Connect with us

nasional

Di Forum Parlemen Middle Power, Puan Singgung Soal Kesetaraan Antar-Negara

Published

on

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara dalam forum parlemen MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia). Salah satu yang dibahas dalam pertemuan parlemen kelompok middle power ini adalah soal keseteraan negara-negara dunia.

Forum parlemen MIKTA tahun 2022 digelar secara virtual dengan Australia yang kali ini menjadi tuan rumah. Pertemuan dipimpin Presiden Senat Australia, the Hon. Slade Brockman. Selain Puan, pertemuan dihadiri oleh Ketua Parlemen Turki dan Korea. Untuk Meksiko diwakili oleh Deputi Speaker.

“Pada awal tahun 2022 ini, situasi dunia masih dihadapkan pada berbagai ketidakpastian. Tantangan nyata ada di depan kita semua. Pandemi berlanjut dengan munculnya varian baru,” kata Puan dalam pembukaan MIKTA 2022, Senin (7/2/2022).

Pada pertemuan yang bertemakan ‘Effective Parliaments Supporting democracy’, Puan menyebut pandemi telah meningkatkan kembali kemiskinan, ketimpangan, dan berbagai masalah sosial. Selain itu juga masalah pemanasan global, kerusakan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang terus berlanjut.

“Eskalasi ketegangan di antara negara besar bahkan meningkat akhir-akhir ini. Kita tidak cukup hanya membuat daftar permasalahan dan menganalisanya. Saat kita berada di awal tahun 2022 adalah waktu yang tepat untuk meneguhkan komitmen guna memperbaiki kondisi dunia,” ucap Puan.

Menurut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR ini, Parlemen negara anggota MIKTA juga perlu untuk menjadi bagian dari solusi. Puan mengatakan, sebagai kelompok middle power, negara anggota MIKTA memiliki posisi unik.

“Untuk dapat berperan konstruktif guna mendorong perdamaian, stabilitas, dan penyelesaian berbagai permasalahan global. Kemudian menjembatani perbedaan posisi antar-negara, termasuk antara negara maju dan berkembang, dan juga menurunkan ketegangan antar-negara besar,” ucapnya.

Puan menyebut, ada beberapa hal utama yang perlu dilakukan secara bersama di awal tahun 2022. Pertama adalah untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19, salah satunya dengan melakukan pemerataan vaksin.
 
“Kedua, kita perlu mengatasi tidak meratanya pemulihan  ekonomi global, terutama antara negara maju dan negara berkembang. Negara maju yang tingkat vaksinasinya tinggi dapat pulih lebih cepat dibandingkan negara berpendapatan rendah,” ungkap Puan.
 
“Pemulihan  perdagangan internasional juga tidak merata. Negara yang lebih terintegrasi pada mata rantai global dapat pulih lebih cepat. Hal ini terjadi saat pertumbuhan ekonomi global melambat,” lanjut mantan Menko PMK itu.

Langkah ketiga yang harus dilakukan negara-negara global secara bersama adalah terkait dengan krisis perubahan iklim. Sebab saat ini bencana karena perubahan iklim kekeringan, banjir, kebakaran lahan, tanah longsor telah terjadi di berbagai negara tidak mengikuti pola yang reguler.
 
“Pemanasan global sudah mencapai 1,2 derajat celcius. Hal ini menyebabkan sulit untuk mencapai target membatasi pemanasan global  2 derajat menuju 1,5 derajat celcius. Negara penghasil emisi harus berbuat lebih banyak guna mengurangi emisi dengan tetap memenuhi prinsip common but differentiated responsibilities,” papar Puan.

Ditambahkannya, transisi energi bersih di negara berkembang menuju energi terbarukan perlu untuk diberikan bantuan teknologi, dan keuangan. Puan juga menyinggung DPR RI yang akan menjadi tuan rumah Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 pada Maret mendatang di Bali.

“Pertemuan akan mengangkat tema: Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to act on Climate Change. Hal ini menegaskan upaya DPR RI untuk berkontribusi memobilisasi aksi parlemen global dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” sebutnya.

Puan mengatakan, permasalahan global yang dunia hadapi memerlukan solusi global. Menurut dia, perlu adanya platform yang solid pada solusi global tersebut agar tidak saja untuk memperkokoh kerjasama internasional, namun juga membangun legitimasi yang kuat di tingkat domestik.

“Demokrasi adalah platform untuk mendapatkan dukungan politik di dalam negeri. Legitimasi domestik diperlukan untuk mendukung kerjasama internasional dan multilateralisme guna penyelesaian berbagai masalah global,” urai Puan.

Namun pandemi Covid-19 disebutnya menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan adanya resiliensi demokrasi. Resiliensi demokrasi, kata Puan, berarti adanya proses pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, demi menjamin keterwakilan suara rakyat.
 
“Resiliensi demokrasi juga berarti democracy delivers. Proses demokrasi  berkontribusi mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Proses demokrasi berkontribusi meningkatkan akses terhadap kesehatan dan pendidikan,” ungkapnya.

“Pandemi tidak boleh menggoyahkan komitmen terhadap demokrasi. Dalam kaitan ini, proses demokrasi harus dapat mendukung upaya penanganan pandemi. Proses demokrasi yang penuh dinamika perlu dilakukan sambil menjaga stabilitas dan efektifitas pelaksanaan program pemulihan,” sambung Puan.

Karena masa pandemi dan situasi dunia yang penuh ketidakpastian, Parlemen dinilai memiliki peran penting untuk menjaga proses demokrasi. Dan dalam menghadapi situasi dunia yang semakin kompleks, disebut Puan, Parlemen tidak cukup hanya menangani masalah domestik.

“Parlemen diharapkan untuk cepat tanggap di masa pandemi. Menghasilkan kerangka legislasi dan governance dalam mengatasi keadaan darurat secara  transparan. Memperkuat fungsi pengawasan termasuk check and balance untuk menjamin proses pemulihan yang akuntabel,” katanya.

“Menyusun anggaran negara guna membiayai program pemulihan ekonomi dan kesehatan. Di Indonesia, berbagai terobosan terus dilakukan untuk memastikan DPR RI tetap produktif pada masa pandemi,” tambah Puan.

Inovasi-inovasi yang telah dilakukan DPR RI di antaranya pengembangan Sistem Informasi Legislasi yang user-friendly, peningkatan saluran pengaduan online, dan pengembangan mekanisme partisipasi publik online dalam proses legislasi RUU.

Puan pun menyambut baik dialog antar-parlemen negara MIKTA dalam upaya memperkuat demokrasi. Ia lalu menyampaikan berbagai harapan terhadap kelompok middle power itu.
 
“Pada tingkat global, Parlemen negara anggota MIKTA dapat mendorong implementasi nilai demokrasi yang menjunjung kesetaraan antar negara di dunia, kaya dan miskin, besar dan kecil,” tegas Puan.

Menurut Cucu Proklamator RI Bung Karno itu, hal ini diperlukan untuk menjamin terwakilinya suara dan kepentingan negara berkembang di forum-forum internasional. Puan mengatakan, dunia membutuhkan kepemimpinan global.

“Saya meyakini melalui kerjasama antara negara anggota MIKTA, kita akan membantu mewujudkan pemulihan global yang lebih kuat dan berkelanjutan.  Bersama, kita harus mengambil peran kepemimpinan global untuk berkontribusi memperkuat demokrasi dan membangun dunia yang lebih baik dan inklusif,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Puan sekaligus meminta dukungan kepada negara-negara MIKTA untuk perhelatan 2 pertemuan internasional yang akan diadakan oleh DPR RI, yaitu IPU Assembly ke-144 dan P20.
 
Sidang ke-144 IPU direncanakan akan diadakan di Nusa Dua, Bali tanggal 20-24 Maret 2022. Pertemuan ini merupakan platform multilateral utama IPU untuk membahas isu-isu demokrasi, perdamaian, dan pembangunan berkelanjutan.
 
Kemudian di kwartal keempat tahun 2022, DPR RI kembali mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah The 8th G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20). Sejalan demhan tema Presidensi G20 Indonesia yaitu Recover Together, Recover Stronger, pertemuan P20 akan mengangkat tema the Role of Parliament in Promoting Stronger Growth and Healthy Society.
 
“Saat ini, peran P20 menjadi semakin relevan dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Peran pemerintah di G20 perlu didukung oleh P20, karena apa yang diputuskan oleh G20 akan berdampak bagi masyarakat luas,” urai Puan.
 
Kemudian P20 dinilai juga dapat memberi legitimasi politik bagi G20 untuk memperkuat kerjasama internasional dan membentuk solidaritas global. Puan mengatakan, menjadi tuan rumah forum internasional di tengah situasi pandemi memiliki tantangan tersendiri, namun ia optimistis Indonesia mampu menghelat acara dengan baik.
 
“Bali yang akan menjadi tuan rumah Sidang IPU telah mencapai target 102,77% vaksin dosis pertama dan 91,45% vaksin dosis kedua.
Secara nasional, capaian vaksinasi Indonesia adalah 89,06% dosis pertama dan 62,02% dosis kedua,” terangnya.

Puan menambahkan, program booster dosis vaksin Covid-19 ketiga juga tengah digulirkan di Indonesia. Bahkan cakupan vaksinasi Indonesia telah melampaui standar WHO.
 
“Semua parlemen anggota MIKTA merupakan anggota IPU dan P20, maka terbuka kesempatan bagi delegasi parlemen MIKTA untuk berkoordinasi, baik formal ataupun informal, di sela-sela pertemuan IPU dan P20 yang akan datang,” singgungnya.

Puan sekaligus mengundang secara langsung anggota MIKTA agar hadir pada IPU Assembly ke-144 dan P20 di Indonesia.
 
“Partisipasi aktif kita semua tentunya akan merefleksikan komitmen dan semangat untuk pulih bersama, dan lebih kuat (recover together, recover stronger) pada masa paska pandemi,” tutup Puan.

Continue Reading

nasional

Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia Masa Bakti 2023-2028

Published

on

By

Jakarta, 16 September 2023
Perayaan 78 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia telah dilewati, dalam lintasan waktu tersebut, proses transformasi perbaikan insan Indonesia sebagai suatu bangsa pun terus terjadi hingga saat ini, dan harus terus optimis menjelang 100 tahun Indonesia nanti hingga cita-cita para pendiri bangsa Indonesia yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Tahun1945, dapat dirasakan oleh segenap individu rakyat Indonesia. Bonus Demografi yang dialami Bangsa Indonesia saat ini, menjelang 100 tahun Indonesia Emas, patut dipersiapkan secara matang, strategis dan berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Penduduk Indonesia dalam usia produktif berada pada angka 69,25% atau sejumlah 190,83 juta jiwa dari total keseuluruhan Penduduk Indonesia saat ini. Angka ini merupakan posisi penting dan vital untuk dapat membangun Negeri melesat jauh dalam bersaing pada tatanan Global Dunia.

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) pada Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-20 Tahun 2023, menetapkan arah Kompas perjuangan Organisasi Kebangsaan ini untuk dapat berperan, berkontribusi dan memberikan andil yang lebih strategis lagi bagi Bangsa dan Negara. Tidak hanya sebatas sebagai Think Tank Organization, namun juga perlu memberikan kontribusi konkret yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Mewujudkan 100 Tahun Indonesia Emas, artinya perlu mempersiapkan para generasi muda Bangsa saat ini. Untuk itulah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) hadir kembali untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa ini dan turut ambil bagian dalam mewujudkan 100 tahun Indonesia Emas.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka hasil Musyawarah Nasional (Munas) IP-KI bulan Juni tahun 2023 lalu, sudah memilih ketua umum DPP IP-KI dan menyusun kepengurusan di Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) masa bakti 2023 – 2028, serta melakukan pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP IP-KI, Pak H. Baskara Sukarya.

“Indonesia sedang menerima Bonus Demografi sebagai suatu momentum kesempatan bagi kita bersama, untuk dapat menentukan harkat dan martabat bangsa kita nantinya akan menjadi Indonesia dengan makna warna Emas itu sendiri.

Menempatkan para generasi muda Bangsa
sebagai skala prioritas utama, saya rasa hal tersebut adalah hal yang bijak untuk dapat kita lakukan saat ini.” ungkap Pak Baskara Sukarya ketika ditemui di Hotel Millenium, Jakarta.

Pak Baskara kembali menegaskan bahwa strategi transformasi kelembagaan IP-KI
sebagaimana dulu didirikan oleh para pendiri seperti Jenderal Besar AH Nasution, serta para pejuang kemerdekaan dan tentara Republik Indonesia pada saat itu, adalah transformasi yang bukan sekedar optimalisasi fungsi, melainkan juga penyesuaian metodologi yang beriringan dengan perkembangan zaman.

Di era digital ini, teknologi dapat menjadi alat utama dalam menyampaikan pesan moral kebangsaan dengan bentuk yang lebih efektif dan merata kepada seluruh individu masyarakat, khususnya para generasi muda Bangsa ini. IP-KI terus berusaha untuk mengoptimalisasi
teknologi dalam menginspirasi masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila, di mana hal ini menjadi concern utama IP-KI tatkala adanya data penelitian dari Setara Institut yang menyajikan data kurang lebih 57% generasi muda kita, tidak keberatan bila Ideologi PANCASILA diganti. Hal tersebut menjadi kekuatiran sekaligus menjadi perhatian khusus dari Pak Baskara melihat kondisi generasi muda saat ini.

“Atas kondisi tersebut, IP-KI bukanlah sebagai entitas yang dapat berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian integral dari Masyarakat dan Pemerintah dalam membangun sinergitas.

Kami berusaha untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, berbagi ruang dan pandangan,serta menjadi penjaga api Nasionalisme dan Cinta Tanah Air sekaligus berupaya secara konsisten dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.” tegas Pak Baskara.

“Kami berharap masyarakat dapat bersatu dan dan memandang masa depan yang lebih baik sebagai satu kesatuan bangsa yang kuat dalam segala situasi dan kondisi, terlebih dalam menjelang pesta Demokrasi.” pungkasnya dengan penuh antusias.

Dalam pidatonya, Pak Baskara menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat khususnya dalam rangka menjelang proses demokrasi pemilihan umum negara Indonesia, agar tetap bersatu, mengedepankan proses demokrasi yang kondusif dan saling menghargai juga menghormati serta bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kedaulatan Indonesia yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan setiap hak-hak warga negaranya serta tegas dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tingkat usia produktif meningkat, kunci Indonesia menjadi negara besar dunia, namun Keadilan harus diwujudkan secara totalitas dan menjadi perhatian dalam sisi Pendidikan sebagai pondasi vital, ekonomi penopang negara, transformasi perkembangan teknologi dalam setiap lini, namu tetap tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa NKRI dan menutup celah Korupsi sebagai sebuah pola ataupun kultur yang tidak mengedepankan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Roh IP-KI sebagai Organisasi Kebangsaan siap bertransformasi dengan memprioritaskan kualitas pembangunan khususnya pada generasi muda saat ini sebagai suatu pengisi bonus demografi dalam suatu siklus panjang yang saat ini harus dipersiapkan secara serius.

Continue Reading

nasional

Berbagi Penerapan Sistem Pemasyarakatan, Rutan Cipinang Sambut Kedatangan Atase Kepelosian Kedutaan Besar Belanda

Published

on

By

Jakarta – Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menerima kunjungan kehormatan dari Atase Kepolisian Kedutaan Besar Belanda. Kunjungan ini bertujuan untuk memahami dan mempelajari lebih dalam tentang sistem Pemasyarakatan di Indonesia dan melihat secara langsung fasilitas yang ada di Rutan Kelas I Cipinang, Selasa (5/9).

Kedatangan Atase Kepolisian Kedutaan Besar Belanda, Mr. Eddy Assens, MMI didampingi oleh dua rekan dari Departemen Politik Pak Mark Hengstman dan Ibu Dewi Barnas disambut baik oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan DKI Jakarta, Marselina Budiningsih dan Deddy Eduar Eka Saputra selaku Subkoordinator Kerja Sama Dalam Negeri serta Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali beserta jajarannya.

Mengawali kegiatan tersebut, Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali menjelaskan secara singkat sejarah Rutan Kelas I Cipinang dan berdiskusi bersama dengan Atase Kepolisian Kedutaan Besar Belanda diruang rapat Kepala Rutan Kelas I CIpinang.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan fasilitas yang ada di Rutan Kelas I Cipinang, rombongan diajak untuk melihat ruang pelayanan kunjungan dan applikasi senyaman, resgistrasi, proses pemeriksaan di area P2U, fasiliatas kesehatan, dapur sehati, penjagaan, blok hunian, hingga kearea bimbingan kegiatan dan pembinaan serta melihat fasilitas-fasilitas lainnya.

Rasa takjub diikuti pujian terucap langsung dari para rombongan kala menyaksikan langsung proses pembinaan kemandirian warga binaan, di antaranya lukisan, ruang multimedia, cukur rambut. Tak hanya itu, rombongan juga disuguhkan dengan coffee buatan warga binaan diiringi dengan musik yang dimaikan oleh warga binaan.

Mr. Eddy Assens, MMI Atase Kepolisian Kedutaan Besar Belanda mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas keramahannya menerima kedatangan kami ke Rutan/Lapas dan saya ingin berterimakasih juga kepada Kepala Rutan Kelas I Cipinang telah menyambut baik dan atas keterbukaannya untuk melihat berbagai fasilitas-fasilitas yang ada di Rutan.

“Kami Atase Kepolisian Kedutaan Besar Belanda sangat senang berkunjung dan saya memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada Jajaran Rutan Kelas I Cipinang yang telah berkenan dan menyambut kedatangan kami. “Harapan kami pada kunjungan kali ini, agar dapat terus bekerja sama dengan anda dalam arti dunia yang lebih luas serta dapat bertemu anda kembali di masa depan. Terima kasih banyak,” ucap Mr. Eddy Assens

Sukarno Ali selaku Kepala Rutan Kelas I Cipinang juga mengucapkan terimakasih atas kedatangan Atase Kepolisian Kedutaan Besar Belanda dan jadikan moment kunjungan ini sebagai ajang belajar bersama, semoga pertemuan ini menjadi awal untuk menyambung tali silaturahmi. “Ini adalah langkah baik dari kedua negara untuk saling mengenal serta berbagi pemahaman dan pengalaman positif terkait pengelolaan Lapas/Rutan dan Warga Binaan di kedua Negara tersebut,” pungkasnya.

Continue Reading

nasional

RUTAN CIPINANG KANWIL KUMHAM DKI JAKARTA TERIMA KUNJUNGAN STUDI TIRU DARI LAPAS CIBINONG

Published

on

By

Jakarta – Rutan Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta terima kunjungan Studi Tiru Dapur Sehati dari Lapas Kelas II A Cibinong, Jum’at (01/09/2023).

Pada kesempatan ini Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali bersama jajaran mendampingi langsung tim Studi Tiru dari Lapas Kelas II A Cibinong yang diwakilkan oleh Kepala Subseksi Bimkemaswat Lapas Cibinong,

M Singgih Anugrah bersama jajaran melakukan Studi Tiru Dapur Sehati Rutan Kelas I Cipinang, yang dimana setelah diresmikannya Dapur Sehati Rutan Kelas I Cipinang oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Reynhard Silitonga, dalam arahanya semoga Dapur SEHATI Rutan Cipinang dapat menjadi motivasi untuk seluruh UPT Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan prima perihal penyediaan makanan untuk warga binaan.

Kemudian Karutan Cipinang mengajak rombongan Lapas Kelas II A Cibinong ke area Dapur Sehati Rutan Cipinang yang sebagai penyedia makanan bagi Warga Binaan guna pelaksanaan Studi Tiru penerapan-penerapan dan perubahan yang sudah dilakukan oleh Rutan Cipinang.

Rombongan yang tiba di area Dapur Sehati Rutan Cipinang melakukan komunikasi tanya jawab dengan petugas yang bekerja dibagian dapur mengenai menjaga penyediaan makanan dari mulai pemilihan bahan makanan, cara membersihkan baik bahan makanan atau kebersihan lingkungan, memasak serta menyajikan sampai pendistribusian makanan kepada warga binaan.

“Kami perwakilan dari Lapas Kelas II A Cibinong sangat mengapresiasi terhadap Dapur Sehati Rutan Cipinang, karena standar disini sangat bersih, sangat higienis dan semua tertata dengan rapi jadi semua kegiatan pembinaan bisa berjalan dengan lancar.

Dan ini merupakan inovasi yang sangat bagus dan spektakuler yang patut ditiru oleh seluruh UPT Pemasyarakatan di Indonesia. Semoga Lapas Cibinong setelah melaksanakan Studi Tiru di Rutan Cipinang bisa mengaplikasikan dan bisa memberikan layanan yang profesional dan pasti kepada Warga Binaan “ ujar M Singgih.

Continue Reading

Trending