Jakarta – Kota Ambon ternyata masih banyak persoalan tanah adat (ulayat) seperti telah jadi kantor Brimob, BPN ,kantor Telkom dan lain lain di Wilayah Provinsi Maluku diperjuangkan menjadi tanah adat yang akan dimanfaatkan masyarakat adat untuk kesejahteraan masyarakat.

Usaha Hj Rubeatimnur Nurlette Raja Negeri Batu Merah melalui Maklumat dan Pemangku Adat Seluruh Indonesia yang digelar LKPASI (Lembaga Komukasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia) pada tanggal 19 sampai 20 Mei 2022 yang bertempat di Grand Cempaka Business Hotel, Kawasan Jakarta Pusat.

“Baru saja menandatangani Maklumat dan Pemangku Adat Seluruh Indonesia. Nanti pada hari terakhir (Jumat) maklumat ini kita serahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang rencanya melalui Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Hj Rubeatimnur dalam keterangan, Rabu (18/5/2022)

Pemangku adat kota Ambon ini mengatakan ada sekitar ratusan ha yang saat ini sulit dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat adat

“ia akan memperjuangkan hak yang akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai pemangku adat” tambahnya.

Ratusan Sultan Raja Penglisir dan Pemangku Adat se Indonesia sudah menandatangani Maklumat yang akan diserahkan kepada pemerintah,

Ditambahkan Ibu Rubeatimnur yang menjadi landasan Raja Sultan Datu Penglingsir Kepala Suku dan Pemangku Adat Seluruh Indonesia memperjuangkan Tanah Adat, Swapraja dan Tanah Ulayat adalah menagih janji Presiden RI Joko Widodo kepada Sultan Raja di Tahun 2018 lalu dan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2021.

“Lalu kenapa saya ikut memperjuanngkan ini, karena sesuai dengan peta yang dimiliki LKPASI bahwa tanah di Ambon.
Oleh karena itu kita wajib memperjuangkan ini untuk kepentingan masyarakat Ambon jelas Ibu Rubeatimnur yang juga Penerima Mandat Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar pokokpokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), pengaturan mengenai hukum tanah di Indonesia mengalami dualisme, dapat dijumpai dalam Hukum Adat (Hukum Tanah Adat) dan Hukum Barat (Burgerlijk Wetboek).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, maka tidak ada lagi Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat, namun hanya ada satu hak atas tanah yaitu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria,

Jakarta – Sebuah Lembaga yang peduli dan perhatian terhadap tanah Ulayat LKPASI (Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia) yang diketuai oleh YM Datuk Juanda Datuk Bentara dari Kesultanan Deli Serdang menggelar Kegiatan Simposium Nasional dan Deklarasi Maklumat Raja Sultan Datu Penglingsir kepala suku marga Pemangku Adat Seluruh Indonesia pada tanggal 19 sampai 20 Mei 2022 yang bertempat di Grand Cempaka Business Hotel, Kawasan Jakarta Pusat.

Ketua LKPASI ( Lembaga Komunikasi Informasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia) YM Datuk Juanda mengatakan bahwa pada tahun 2018 , Presiden RI Ir H Joko Widodo bersilahturahmi dengan para Raja, Sultan dan Pemangku Adat dari seluruh Indonesia, untuk membahas masalah tanah Adat (ulayat) .

” Ada empat point dari hasil pertemuan itu antara lain pendataan aser tanah yang dikuasai oleh negara, sertifikasi tanah-tanah, optimalisasi tanah kerajaan dan revitalisasi keraton, istana, kesultanan, situs – situs dan lain-lain terkait sejarah,” ujarnya di sela-sela acara di Hotel Gran Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.Rabu (18/5/2022)

Maka pada hari ini digelar Simposium Nasional tanah swapraja, tanah suku marga dan tanah ulayat. Untuk mencari solusi pengelolaan sesuai peraturan pemerintah No. 18/2021 yang akan mengembalikan lahan dengan syarat di kelola sendiri.

Untuk itu, Berharap pemerintah berkenan kalau peraturan / (maklumat) untuk di selesaikan. Nantiya hasil dari Simposium Nasional akan disampaikan karena hingga saat ini banyak konflik lahan (tanah).

“Semoga dengan perhelatan ini pemerintah peduli setelah 4 tahun mengumpulkan data-data, langkah selanjutnya dengan pemerintah ialah kordinasi, konsultasi, sosialisasi data -data,” ungkap YM Datuk Juanda yang didampingi YM Dr. Ruliah, SH, MH.

Hal ini akan dikawal terus, karena Presiden sangat konsen hal ini. Presiden RI saat ini sangat istimewa dan perhatian, karena satu – satunya memperhatikan Raja, Sultan dan Pemangku Adat. Agar sebelum masa baktinya selesai agar persoalan ini tuntas.

Berdasarkan keterangan panitia pelaksana Simposium ini akan dibuka dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin. Selanjutnya acara Simposium ini akan menghadirkan Tokoh-tokoh adat sebagai nara sumber secara tentatif yaitu YM Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH, MH (Ketua Dewan Pendiri LKPASI), YM. Jend. TNI (Purn). Dr. H. Moeldoko, S.IP (Kepala Staf Kepresidenan RI), YM Prof. Dr. Ir. GPH. Suyoko M. Hadikusumo, MBA., PhD, (Kesultanan Yogyakarta). YM Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Unhas), laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, SH Mantan menkopolkam yang saat juga sebagai Ketua DPP FSBN.

Tangerang Selatan – Dalam rangka koordinasi dan konsolidasi kelembagaan maka Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Tangerang Selatan sangat mengapresiasi sekali, mengingat keinginannya menciptakan kader yang siap pakai ke depannya.

Untuk itu, MPC PP Tangsel menerima kunjungan Badan P2W Majelis Pimpinan Nasional (MPN) di Sekretariat MPC PP Tangerang Selatan (Tangsel) di Jalan Marsan No.98 Tangsel, Sabtu, (14/05/2022)

Kegiatan diadakan guna konsolidasi dan pemantapan para pengurus baik tingkat jajaran MPC PP Tangsel dan PAC serta Pimpinan Anak Ranting yang dihadiri oleh para pengurus baik tingkat Waka Sekcab dan Kabid, Ketua PAC, serta Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP).

Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Muhamad Reza A’O atau Bang A’O mengatakan bahwa P2W diadakan untuk pemberdayaan.

“P2W merupakan Badan yang dibentuk oleh Majelis Pimpinan Nasional untuk memonitoring di masing-masing wilayah. Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dan konsolidasi di masing-masing wilayah menyikapi situasi kondisi dan potensi yang ada.

Diadakan untuk penyuluhan, pembinaan, dan bagaimana agar bisa menggali potensi yang ada di wilayah sehingga membuat masyarakat Pemuda Pancasila sejahtera,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Komandan Inti (Dankoti) Mahatidana MPC PP Tangerang Selatan, Mahludin Sica, mengatakan kendalanya mengadakan P2W ini.

“Banyak kendalanya mengadakan P2W ini dan baru tahun ini bisa mengadakan P2W, biasanya P2W diadakan setahun sekali,” imbuhnya.

Bagaimana caranya, sambungnya, supaya seluruh masyarakat Pemuda Pancasila dapat menggali potensi.

“Supaya seluruh Pemuda Pancasila yang ada di wilayah itu menggali semua potensi-potensi yang ada dan juga melakukan pembinaan-pembinaan yang ada di wilayah seperti bakti sosial, sumber daya manusia, ekonomi, budaya terlaporkan dalam kurun waktu itu (hasil kerja masing-masing),” urainya dengan mimik muka serius.

Perwakilan dari MPN yaitu Oemar Syarief dalam sambutannya mengucapkan terima-kasihnya.

“Terima-kasih atas kesediaan dan kinerja MPC PP Tangsel dalam menjalankan roda organisasi sehingga kegiatan ini dapat dilakukan dan berjalan lancar,” ujarnya dengan mimik muka bahagia.

Senada dengan itu, Ketua Kordinator Cabang MPW Banten, Samsir Rambe, mengatakan mengapa P2W ini dilakukan.
“Tanggal 25 Maret 2022 MPW PP Banten kedatangan tamu MPN PP atas perintah Ketua Umum dan menyampaikan bahwa P2W MPN akan melaksanakan monitoring ke Kabupaten/Kota,” katanya dengan semangat.

Selanjutnya, semua pengurus PP mulai dari ranting sampai PAC melaporkan hasil kerjanya kepada MPC setelah itu MPC akan melaporkan ke MPN.

Terlihat wajah-wajah yang penuh semangat dan ceria juga suasana kekeluargaan dari pertemuan P2W pada hari itu.