Connect with us

nasional

Seharian Keliling IKN, Puan Ingin “Nusantara” Jadi Wajah Kemajuan Indonesia

Published

on

Rabu, 16 Februari 2022 – Ketua DPR RI Puan Maharani meninjau pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungannya ke sejumlah lokasi kawasan IKN dilakukan untuk mengawal proyek ibu kota negara baru yang dinamakan “Nusantara” itu.

Puan mengunjungi lokasi IKN Nusantara pada Rabu (16/2/2022) bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang menggantikan Menkeu Sri Mulyani.

Dari Balikpapan, Puan tidak jadi menggunakan jalur udara untuk mendatangi IKN Nusantara. Ia bersama rombongan menggunakan jalur laut dengan menaiki speedboat.

Lewat perjalanan laut ini, Puan melewati lokasi proyek Jembatan Pulau Balang yang nantinya akan menghubungkan Balikpapan dengan kawasan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara.

“Kita semua perlu mengingat bahwa lokasi ibu kota yang baru adalah sebuah kebutuhan dalam menyambut era baru kemajuan Indonesia,” kata Puan.

Puan pun turun di dermaga speedboat milik PT ITCI Hutani Manunggal. Kemudian rombongan melanjutkan perjalanan darat selama 20 menit untuk menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP IKN).

Dalam perjalanan, Puan melewati jalan tanah yang merupakan jalur logistik truk-truk pemuat kayu milik perusahaan.

Begitu tiba di KIPP IKN, Puan mendapat penjelasan dari pihak PUPR bahwa KIPP menjadi prioritas pembangunan saat ini. Ditegaskan pula, status tanah di lokasi KIPP IKN sudah clear.

Lokasi titik nol menjadi yang pertama ditinjau oleh Puan di KIPP IKN. Di titik nol ini, nantinya kantor-kantor pusat pemerintahan dan lembaga tinggi negara akan dibangun, termasuk Gedung DPR. Pembangunan di titik nol direncanakan dimulai pada semester 2 tahun ini.

“Alhamdulillah hari ini saya sampai titik nol IKN, titik yang menentukan wilayah inti IKN,” kata Puan di tugu titik nol.

Di sini, Puan mendapat penjelasan maket proyek IKN soal rencana pembangunan mulai dari KIPP, kawasan pendukung, dan pengembangannya.

“Ini pertama kalinya semenjak Indonesia merdeka, kita memiliki kesempatan untuk membangun ibu kota dari awal. Sehingga ini kesempatan kita untuk membangun Ibu Kota Negara dengan se-ideal mungkin dari awal,” lanjutnya.

Titik nol sendiri hanya berjarak 5 menit dari lokasi Istana Negara jika menggunakan kendaraan, tepatnya sejauh 4 kilometer. Puan melewati jalan tanah dengan banyak truk pengangkut kayu untuk mendatangi Istana Negara yang letaknya berada di lokasi tertinggi KIPP IKN Nusantara.

Kepada Puan, Wamenkeu mengatakan KIPP IKN akan dibangun dengan dana dari APBN yang jumlahnya akan ditentukan tahun ini. Pemerintah mengatakan akan berkoordinasi dengan DPR terkait hal tersebut.

“Tentu ini satu kesempatan bagi kita untuk sama-sama bergotong royong bahwa ibu kota akan dibangun sesuai semangat awal yaitu modern, green, smart city, dan berkelanjutan. Ini pembangunan yang memerlukan jangka panjang bertahap,” tutur Puan.

“Kenapa smart dan green? Karena itu kebutuhan kita ke depan. Kota modern, hijau dan memperhatikan lingkungan,” sambungnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan dirinya sudah meminta kepada Pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan seluruh bangsa dalam proyek IKN Nusantara. Ia secara khusus meminta kehadiran TNI di kawasan pembangunan IKN.

Permintaan Puan langsung dijawab Jenderal Andika yang menyatakan TNI akan menghadirkan Kodam baru beserta perangkatnya untuk menunjang pengamanan di ibu kota negara baru. Selain itu, TNI juga akan membangun Lanud dan pangkalan AL di lahan seluas 8.000 hektare.

“Sinergi, koordinasi dengan seluruh unsur bangsa. Dari elemen eksekutif, legislatif, dan jangan diputuskan oleh salah satu pihak saja,” pesan Puan.

“Sehingga rakyat dari awal juga sudah merasakan bahwa IKN Nusantara ini adalah milik kita bersama, bukan hanya urusan membangun gedung Pemerintah,” tambah mantan Menko PMK tersebut.

Setelah melihat titik pembangunan Istana Negara, rombongan lalu menuju Menara Pandang yang memerlukan waktu 20 menit perjalanan. Dari Menara Pandang ini dapat disaksikan seluruh kompleks IKN Nusantara.

Menara Pandang yang bernama Menara Soedarmono itu memiliki ketinggian 20 meter, yang sebenarnya merupakan menara pemantau api atau kebakaran hutan.

Dari menara ini, Puan dapat melihat lokasi Gedung DPR yang ditandai dengan balon udara.

Di Menara Pandang, Satgas Perencanaan IKN pun menjelaskan kepada Puan soal rencana konektivitas transportasi IKN. Termasuk nantinya rute Tol Bandara Sepinggan menuju KIPP IKN sepanjang 47,63 km dengan waktu tempuh 30 menit.

“Kita inginkan IKN Nusantara menjadi wajah kemajuan Indonesia yang dikagumi dunia. Tempat bekerja putra-putri terbaik bangsa untuk melahirkan ide-ide dan kerja-kerja terbaik bagi Indonesia dan rakyat,” sebut Puan.

Menurutnya, masih banyak rincian yang harus dibicarakan dan dikerjakan dalam perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara. Puan berpesan agar semua rincian tersebut diperhatikan secara seksama.

“Mulai dari anggarannya, pengerjaannya, proses transisinya ASN pindah bekerja di sini, dan sebagainya,” ucapnya.

Puan lalu berbicara soal pemilihan Kalimantan sebagai lokasi ibu kota negara baru. Menurutnya, hal ini dilakukan agar pembangunan nasional tidak bersifat jawa sentris.

“Ini ibu kota negara yang integrated antara ibu kota, pemerintah, lembaga tinggi dan rakyatnya,” terang Puan.

Dari Menara Pandang, Puan lalu melanjutkan peninjauan ke lokasi Bendungan Semoi Sepaku dengan menaiki helikopter bersama Panglima TNI dan jajaran menteri.

Bendungan Semoi Sepaku sendiri awalnya dibangun sebagai penyedia air baku untuk wilayah Balikpapan. Namun nantinya, bendungan ini juga akan menjadi penyedia air baku IKN Nusantara.

Saat ini, bendungan yang berada di lahan seluas 250 ribu hektare itu sudah memiliki progres sebanyak 37 persen. Puan lantas diminta untuk menulis testimoni di prasasti pembangunan Bendungan Semoi Sepaku.

“Jadilah sumber air yang memajukan peradaban Indonesia, termasuk dalam menopang Ibu Kota Negara Nusantara,” tulis cucu proklamator RI Bung Karno itu.

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Published

on

By

Jakarta – Jasa Raharja Cabang Utama Jakarta dan Jasa Raharja Kantor Pusat mengadakan sosialisasi pemutihan pajak kendaraan bertepatan dengan hari bebas kendaraan bermotor bertempat di kawasan Sudirman pada hari minggu 20 November 2022.

Adapun kegiatannya berupa pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian souvenir, informasi tentang santunan Jasa Raharja, serta JR Safety Road.

Jasa Raharja juga mengingatkan penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 74 jangan sampai kendaraan bermotor anda bodong dan kegiatan pemutihan denda pajak kendaraan di Provinsi DKI Jakarta, semoga dengan akitifitas di hari minggu ceria pada hari bebas kendaraan bermotor dapat meningkatkan kesehatan kita dan tetap untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor.

Continue Reading

nasional

Masyarakat Hukum Adat Negeri Rohomoni, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku Gelar Unjuk Rasa dan Melaporkan Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik ke Bareskrim Mabes Polri

Published

on

By

Pada Hari ini, jumat 26 November 2022, Masyarakat Hukum Adat Negeri Rohomoni, kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, telah menyampaikan laporan kepolisian atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian, penghinaan, dan pecemaran nama baik terhadap masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni yang dilakukan oleh :

1. Dr. Adam Latuconsiana, M.Pd.
2. Susi Hardila Latulconsina ,M.Pd.
3. Nur Apriani Nukuhaly, M.Pd.

Para terlapor telah melakukan publikasi buku berjudul “Analisis Semiotika terhadap Aksara Penanggalan Kalender dalam Tradisi Keagamaan di Hatuhaha dan Ulakan” yang diterbitkan Pustaka Pelajar Yogyakarta dengan Nomor ISBN:978-623-236-2628, cetakan Maret 2022.

Sejak buku tersebut diterbitkan dan didistribusikan secara luas kepada masyarakat Indonesia, kami selaku masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni merasa dilecehkan, dinistakan, dan dicemarkan nama baiknya atas ulasan para terlapor dalam buku yang dimaksud.

Dimana ulasan tersebut khususnya di halaman 73 dan 74 para terlapor telah menyampaikan ulasan yang mengandung muatan ujaran kebencian, penghinaan, dan pencemaran nama baik terhadap masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni dan telah menimbulkan kegaduhan dan reaksi yang meluas di kalangan masyarakat hukum adat Negeri Rohomini dimana masyarakat Negeri Rohomini
dituduh berpahamanimisme, dinamisme, dan berpegang pada syirik.

Ulasan dalam buku tersebut telah memancing kemarahan yang meluas di kalangan masyarakathukum adat Negeri Rohomoni. Karena ulasan tersebut tidak valid dan tidak sesuai dengan fakta. Ulasan tersebut sangat bertentangan dengan nilai nilai ajaran agama Islam dan adat istiadat yang sangat dijunjung tinggioleh masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni.

Para terlapor dalam uraian tersebut sangat tidak berhati hati dalam melakukan penulisan karena ulasan tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni karena hanya didasarkan pada asumsi sehingga
memancing kemarahan yang luas dari masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni.

Para terlapor dalam menguraikan masyarakat hukum adat Negeri Rohomi tidak berdasarkan pada keterangan ahli atau narasumber dari Negeri Rohomoni yang mempunyai kompetensi danmengetahui tatanan nilai-nilai keislaman dan keadatan masyarakat hukum adat Negeri Rohomi, tetapi hanya berdasarkan pada asumsi asumsi belaka sehingga muatan dalam buku tersebut sangat melukai dan merendahkan harkat dan martabat masyarakath hukum adat Negeri Rohomoni.

Masyarakat hukum adat Negeri Rahomoni sebagai masyarakat Islam yang melaksanakan AlOur’an dan Sunnatullah merasa dihina, dinistakan dengan buku tersebut. Sehingga masyarakat hukum adat Negeri Rohomoni melakukan upaya hukum untuk meminta pertanggungjawaban hjatas dugaan tindak pindaan ujaran kebencian, penistaan, dan pencemaran nama baik dengan membuka Laporan Kepolisian terhadap para Terlapor.

Pasal yang dilaporkan adalah: (1). Pasal 156 KUHP: Barangsiapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2). Pasal 157 KUHP ayat (1): barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum, tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebenciaan, atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6mbulan atau denda paling banyak tigaratus rupiah.

(3) Pasal 16 UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis: Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa bencik kepada aorang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang.
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata kata tertentu ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang iain.

Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etni fipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/a atau denda paling banyak
Rp.500 juta.

4) Pasal14UU No.1Tahun1 1946 tentang Hukum Pidana: 1. “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum engan hukuman penjara setinggi tingginya 10 tahun.

Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itua dalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi tingginya 3 tahun.

5) Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana: Barang siapa menyiarkan kabar yangtidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya 2tahun.

Kami berharap Para Terlapor segera diproses secara hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas dugaan tindak pidana yang dilakukan Para Terlapor.

Tim Kuasa Hukum Masyarakat Adat Negeri Rohomoni

Abdul Gafur Sangadji SH. MH. Ketua Tim Hukum

Abdul Syukur Sangadji SH., Sekretaris Tim Hukum

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Tata – Tertib Kendaraan Bermotor dan Keselamatan Berlalu – Lintas di Karet Tengsin Jakarta Pusat

Published

on

By

Jakarta – PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta melaksanakan penyuluhan mengenai santunan Jasa Raharja dan sosialisasi mengenai tata – tertib administrasi kendaraan bermotor dan keselamatan berlalu – lintas jalan di Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat, Kamis 24 November 2022.

Acara dibuka oleh Ani Purnama Siregar sebagai Sekretaris Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat dan didampingi oleh Bhabinkamtibmas Jakarta Pusat Bapak Catur.

Dalam kesempatan ini pihak kelurahahan yang mewakilkan Lurah Karet Tengsin Jakarta Pusat mengucapkan terima kasih atas kesedian Jasa Raharja dalam memberikan informasi.

Acara Sosialisasi diikuti oleh para pengurus RT/RW di lingkungan Kelurahan Karet Tengsin dan LMK Kelurahan Tengsin berlangsung menarik dengan diajukan beberapa pertanyaan kepada Jasa Raharja.

Sementara itu, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Utama DKI Jakarta, Suhadi, melalui Kepala Sub Bagian SW dan Humas, Lousiana Salaki, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengurusan santunan Jasa Raharja dan meningkatkan kedisiplinan serta kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .

Continue Reading

Trending