Connect with us

nasional

Umumkan Pemenang Lomba Desain Batik KPP-RI, Puan Maharani Ajak Perempuan di Parlemen Jadi Pelopor Kemajuan Budaya Indonesia

Published

on

Jakarta, 18 Februari 2022 – Seusai memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan Jakarta Jumat (18/2/2022) pagi tadi, *Ketua DPR RI Puan Maharani* menyempatkan hadir di acara pameran dan pengumuman pemenang Lomba Desain Batik bertema Perempuan dan Rempah Indonesia yang digelar oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPP-RI).

“Ketika berbicara tentang batik, sesungguhnya kita sedang bicara tentang karya adiluhung karya yang bernilai tinggi dari kebudayaan atau peradaban Indonesia yang sudah ditekuni oleh orang Indonesia secara turun temurun. Kita bicara batik, maka sebenarnya kita bukan hanya bicara tentang selembar kain atau pakaian yang dilukis dengan motif. Batik adalah bagian dari keunikan budaya Indonesia, bagian dari jati diri orang Indonesia yang harus selalu kita jaga dan kita lestarikan.

”Pernyataan ini disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya sebelum mengumumkan nama-nama pemenang lomba desain yang diikuti oleh peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Ketua DPR RI perempuan pertama ini, terus merawat dan menghidupi batik yang termasuk dalam ragam wastra nusantara merupakan salah satu wujud nyata dari apa yang pernah disampaikan Presiden pertama Sukarno, bahwa orang Indonesia perlu memiliki berkepribadian yang berlandas pada kebudayaan bangsa. Membuat lomba desain motif batik seperti yang dilakukan oleh KPP-RI ini, menurut Puan, merupakan bagian dari gotong royong besar rakyat untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan Indonesia.

“Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengajak perempuan-perempuan di parlemen supaya terus menjadi pelopor kemajuan budaya Indonesia.

Bukan hanya batik, tapi seluruh wastra atau pun kebudayaan Indonesia yang bisa kita pergunakan, bisa kita pakai, bisa kita lestarikan, dan tentu saja kita jaga sebagai warisan budaya yang memang milik Indonesia. Karena sekarang ini banyak sekali produk budaya Indonesia yang kalua tidak kita patenkan, produk budaya Indonesia kemudian diklaim milik negara lain,” katanya.

Puan yang tampil elegan dengan gaun hitam dan blazer batik berwarna sogan itu menggaris bawahi pentingnya para anggota parlemen untuk meresapi, menrawat dan menghidupi terus budaya Indonesia.

“Inilah tugas kita untuk bisa ikut menjaga dan melestarikan apa yang menjadi budaya Indonesia. Bukan hanya cara berpakaian, tetapi juga, bagaimana cara kita menjalankan tugas sebagai anggota parlemen. Karena budaya itu mencakup tata cara kita berbicara dan berperilaku, bukan hanya berpakaian,” ia menegaskan.

Digelar dengan skala nasional, 91 desain motif batik dikirimkan para perajin batik dari berbagai wilayah di Indonesia pada panitia lomba yang membuka pendaftaran selama tiga pekan pada November 2021 lalu.

“Dari 91 desain motif yang masuk, kami memilih 20 sebagai finalils dan memilih lima pemenang. Rencananya, desain motif batik ini nanti bisa menjadi pilihan motif untuk menjadi seragam para perempuan parlemen baik di pusat mau pun di daerah,” kata *Casytha A. Kathmandu*, amggota DPD RI Provinsi Jawa Tengah yang menjadi ketua panitia lomba.

*Krisdayanti*, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang besama dengan *Ratu Ngadu Bonu Wulla* (anggota Fraksi Partai Nasdem), *Kanjeng Ratu Hemas* (anggota DPD RI dari Provinsi DI Yogyakarta) dan *Arzeti Bilbina* (Fraksi PKB) mengatakan, baru kali ini ia menjuri lomba desain motif batik yang temanya perempuan dan rempah.

“Tema itu tampaknya membuat motif-motif yang dilahirkan para peserta yang sebagian besar adalah perajin batik juga menjadi unik. Dalam motif batik jadi bisa ada cabai, asam, cengkih, bunga lawang dan rempah-rempah lainnya. Perempuan dan rempah Indonesia ini bisa menjadi pemantik ide dan imajinasi para peserta untuk menerjemahkannya. Saya senang, pemenangnya anak muda, baru 16 tahun, berbakat dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi anak muda lain untuk terus melestarikan batik,” ungkap Krisdayanti.

Sebagai tindak lanjut lomba, Presidium KPP-RI, *Dewi Asmara* (Fraksi Partai Golkar) mengatakan pihak KPP-RI akan menjadikan motif batik yang terpilih sebagai pemenang menjadi batik untuk seragam perempuan parlemen tidak hanya di pusat, melainkan juga di daerah tingkat satu hingga tingkat dua. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk apresiasi sekaligus upaya para perempuan parlemen untuk terus merawat dan menghidupkan batik sebagai warisan budaya Indonesia.

Continue Reading

nasional

Persiapan Pilkada 2024, Rutan Cipinang Sambangi KPU Jakarta Timur untuk Penyerahan Data Pemilih

Published

on

By

Jakarta – Dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menyambangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Timur untuk melakukan koordinasi dan penyerahan data daftar pemilih. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus Rutan Kelas I Cipinang, Kamis (11/7) kemarin.

 

Delegasi dari Rutan Kelas I Cipinang dipimpin oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali yang diwakili oleh Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Alif Akbar Yusuf yang diterima langsung oleh Tim dari KPU Kota Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut, Alif Akbar menyerahkan daftar nama pemilih yang berdomisili di DKI Jakarta sebanyak 2.224 orang warga binaan yang berada di Rutan Kelas I Cipinang. Selain itu, diserahkan pula data pegawai Rutan Kelas I Cipinang yang akan bertugas sebagai petugas Pilkada Serentak 2024 sebanyak 60 orang.

 

“Kami telah melakukan pendataan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh penghuni Rutan yang memiliki hak pilih dapat berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2024. Kami juga telah menyiapkan data pegawai yang akan bertugas sebagai petugas pemilu,” ujar Alif Akbar

 

Penyerahan data ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam persiapan Pilkada Serentak 2024. Dengan adanya data yang akurat, kami dapat memastikan bahwa seluruh proses pemilihan dapat berjalan dengan tertib dan lancar. “Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa proses pemungutan suara di Rutan Cipinang nanti dapat berjalan dengan lancar dan setiap suara dapat dihitung dengan benar,” Tambah Alif

 

Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula mekanisme pemungutan suara di TPS Lokasi Khusus Rutan Kelas I Cipinang, termasuk penjadwalan dan teknis pelaksanaan pemungutan suara. Diharapkan, dengan adanya koordinasi ini, partisipasi pemilih di Rutan dapat meningkat dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan baik tanpa kendala apapun

Continue Reading

nasional

BPH Migas dorong Pemerintah Provinsi Wujudkan Kerja Sama Pengawasan Penyaluran BBM Subsidi dan BBM Kompensasi

Published

on

By

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk mewujudkan kerja sama dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) pada konsumen pengguna. Kali ini, Rapat Koordinasi dilakukan bersama Pemprov wilayah Papua dan Maluku.

 

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan, BPH Migas memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dalam melakukan pengawasan JBT dan JBKP, Badan Pengatur dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau Pemerintah Daerah.

 

“Oleh karena itu, kami mengajak untuk bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Karena sesungguhnya, Pemerintah Provinsi yang lebih mengetahui Konsumen Pengguna di wilayahnya masing-masing,” terangnya di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (11/7/2024).

 

Menurut Erika, pertemuan ini merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

 

 “Maka dari itu, kami ingin bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk bisa melakukan pengawasan di daerah masing-masing”, tegasnya.

 

Lebih lanjut, Erika mengharapkan dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini data terkait Konsumen Pengguna BBM subsidi dan BBM kompensasi semakin akurat.

 

“Kita berharap pendisitribusian BBM subsidi ini bisa lebih tepat sasaran dan tepat volume. Tujuan akhirnya, tentu dengan sila kelima Pancasila, agar masyarakat yang membutuhkan BBM subsidi dan BBM Kompensasi dapat menerima haknya, dan rakyat Indonesia semakin sejahtera” tuturnya.

 

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menyampaikan, pemerintah provinsi wilayah Papua dan Maluku antusias untuk berpartisipasi pada Rapat Koordinasi. “Merupakan langkah awal yang baik dalam mewujudkan Perjanjian Kerja Sama ini,” terangnya.

 

Pria yang kerap disapa Tiko ini melanjutkan, tujuan utama dari PKS adalah memberikan manfaat kepada semua pihak, khususnya Pemerintah Provinsi. “Agar BBM subsidi dan BBM kompensasi semakin tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat harga, serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada dari sektor pengguna di wilayah Maluku dan Papua,” pungkasnya.

 

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Johny Way menyampaikan, BBM memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan BBM yang memadai sangat menunjang kegiatan masyarakat.

 

“Oleh karena itu, hari ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan apresiasi kepada BPH Migas yang telah mendorong Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dalam pelaksanaan pengawasan atas pendistribusian BBM bersubsidi, agar distribusi BBM berjalan dengan baik di seluruh wilayah hukum Provinsi Papua Barat Daya,” ucapnya.

 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Yapit Sapta Putra, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Sekretaris Daerah Kota Sorong Yakob Kareth, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Papua Maluku Sunardi, serta perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Maluku, dan Maluku Utara.

Continue Reading

nasional

Inklusi dan Kesetaraan: Rutan Cipinang Menambah Jalur Akses Bagi Penyandang Disabilitas

Published

on

By

Jakarta – Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya.

 

Oleh karena itu, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang selalu memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegitan kehidupannya dalam masyarakat yang mempunyai kebutuhan khusus.Rabu (10/7/2024)

 

Sukarno Ali, selaku Kepala Rutan Kelas I Cipinang, menunjukkan kepedulian dan tanggung jawabnya dengan tidak menutup mata terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

 

Dalam upayanya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah, beliau aktif menginisiasi berbagai langkah strategis, termasuk menambah penyediaan jalur khusus dan fasilitas pendukung lainnya yang dirancang khusus untuk memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas.

 

“Komitmen ini merupakan bagian dari visi kita untuk memastikan bahwa setiap individu di dalam rutan dan masyarakat, tanpa terkecuali mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik,” Ucap Sukarno Ali

 

Kepala Rutan juga menjelaksan bahwa penambahan jalur khusus disabilitas ini merupakan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi serta pendampingan pengumpulan data dukung pelayanan publik berbasis hak asasi manusia (P2HAM) pada Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada pekan lalu yang dihadiri oleh Direktur Diseminasi dan Penguatan Ham Direktorat Jenderal HAM, Gusti Ayu Putu Suwardani dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Zulhairi dan Kepala Bidang HAM, Yovan Iristian

 

“Sesuai dengan standar pelayanan publik yang berbasis HAM, penambahan pembuatan jalur khusus disabilitas ini bertujuan untuk memudahkan penyandang disabilitas memasuki area kunjungan di Rutan Cipinang serta untuk memberikan rasa keadilan dalam pelayanan dan menghindari diskriminasi,” ungkapnya.

 

Pembuat jalur disabilitas ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas tetapi juga menciptakan atmosfer meningkatkan pelayanan di Rutan Cipinang. Sukarno Ali berharap langkah-langkah ini dapat menjadi masukan yang baik bagi Lembaga Pemasyarakatan lainnya di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa inklusivitas dan kesetaraan bisa dan harus menjadi bagian integral dari Sistem Pemasyarakatan.

 

Dalam menjalankan semua program ini, Sukarno Ali mengajak seluruh Petugas, Masyarakat maupun Warga Binaan untuk mendukung serta berpartisipasi dalam upaya menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua orang, tanpa terkecuali.

 

“Dengan kerjasama dan dukungan semua pihak, saya yakin bahwa Rutan Cipinang akan terus berkembang menjadi tempat yang lebih baik, di mana setiap individu mendapatkan hak dan perlakuan yang setara atau yang lebih baik,” tutupnya.

Continue Reading

Trending