdampak bagi masyarakat luas,” urai Puan.
 
Kemudian P20 dinilai juga dapat memberi legitimasi politik bagi G20 untuk memperkuat kerjasama internasional dan membentuk solidaritas global. Puan mengatakan, menjadi tuan rumah forum internasional di tengah situasi pandemi memiliki tantangan tersendiri, namun ia optimistis Indonesia mampu menghelat acara dengan baik.
 
“Bali yang akan menjadi tuan rumah Sidang IPU telah mencapai target 102,77% vaksin dosis pertama dan 91,45% vaksin dosis kedua.
Secara nasional, capaian vaksinasi Indonesia adalah 89,06% dosis pertama dan 62,02% dosis kedua,” terangnya.

Puan menambahkan, program booster dosis vaksin Covid-19 ketiga juga tengah digulirkan di Indonesia. Bahkan cakupan vaksinasi Indonesia telah melampaui standar WHO.
 
“Semua parlemen anggota MIKTA merupakan anggota IPU dan P20, maka terbuka kesempatan bagi delegasi parlemen MIKTA untuk berkoordinasi, baik formal ataupun informal, di sela-sela pertemuan IPU dan P20 yang akan datang,” singgungnya.

Puan sekaligus mengundang secara langsung anggota MIKTA agar hadir pada IPU Assembly ke-144 dan P20 di Indonesia.
 
“Partisipasi aktif kita semua tentunya akan merefleksikan komitmen dan semangat untuk pulih bersama, dan lebih kuat (recover together, recover stronger) pada masa paska pandemi,” tutup Puan.

Continue Reading

nasional

Persiapan Pilkada 2024, Rutan Cipinang Sambangi KPU Jakarta Timur untuk Penyerahan Data Pemilih

Published

on

By

Jakarta – Dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur untuk melakukan koordinasi dan penyerahan data daftar pemilih. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus Rutan Kelas I Cipinang, Kamis (11/7) kemarin.

 

Delegasi dari Rutan Kelas I Cipinang dipimpin oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali yang diwakili oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Alif Akbar Yusuf yang diterima langsung oleh Tim dari KPU Kota Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Alif Akbar menyerahkan daftar nama pemilih yang berdomisili di DKI Jakarta sebanyak 2.224 orang warga binaan yang berada di Rutan Kelas I Cipinang. Selain itu, diserahkan pula data pegawai Rutan Kelas I Cipinang yang akan bertugas sebagai petugas Pilkada Serentak 2024 sebanyak 60 orang.

 

“Kami telah melakukan pendataan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh penghuni Rutan yang memiliki hak pilih dapat berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2024. Kami juga telah menyiapkan data pegawai yang akan bertugas sebagai petugas pemilu,” ujar Alif Akbar

 

Penyerahan data ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam persiapan Pilkada Serentak 2024. Dengan adanya data yang akurat, kami dapat memastikan bahwa seluruh proses pemilihan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. “Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara di Rutan Cipinang nanti dapat berjalan dengan lancar dan setiap suara dapat dihitung dengan benar,” Tambah Alif

 

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula mekanisme pemungutan suara di TPS Lokasi Khusus Rutan Kelas I Cipinang, termasuk penjadwalan dan teknis pelaksanaan pemungutan suara. Diharapkan, dengan adanya koordinasi ini, partisipasi pemilih di Rutan dapat meningkat dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan baik tanpa kendala apapun

Continue Reading

nasional

BPH Migas dorong Pemerintah Provinsi Wujudkan Kerja Sama Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi dan BBM Kompensasi

Published

on

By

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mewujudkan kerja sama dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada konsumen pengguna. Kali ini, Rapat Koordinasi dilakukan bersama Pemprov wilayah Papua dan Maluku.

 

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan, BPH Migas memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dalam melakukan pengawasan JBT dan JBKP, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

 

“Oleh karena itu, kami mengajak untuk bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Karena sesungguhnya, Pemerintah Provinsi yang lebih mengetahui Konsumen Pengguna di wilayahnya masing-masing,” terangnya di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (11/7/2024).

 

Menurut Erika, pertemuan ini merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

 

 “Maka dari itu, kami ingin bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk bisa melakukan pengawasan di daerah masing-masing”, tegasnya.

 

Lebih lanjut, Erika mengharapkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini data terkait Konsumen Pengguna BBM subsidi dan BBM kompensasi semakin akurat.

 

“Kita berharap pendisitribusian BBM subsidi ini bisa lebih tepat sasaran dan tepat volume. Tujuan akhirnya, tentu dengan sila kelima Pancasila, agar masyarakat yang membutuhkan BBM subsidi dan BBM Kompensasi dapat menerima haknya, dan rakyat Indonesia semakin sejahtera” tuturnya.

 

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menyampaikan, pemerintah provinsi wilayah Papua dan Maluku antusias untuk berpartisipasi pada Rapat Koordinasi. “Merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan Perjanjian Kerja Sama ini,” terangnya.

 

Pria yang kerap disapa Tiko ini melanjutkan, tujuan utama dari PKS adalah memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya Pemerintah Provinsi. “Agar BBM subsidi dan BBM kompensasi semakin tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat harga, serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada dari sektor pengguna di wilayah Maluku dan Papua,” pungkasnya.

 

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Johny Way menyampaikan, BBM memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan BBM yang memadai sangat menunjang kegiatan masyarakat.

 

“Oleh karena itu, hari ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan apresiasi kepada BPH Migas yang telah mendorong Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan atas pendistribusian BBM bersubsidi, agar distribusi BBM berjalan dengan baik di seluruh wilayah hukum Provinsi Papua Barat Daya,” ucapnya.

 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Yapit Sapta Putra, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Sekretaris Daerah Kota Sorong Yakob Kareth, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Papua Maluku Sunardi, serta perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Maluku, dan Maluku Utara.

Continue Reading

nasional

Inklusi dan Kesetaraan: Rutan Cipinang Menambah Jalur Akses Bagi Penyandang Disabilitas

Published

on

By

Jakarta – Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya.

 

Oleh karena itu, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang selalu memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegitan kehidupannya dalam masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus.Rabu (10/7/2024)

 

Sukarno Ali, selaku Kepala Rutan Kelas I Cipinang, menunjukkan kepedulian dan tanggung jawabnya dengan tidak menutup mata terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

 

Dalam upayanya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah, beliau aktif menginisiasi berbagai langkah strategis, termasuk menambah penyediaan jalur khusus dan fasilitas pendukung lainnya yang dirancang khusus untuk memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas.

 

“Komitmen ini merupakan bagian dari visi kita untuk memastikan bahwa setiap individu di dalam rutan dan masyarakat, tanpa terkecuali mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik,” Ucap Sukarno Ali

 

Kepala Rutan juga menjelaksan bahwa penambahan jalur khusus disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi serta pendampingan pengumpulan data dukung pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (P2HAM) pada Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada pekan lalu yang dihadiri oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan Ham Direktorat Jenderal HAM, Gusti Ayu Putu Suwardani dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zulhairi dan Kepala Bidang HAM, Yovan Iristian

 

“Sesuai dengan standar pelayanan publik yang berbasis HAM, penambahan pembuatan jalur khusus disabilitas ini bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas memasuki area kunjungan di Rutan Cipinang serta untuk memberikan rasa keadilan dalam pelayanan dan menghindari diskriminasi,” ungkapnya.

 

Pembuat jalur disabilitas ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga menciptakan atmosfer meningkatkan pelayanan di Rutan Cipinang. Sukarno Ali berharap langkah-langkah ini dapat menjadi masukan yang baik bagi Lembaga Pemasyarakatan lainnya di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa inklusivitas dan kesetaraan bisa dan harus menjadi bagian integral dari Sistem Pemasyarakatan.

 

Dalam menjalankan semua program ini, Sukarno Ali mengajak seluruh Petugas, Masyarakat maupun Warga Binaan untuk mendukung serta berpartisipasi dalam upaya menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua orang, tanpa terkecuali.

 

“Dengan kerjasama dan dukungan semua pihak, saya yakin bahwa Rutan Cipinang akan terus berkembang menjadi tempat yang lebih baik, di mana setiap individu mendapatkan hak dan perlakuan yang setara atau yang lebih baik,” tutupnya.

Continue Reading

Trending