Connect with us

nasional

Di Forum Parlemen Middle Power, Puan Singgung Soal Kesetaraan Antar-Negara

Published

on

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara dalam forum parlemen MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia). Salah satu yang dibahas dalam pertemuan parlemen kelompok middle power ini adalah soal keseteraan negara-negara dunia.

Forum parlemen MIKTA tahun 2022 digelar secara virtual dengan Australia yang kali ini menjadi tuan rumah. Pertemuan dipimpin Presiden Senat Australia, the Hon. Slade Brockman. Selain Puan, pertemuan dihadiri oleh Ketua Parlemen Turki dan Korea. Untuk Meksiko diwakili oleh Deputi Speaker.

“Pada awal tahun 2022 ini, situasi dunia masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Tantangan nyata ada di depan kita semua. Pandemi berlanjut dengan munculnya varian baru,” kata Puan dalam pembukaan MIKTA 2022, Senin (7/2/2022).

Pada pertemuan yang bertemakan ‘Effective Parliaments Supporting democracy’, Puan menyebut pandemi telah meningkatkan kembali kemiskinan, ketimpangan, dan berbagai masalah sosial. Selain itu juga masalah pemanasan global, kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang terus berlanjut.

“Eskalasi ketegangan di antara negara besar bahkan meningkat akhir-akhir ini. Kita tidak cukup hanya membuat daftar permasalahan dan menganalisanya. Saat kita berada di awal tahun 2022 adalah waktu yang tepat untuk meneguhkan komitmen guna memperbaiki kondisi dunia,” ucap Puan.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini, Parlemen negara anggota MIKTA juga perlu untuk menjadi bagian dari solusi. Puan mengatakan, sebagai kelompok middle power, negara anggota MIKTA memiliki posisi unik.

“Untuk dapat berperan konstruktif guna mendorong perdamaian, stabilitas, dan penyelesaian berbagai permasalahan global. Kemudian menjembatani perbedaan posisi antar-negara, termasuk antara negara maju dan berkembang, dan juga menurunkan ketegangan antar-negara besar,” ucapnya.

Puan menyebut, ada beberapa hal utama yang perlu dilakukan secara bersama di awal tahun 2022. Pertama adalah untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, salah satunya dengan melakukan pemerataan vaksin.
 
“Kedua, kita perlu mengatasi tidak meratanya pemulihan  ekonomi global, terutama antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju yang tingkat vaksinasinya tinggi dapat pulih lebih cepat dibandingkan negara berpendapatan rendah,” ungkap Puan.
 
“Pemulihan  perdagangan internasional juga tidak merata. Negara yang lebih terintegrasi pada mata rantai global dapat pulih lebih cepat. Hal ini terjadi saat pertumbuhan ekonomi global melambat,” lanjut mantan Menko PMK itu.

Langkah ketiga yang harus dilakukan negara-negara global secara bersama adalah terkait dengan krisis perubahan iklim. Sebab saat ini bencana karena perubahan iklim kekeringan, banjir, kebakaran lahan, tanah longsor telah terjadi di berbagai negara tidak mengikuti pola yang reguler.
 
“Pemanasan global sudah mencapai 1,2 derajat celcius. Hal ini menyebabkan sulit untuk mencapai target membatasi pemanasan global  2 derajat menuju 1,5 derajat celcius. Negara penghasil emisi harus berbuat lebih banyak guna mengurangi emisi dengan tetap memenuhi prinsip common but differentiated responsibilities,” papar Puan.

Ditambahkannya, transisi energi bersih di negara berkembang menuju energi terbarukan perlu untuk diberikan bantuan teknologi, dan keuangan. Puan juga menyinggung DPR RI yang akan menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 pada Maret mendatang di Bali.

“Pertemuan akan mengangkat tema: Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to act on Climate Change. Hal ini menegaskan upaya DPR RI untuk berkontribusi memobilisasi aksi parlemen global dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” sebutnya.

Puan mengatakan, permasalahan global yang dunia hadapi memerlukan solusi global. Menurut dia, perlu adanya platform yang solid pada solusi global tersebut agar tidak saja untuk memperkokoh kerjasama internasional, namun juga membangun legitimasi yang kuat di tingkat domestik.

“Demokrasi adalah platform untuk mendapatkan dukungan politik di dalam negeri. Legitimasi domestik diperlukan untuk mendukung kerjasama internasional dan multilateralisme guna penyelesaian berbagai masalah global,” urai Puan.

Namun pandemi Covid-19 disebutnya menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan adanya resiliensi demokrasi. Resiliensi demokrasi, kata Puan, berarti adanya proses pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, demi menjamin keterwakilan suara rakyat.
 
“Resiliensi demokrasi juga berarti democracy delivers. Proses demokrasi  berkontribusi mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Proses demokrasi berkontribusi meningkatkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan,” ungkapnya.

“Pandemi tidak boleh menggoyahkan komitmen terhadap demokrasi. Dalam kaitan ini, proses demokrasi harus dapat mendukung upaya penanganan pandemi. Proses demokrasi yang penuh dinamika perlu dilakukan sambil menjaga stabilitas dan efektifitas pelaksanaan program pemulihan,” sambung Puan.

Karena masa pandemi dan situasi dunia yang penuh ketidakpastian, Parlemen dinilai memiliki peran penting untuk menjaga proses demokrasi. Dan dalam menghadapi situasi dunia yang semakin kompleks, disebut Puan, Parlemen tidak cukup hanya menangani masalah domestik.

“Parlemen diharapkan untuk cepat tanggap di masa pandemi. Menghasilkan kerangka legislasi dan governance dalam mengatasi keadaan darurat secara  transparan. Memperkuat fungsi pengawasan termasuk check and balance untuk menjamin proses pemulihan yang akuntabel,” katanya.

“Menyusun anggaran negara guna membiayai program pemulihan ekonomi dan kesehatan. Di Indonesia, berbagai terobosan terus dilakukan untuk memastikan DPR RI tetap produktif pada masa pandemi,” tambah Puan.

Inovasi-inovasi yang telah dilakukan DPR RI di antaranya pengembangan Sistem Informasi Legislasi yang user-friendly, peningkatan saluran pengaduan online, dan pengembangan mekanisme partisipasi publik online dalam proses legislasi RUU.

Puan pun menyambut baik dialog antar-parlemen negara MIKTA dalam upaya memperkuat demokrasi. Ia lalu menyampaikan berbagai harapan terhadap kelompok middle power itu.
 
“Pada tingkat global, Parlemen negara anggota MIKTA dapat mendorong implementasi nilai demokrasi yang menjunjung kesetaraan antar negara di dunia, kaya dan miskin, besar dan kecil,” tegas Puan.

Menurut Cucu Proklamator RI Bung Karno itu, hal ini diperlukan untuk menjamin terwakilinya suara dan kepentingan negara berkembang di forum-forum internasional. Puan mengatakan, dunia membutuhkan kepemimpinan global.

“Saya meyakini melalui kerjasama antara negara anggota MIKTA, kita akan membantu mewujudkan pemulihan global yang lebih kuat dan berkelanjutan.  Bersama, kita harus mengambil peran kepemimpinan global untuk berkontribusi memperkuat demokrasi dan membangun dunia yang lebih baik dan inklusif,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Puan sekaligus meminta dukungan kepada negara-negara MIKTA untuk perhelatan 2 pertemuan internasional yang akan diadakan oleh DPR RI, yaitu IPU Assembly ke-144 dan P20.
 
Sidang ke-144 IPU direncanakan akan diadakan di Nusa Dua, Bali tanggal 20-24 Maret 2022. Pertemuan ini merupakan platform multilateral utama IPU untuk membahas isu-isu demokrasi, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan.
 
Kemudian di kwartal keempat tahun 2022, DPR RI kembali mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah The 8th G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20). Sejalan demhan tema Presidensi G20 Indonesia yaitu Recover Together, Recover Stronger, pertemuan P20 akan mengangkat tema the Role of Parliament in Promoting Stronger Growth and Healthy Society.
 
“Saat ini, peran P20 menjadi semakin relevan dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Peran pemerintah di G20 perlu didukung oleh P20, karena apa yang diputuskan oleh G20 akan berdampak bagi masyarakat luas,” urai Puan.
 
Kemudian P20 dinilai juga dapat memberi legitimasi politik bagi G20 untuk memperkuat kerjasama internasional dan membentuk solidaritas global. Puan mengatakan, menjadi tuan rumah forum internasional di tengah situasi pandemi memiliki tantangan tersendiri, namun ia optimistis Indonesia mampu menghelat acara dengan baik.
 
“Bali yang akan menjadi tuan rumah Sidang IPU telah mencapai target 102,77% vaksin dosis pertama dan 91,45% vaksin dosis kedua.
Secara nasional, capaian vaksinasi Indonesia adalah 89,06% dosis pertama dan 62,02% dosis kedua,” terangnya.

Puan menambahkan, program booster dosis vaksin Covid-19 ketiga juga tengah digulirkan di Indonesia. Bahkan cakupan vaksinasi Indonesia telah melampaui standar WHO.
 
“Semua parlemen anggota MIKTA merupakan anggota IPU dan P20, maka terbuka kesempatan bagi delegasi parlemen MIKTA untuk berkoordinasi, baik formal ataupun informal, di sela-sela pertemuan IPU dan P20 yang akan datang,” singgungnya.

Puan sekaligus mengundang secara langsung anggota MIKTA agar hadir pada IPU Assembly ke-144 dan P20 di Indonesia.
 
“Partisipasi aktif kita semua tentunya akan merefleksikan komitmen dan semangat untuk pulih bersama, dan lebih kuat (recover together, recover stronger) pada masa paska pandemi,” tutup Puan.

Continue Reading

nasional

Rakernas 2024, BNPT Fokus Lindungi Perempuan, Anak dan Remaja

Published

on

By

Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Bidakara Jakarta pada Selasa (21/24).

Rakernas BNPT Tahun 2024 mengusung tema “Melindungi Perempuan, Anak dan Remaja dari Ideologi Radikal Terorisme untuk mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan tagline “BNPT Hadir untuk Perempuan, Anak dan Remaja Indonesia”.

Berdasarkan temuan BNPT I-KHub yang telah dituangkan dalam IKHub BNPT Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook 2023, terdapat 3 kelompok yang rentan proses radikalisasi, yaitu Perempuan, Remaja dan Anak-Anak. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Setara Institute tahun 2023 bahwa terjadi peningkatan kategori intoleran aktif dan terpapar di kalangan siswa SMA.

Jika tidak dilindungi dari proses radikalisasi, kelompok rentan yang merupakan bagian dari penerus bangsa akan terpapar paham radikal sehingga justru menghambat tujuan Indonesia Emas 2045.

“Ketiga kelompok rentan tersebut adalah generasi penerus bangsa sehingga penting untuk dilindungi dari proses radikalisasi demi mencapai tujuan Indonesia Emas 2045,” jelas Kepala BNPT RI, Komjen. Pol. Prof. Dr. H. Mohammed Rycko Amelza Dahniel, M.Si.

Perempuan berperan penting dalam pembinaan keluarga, sementara anak dan remaja merupakan generasi penerus penggerak pembangunan bangsa dan negara, termasuk pembangunan ekonomi.

Oleh karenanya, tidak dapat dibayangkan jika ketiga kelompok rentan tersebut dalam jumlah besar terpapar paham radikal terorisme bahkan sampai melakukan tindakan pidana terorisme.

Kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak dalam aksi-aksi terorisme telah terjadi seperti kasus Surabaya tahun 2018, dan sebagaimana kita saksikan bersama, memberikan dampak buruk bagi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan bekelanjutan.

Itulah sebabnya Program Perlindungan Perempuan, Remaja, dan Anak-Anak menempati urutan pertama dalam 7 Program Prioritas BNPT tahun 2024 dan menjadi tema Rakernas BNPT pada tahun ini, bahwa BNPT hadir untuk melindungi Perempuan, Remaja, dan Anak-Anak.

Selain itu, BNPT juga memilki program-program prioritas lainnya yaitu Pembentukan Desa Siapsiaga, Pembentukan Sekolah Damai, Pembentukan Kampus Kebangsaan, Program Asesmen Pegawai dengan Tugas Risiko Tinggi, Program Penanganan Warga Negara Indonesia yang Terafiliasi Foreign Terrorist Fighter (FTF) dan Program Reintegrasi dan Reedukasi Mitra Deradikalisasi serta Keluarga di Luar Lapas.

Program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan yang wajib dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun2018. Ketujuh program prioritas tersebut dimaksudkan pula untuk mendukung terciptanya ketahanan masyarakat (community resilience) terhadap ancaman terorisme.

Ketujuh program ini juga akan menjadi bagian implementasi Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE).

Ketujuh program prioritas tersebut, termasuk target capaian dan indikator keberhasilan, akan pula dipaparkan oleh para penanggung jawab program pada Rakornas ini. Rakernas BNPT 2024 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di BNPT, termasuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Duta Damai dan Kelompok Ahli diharapkan dapat meningkatkan upaya penanggulangan terorisme di tanah air.

“Kiranya Rapat Kerja Nasional BNPT 2024 yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di BNPT, termasuk FKPT, Duta Damai dan Kelompok Ahli dapat menghasilkan hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan terorisme di tanah air,” jelasnya.

Rakernas BNPT 2024 turut dihadiri oleh Plt. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. Menteri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, S.Pd., S.S., M.Si. Pada Rakernas BNPT 2024 ini, dilaksanakan juga Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja oleh Eselon 1 dan Eselon 2 BNPT.

Continue Reading

nasional

Peringati Isra Mi’raj Jadi Momentum Petugas dan Warga Binaan Rutan Cipinang Tingkatkan Kualitas Diri

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang memperingati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1445 H / 2024 M dengan penuh kekhusyukan dan semangat persaudaraan, di Masjid Nurul Iman Rutan Cipinang, Senin (20/2).

Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Besar Muhammad SAW tahun 2024 ini dihadiri oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali dan diikuti oleh Pejabat Struktural, Pegawai serta Warga Binaan Rutan Kelas I Cipinang yang mengusung tema “Dengan Momentum Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, Kita Jadikan Shalat Untuk Meningkatkan Iman dan Taqwa serta Memperkuat Jalinan Kebersamaan dan Persatuan Demi Terwujudnya ASN yang BerAKHLAK”.

Mengawali kegiatan, Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Alif Akbar Yusuf menyampaikan laporan bahwa Isra’ Mi’raj tahun ini diikuti oleh 300 Jama’ah yang mewakili setiap blok atau musholla-mushollah yang ada didalam blok hunian termasuk Santri Pondok Pesantren Darul At-Taubah.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali mengatakan Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW di Rutan Kelas I Cipinang bukan hanya sekadar seremoni keagamaan, tetapi juga momentum untuk memperkokoh jalinan persaudaraan, memperkuat iman, serta mengokohkan kebersamaan demi terwujudnya ASN yang BerAKHLAK.

“Mari kita ikuti Peringatan Isra Mi’raj ini sebagai nilai ibadah kita sehingga membuat hati kita semakin teduh, Semoga semangat dan pembelajaran dari peristiwa Isra Mi’raj ini terus menginspirasi langkah-langkah positif dalam kehidupan kita sehari-hari”, ucapnya.

Ustadz Zaki Mubarok yang menjadi penceramah agama dalam kegiatan tersebut. Dalam ceramahnya, beliau menyoroti makna mendalam dari peristiwa Isra Mi’raj serta pentingnya shalat sebagai tiang utama dalam memperkokoh hubungan vertikal antara manusia dan Sang Pencipta, sekaligus menjalin solidaritas horizontal antara sesama manusia.

Continue Reading

nasional

Ribuan Warga Binaan Rumah Tahanan Kelas I Cipinang Ikut Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024

Published

on

By

Jakarta – Ribuan Warga Binaan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Cipinang hari ini ikut andil dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Mereka menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah disediakan pada Lapangan Rutan Kelas I Cipinang, Rabu (14/2).

Pada hari ini Rabu, 14 Februari 2024 Warga Binaan yang ada di Rutan Kelas I Cipinang berjumlah 3.318 orang. Dimana yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 2.760 orang dengan rincian Daftar Pemilih Tetap (DPT) 1.059 orang dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 1.701 orang.

Meskipun para warga Binaan tengah menjalani masa pembinaan, akan tetapi hak untuk menggunakan suara pada Pemilihan Legislatif dan Pemilu Presiden 2024 tetap harus diberikan kepada mereka dalam rangka untuk kemajuan Indonesia yang akan datang.

Pemungutan suara tersebut sudah dimulai sekitar pukul 07.00 pagi dan terdapat 10 TPS yang telah disediakan dengan nomor urut TPS 924 s/d 933.

Akan tetapi ditengah riuhnya pesta demokrasi yang sedang berjalan, terdapat sebanyak 558 orang Warga Binaan yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut terjadi dikarenakan 544 orang tidak terdaftar pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 14 orang lainnya merupakan Warga Negara Asing (WNA).

Lebih lanjut, Kepala Rutan Kelas I Cipinang Sukarno Ali menerangkan bahwa tidak hanya warga binaan saja yang mengikuti pemungutan suara pada hari ini, para Petugas pun turut serta menggunakan hak pilihnya di Rutan Kelas I Cipinang dengan total sebanyak 165 orang, yang terdaftar sebagai DPT 66 orang dan DPTb 99 orang.

Seusai melakukan pencoblosan di TPS, Beliau (Kepala Rutan Kelas I Cipinang) menghimbau kepada seluruh jajarannya agar tetap bersikap netral, tidak memihak atau mengarahkan warga binaan untuk memilih salah satu kandidat serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

“Saya selaku Kepala mewakili seluruh Pegawai Rutan Kelas I Cipinang, siap mendukung dan sukseskan pemilu
2024” Tegas Karutan.

“Semoga Pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, aman dan terkendali sampai kegiatan berakhir, serta warga binaan yang sudah terdaftar dapat melaksanakan hak pilihnya dengan baik,” tutupnya.

Continue Reading

Trending