Connect with us

nasional

Keberhasilan Pelaksanaan IPU Diharapkan Jadi Promosi Indonesia Aman Covid-19

Published

on

Nusa Dua, 23 Maret 2022 – Penerapan prosedur kesehatan yang ketat dan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE) yang wajib dimiliki oleh semua hotel menjadi landasan pelaksanaan Sidang Umum Inter Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang digelar di Bali International Convention Center pada 20-24 Maret 2022.

CHSE meruoakan program pemerintah untuk penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).

Penerapan program ini adalah dengan melakukan sertifikasi CHSE untuk para pelaku usaha di industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memberikan jaminan pada masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan telah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Lancarnya pelaksanaan acara yang dihadiri oleh 133 delegasi negara anggota IPU ini membawa rasa optimisme bagi pelaku pariwisata di Bali, khususnya di kawasan Nusa Dua di mana Sidang Umum IPU digelar.

“Keberhasilan pelaksanaan IPU di Kawasan The Nusa Dua diharapkan menjadi momentum promosi bagi negara-negara peserta bahwa Indonesia dan Bali khususnya sudah mampu kembali melaksanakan kegiatan berskala international pada saat belum tuntasnya kondisi pandemi covid-19,” I Gusti Ngurah Ardita, Managing Director The Nusa Dua yang merupakan bagian dari Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mengatakan.

Keberhasilan ini, kata Ardita, diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada negara-negara yang menjadi market potensial pariwisata Indonesia untuk dapat kembali melaksanakan perjalanan wisatanya ke Bali.

Penerapan protokol kesehatan dan CHSE ini mendapat apresiasi tinggi dari delegasi World Health Organization (WHO) yang juga turut hadir dalam penyelenggaraan Sidang Umum IPU ini.

“Saya yakin Indonesia melakukan begitu banyak upaya agar COVID tidak menyebar selama pelaksanaan acara yang dihadiri cukup banyak orang ini. Dari mulai menyediakan tes COVID untuk seluruh delegasi, mewajibkan pemakaian masker, menyediakan hand sanitizer di berbagai titik, menyiapkan tempat cuci tangan dan terus menerus mengingatkan untuk menjaga jarak.

Hal ini membuat kami yang hadir merasa nyaman dan aman,” Stella Chungong, Direktur Health Security Preparedness, WHO, mengatakan.

Menurut data dari The Nusa Dua ITDC, selama penyelenggaraan IPU, terjadi peningkatan signifikan terhadap tingkat hunian hotel The Westin dan hotel-hotel do sekitarnya. “Sidang Inter Parlemen Union yang dihadiri lebih dari 1000 peserta dari 133 negara berkontribusi hingga 90 persen terhadap tingkat hunian hotel di The Westin dan jumlah booking rooms kawasan The Nusa Dua,” Ardita mengungkapkan.

Selain di The Westin Nusa Dua yang letaknya terhubung dan berada dalam satu area dengan Bali International Convention Center ini kenaikan tingkat hunian, dikatakan Ardita terutama terjadi pada hotel-hotel resmi yang menjadi pendukung sidang IPU.

Dalam data yang diberikan, secara keseluruhan, total jumlah kamar yang terisi di masing-masing hotel resmi IPU itu mencapai 754 kamar dengan perincian, The Westin mencapai 300 kamar, The Laguna, 38 kamar, Courtyard, 30 kamar, St Regis, 49 rooms, . Melia Bali 173, Nusa Dua Beach Hotel, 164 kamar. Angka itu tentu akan jadi lebih besar bila ditambah dengan kenaikan tingkat hunian hotel yang tidak menjadi mitra resmi IPU.

Pihak The Westin yang juga mengelola Bali International Convention Center (BICC), melalui Director of Sales and Marketing Saraswati Subadia, mengaku sangat bangga bisa dipercaya menjadi lokasi acara sidang umum IPU di masa pandemi.

Pengamanan, penyediaan tempat, protokol kesehatan, penyediaan makanan dan masih banyak lagi hal lain, dopersiapkan secara saksama oleh Tim The Westin. “Perbedaan yang kami rasakan dalam mempersiapkan ajang konferensi sebelum dan sesudah pandemic adalah sangat utama untuk penerapan protokol kesehatan yang sangat diperhatikan,” katanya.

Makin meratanya pemberian vaksin dua dosis serta dimulainya vaksin dosis ketiga serta penghapusan kebijakan karantina serta kewajiban melakukan tes PCR kala bepergian tampaknya menggerakkan lagi roda pariwisata di Pulau Dewata.

Kedatangan para delegasi IPU turut pula menambah laju pergerakan pariwisata itu. Menurut Ardita, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kedatangan di Bandara International Ngurah Rai yang telah mencapi 12.471 kedatangan domestik dan international dan occupancy tertinggi kawasan The Nusa Dua mencapai 48.55% pada tgl 20 maret 2022 yang merupakan hari pembukaan Sidang Umum IPU.

“Dengan pelaksanaan IPU 2022 di kawasan The Nusa Dua diharapkan dapat menjadikan pilihan untuk penyelenggaraan event MICE lainnya di kawasan The Nusa Dua karena kawasan The Nusa Dua dan seluruh tenant yang ada di kawasan telah memiliki dan mengimplementasikan SOP covid-19 serta sertifikasi CHSE,” Ardita menandaskan.

Continue Reading

nasional

Jasa Raharja Dorong Generasi Muda Aktif Cegah Laka Lalin

Published

on

By

JAKARTA – Jasa Raharja terus mendorong masyarakat, khususnya para generasi muda Indonesia, untuk berperan serta dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Kolaborasi tersebut penting dilakukan guna mengakselerasi tujuan pemerintah dalam menekan kasus kecelakaan di jalan raya.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengatakan, upaya Jasa Raharja merangkul generasi muda dalam program pencegahan laka lantas, sudah banyak dilakukan. Selain melalui pembentukan komunitas tertib berlalu lintas, juga melalui kompetisi Road Safety Innovation (JR-Rovation) yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu.

“JR-Rovation adalah salah satu upaya Jasa Raharja untuk mewadahi dan mengajak generasi muda, khususnya para mahasiswa, agar terlibat secara aktif dalam kampanye pencegahan kecelakaan lalu lintas,” ujar Rivan di Jakarta, Jumat (2/12/2022).

JR-Rovation, kata Rivan, bukan sekadar ajang kompetisi, karena inovasi dan berbagai gagasan yang dihasilkan dari ajang tersebut, nantinya bisa dipergunakan oleh Jasa Raharja maupun instansi terkait untuk mendukung program pencegahan kecelakaan. “Tentu karya-karya mereka, baik berupa alat, maupun program, dapat diimplementasikan sebagai pendukung instansi berwenang dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

Rivan mengungkapkan, generasi muda sebagai penerus bangsa, memiliki peranan penting dalam berbagai aspek pembangunan bangsa, tak terkecuali dalam hal penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Apalagi, lanjutnya, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, sebagian besar terjadi melibatkan usia produktif, yaitu 15-24 tahun. “Itu sebabnya, generasi muda menjadi fokus utama kami dalam melakukan berbagai program pencegahan kecelakaan lalu lintas,” ungkap Rivan.

Rivan berharap, dengan adanya peran aktif dari generasi muda, berbagai upaya penanggulangan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Jasa Raharja bisa semakin masif. Sehingga, memberikan dampak positif yang signifikan dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. “Saya mengucapkan selamat kepada pemenang JR-Rovation tahun ini dan diharapkan akan semakin banyak yang terlibat untuk penyelenggaraan event berikutnya,” ungkap Rivan.

Continue Reading

nasional

Hut Repdem Ke 18

Published

on

By

Jakarta, – Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Sukur Nababan mengatakan Repdem adalah sayap partai tempat untuk menempa kader-kader partai untuk menjadi pemimpin partai kedepannya.

Selain itu kader Repdem diminta selalu siap berdiri paling depan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan /advokasi.

“Repdem adalah otak dan otot partai, repdem dibentuk dan dilahirkan untuk membela masyarakat yang lemah, pedagang kaki lima yang digusur dan butuh pendampingan hukum dan kasus kasus rakyat lainya yang membutuhkan pendampingan repdem harus selalu siap.” kata Sukur saat perayaan HUT ke-18 Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) di Gedung Juang 45 Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (3/12/2022)

Terkait tata kelola organisasi Sukur meminta Struktural repdem untuk bisa dibentuk sampai tingkat kecamatan, karena apa kemenangan politik 2024 yang menjadi mimpi besar kita bersama tidak akan terwujud tanpa pasukan yang utuh.

“Selamat HUT Repdem ke 18 Tahun untuk kader Repdem se Indonesia. “transformasi organisasi, membangun paradigma baru gerakan”” tegasnya.

Continue Reading

nasional

Edwin Partogi Pasaribu: LPSK Mendukung Upaya Banding JPU, Vonis Terhadap Bechi

Published

on

By

Jakarta, – Poses pencarian keadilan kasus kekerasan seksual atas nama terdakwa
Mochamad Subchi Azal Tsani (MSAT) Alias Bechi yang proses hukumnya memakan waktu hampir 3 tahun. Penanganan perkara telah melalui proses P-19 sebanyak tujuh kali, sejak dilaporkan ungkap Wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Edwin Partogi Pasaribu di Kantor LPSK Jakarta, Kamis (1/12/22).

Edwin Partogi Pasaribu, menyebut LPSK akan mendukung upaya banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas vonis terhadap terdakwa kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Jombang, Mochamad Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya hanya menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara kepada Mas Bechi yang dituntut 16 tahun oleh JPU.

“Kasus ini dari Polres diambil alih Polda dengan alasan perkara ini memicu situasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang tidak kondusif. Karena ada pertentangan, gejolak, demonstrasi, unjuk rasa, untuk mendukung pelaku,”. Ada upaya pengaburan fakta yang dilakukan. Desakan pencabutan laporan kepada korban juga dilakukan oleh pihak pelaku, terang Edwin.

Mereka mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi, ini adalah fitnah, segala macam. Korban sampaikan bahwa mereka juga dipaksa, didesak untuk mencabut laporan. Itu situasi yang real kita hadapi dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan tokoh masyarakat,” paparnya.

Ia mengatakan bahwa ada upaya memutarbalikkan fakta, mendistorsi informasi serta membalikkan situasi yang dilakukan oleh pelaku yang menyebarkan narasi bahwa korban menggoda terlebih dahulu.

Selain itu selama proses penyidikan, Edwin menyebutkan bahwa ada orang yang datang ke korban dan melakukan pengancaman secara langsung, dan hal itu membawa ketakutan dalam diri korban.

seorang saksi korban terlindung LPSK, M, mengaku bahwa saat ia menyampaikan kejadian yang menimpanya, korban justru mendapatkan intimidasi.

“Pada waktu saya menyampaikan kejadian saya, saya bersuara, saya didatangi banyak bapak-bapak, dipaksa meminta maaf kepada terdakwa,” ungkapnya.

Menurut Edwin, ada tuduhan melakukan fitnah, namun M mengatakan bahwa apa yang menimpanya benar-benar terjadi. Hal ini membuatnya ketakutan dan akhirnya pergi dari pondok.

“Mereka mengatakan bahwa ‘saya sudah melakukan fitnah, namun saya katakan ke mereka saya tidak fitnah, kejadian yang saya alami memang benar-benar terjadi’. Saya ketakutan karena mereka terus mencecar saya, setelah itu saat itu juga saya kabur dari pondok,” kata Edwin menirukan pengakuan korban.

Ia juga menceritakan bahwa banyak korban yang dibungkam dan tidak ada yang berani bersuara atau melapor. Ia menyebut bahwa saat menghubungi beberapa korban untuk dimintai tolong sebagai saksi, tidak ada yang berani untuk berbicara.

Edwin menambahkan bahwa M merupakan salah seorang korban yang berani bersaksi dalam kasus yang melibatkan Anak kiai Jombang Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Bechi. Pemberian keterangan para saksi dan korban saksi berkontribusi membuktikan bahwa Bechi dinyatakan bersalah.

Terdakwa divonis dengan hukuman pidana tujuh tahun penjara dalam kasus pencabulan terhadap santriwati.

Pada Kamis (17/11) lalu, ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Bechi terbukti melakukan perbuatan menyerang kesusilaan sebagaimana pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukun Pidana (KUHP) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Putusan itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Bechi dengan hukuman 16 tahun penjara. JPU juga menggunakan pasal yang berbeda yakni pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan.

LPSK, menurut Edwin, juga masih memberikan perlindungan terhadap para korban kekerasan seksual tersebut. Ia menambahkan perlindungan yang diberikan LPSK bisa diperpanjang jika memang kondisi korban memerlukan penambahan masa perlindungan.

“Masa perlindungan kami biasanya enam bulan dan bisa diperpanjang atas persetujuan korban dan kami. Untuk para korban Mas Bechi ini sudah kami lindungi selama tiga tahun sejak 2020 atau sudah sekitar lima kali perpanjangan,” pungkasnya

Continue Reading

Trending