Connect with us

nasional

Keberhasilan Pelaksanaan IPU Diharapkan Jadi Promosi Indonesia Aman Covid-19

Published

on

Nusa Dua, 23 Maret 2022 – Penerapan prosedur kesehatan yang ketat dan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE) yang wajib dimiliki oleh semua hotel menjadi landasan pelaksanaan Sidang Umum Inter Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang digelar di Bali International Convention Center pada 20-24 Maret 2022.

CHSE meruoakan program pemerintah untuk penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).

Penerapan program ini adalah dengan melakukan sertifikasi CHSE untuk para pelaku usaha di industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memberikan jaminan pada masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan telah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Lancarnya pelaksanaan acara yang dihadiri oleh 133 delegasi negara anggota IPU ini membawa rasa optimisme bagi pelaku pariwisata di Bali, khususnya di kawasan Nusa Dua di mana Sidang Umum IPU digelar.

“Keberhasilan pelaksanaan IPU di Kawasan The Nusa Dua diharapkan menjadi momentum promosi bagi negara-negara peserta bahwa Indonesia dan Bali khususnya sudah mampu kembali melaksanakan kegiatan berskala international pada saat belum tuntasnya kondisi pandemi covid-19,” I Gusti Ngurah Ardita, Managing Director The Nusa Dua yang merupakan bagian dari Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mengatakan.

Keberhasilan ini, kata Ardita, diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada negara-negara yang menjadi market potensial pariwisata Indonesia untuk dapat kembali melaksanakan perjalanan wisatanya ke Bali.

Penerapan protokol kesehatan dan CHSE ini mendapat apresiasi tinggi dari delegasi World Health Organization (WHO) yang juga turut hadir dalam penyelenggaraan Sidang Umum IPU ini.

“Saya yakin Indonesia melakukan begitu banyak upaya agar COVID tidak menyebar selama pelaksanaan acara yang dihadiri cukup banyak orang ini. Dari mulai menyediakan tes COVID untuk seluruh delegasi, mewajibkan pemakaian masker, menyediakan hand sanitizer di berbagai titik, menyiapkan tempat cuci tangan dan terus menerus mengingatkan untuk menjaga jarak.

Hal ini membuat kami yang hadir merasa nyaman dan aman,” Stella Chungong, Direktur Health Security Preparedness, WHO, mengatakan.

Menurut data dari The Nusa Dua ITDC, selama penyelenggaraan IPU, terjadi peningkatan signifikan terhadap tingkat hunian hotel The Westin dan hotel-hotel do sekitarnya. “Sidang Inter Parlemen Union yang dihadiri lebih dari 1000 peserta dari 133 negara berkontribusi hingga 90 persen terhadap tingkat hunian hotel di The Westin dan jumlah booking rooms kawasan The Nusa Dua,” Ardita mengungkapkan.

Selain di The Westin Nusa Dua yang letaknya terhubung dan berada dalam satu area dengan Bali International Convention Center ini kenaikan tingkat hunian, dikatakan Ardita terutama terjadi pada hotel-hotel resmi yang menjadi pendukung sidang IPU.

Dalam data yang diberikan, secara keseluruhan, total jumlah kamar yang terisi di masing-masing hotel resmi IPU itu mencapai 754 kamar dengan perincian, The Westin mencapai 300 kamar, The Laguna, 38 kamar, Courtyard, 30 kamar, St Regis, 49 rooms, . Melia Bali 173, Nusa Dua Beach Hotel, 164 kamar. Angka itu tentu akan jadi lebih besar bila ditambah dengan kenaikan tingkat hunian hotel yang tidak menjadi mitra resmi IPU.

Pihak The Westin yang juga mengelola Bali International Convention Center (BICC), melalui Director of Sales and Marketing Saraswati Subadia, mengaku sangat bangga bisa dipercaya menjadi lokasi acara sidang umum IPU di masa pandemi.

Pengamanan, penyediaan tempat, protokol kesehatan, penyediaan makanan dan masih banyak lagi hal lain, dopersiapkan secara saksama oleh Tim The Westin. “Perbedaan yang kami rasakan dalam mempersiapkan ajang konferensi sebelum dan sesudah pandemic adalah sangat utama untuk penerapan protokol kesehatan yang sangat diperhatikan,” katanya.

Makin meratanya pemberian vaksin dua dosis serta dimulainya vaksin dosis ketiga serta penghapusan kebijakan karantina serta kewajiban melakukan tes PCR kala bepergian tampaknya menggerakkan lagi roda pariwisata di Pulau Dewata.

Kedatangan para delegasi IPU turut pula menambah laju pergerakan pariwisata itu. Menurut Ardita, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kedatangan di Bandara International Ngurah Rai yang telah mencapi 12.471 kedatangan domestik dan international dan occupancy tertinggi kawasan The Nusa Dua mencapai 48.55% pada tgl 20 maret 2022 yang merupakan hari pembukaan Sidang Umum IPU.

“Dengan pelaksanaan IPU 2022 di kawasan The Nusa Dua diharapkan dapat menjadikan pilihan untuk penyelenggaraan event MICE lainnya di kawasan The Nusa Dua karena kawasan The Nusa Dua dan seluruh tenant yang ada di kawasan telah memiliki dan mengimplementasikan SOP covid-19 serta sertifikasi CHSE,” Ardita menandaskan.

Continue Reading

nasional

Pemangku Adat Kota Ambon Terus Meperjuangkan Tanah Adat

Published

on

By

Jakarta – Kota Ambon ternyata masih banyak persoalan tanah adat (ulayat) seperti telah jadi kantor Brimob, BPN ,kantor Telkom dan lain lain di Wilayah Provinsi Maluku diperjuangkan menjadi tanah adat yang akan dimanfaatkan masyarakat adat untuk kesejahteraan masyarakat.

Usaha Hj Rubeatimnur Nurlette Raja Negeri Batu Merah melalui Maklumat dan Pemangku Adat Seluruh Indonesia yang digelar LKPASI (Lembaga Komukasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia) pada tanggal 19 sampai 20 Mei 2022 yang bertempat di Grand Cempaka Business Hotel, Kawasan Jakarta Pusat.

“Baru saja menandatangani Maklumat dan Pemangku Adat Seluruh Indonesia. Nanti pada hari terakhir (Jumat) maklumat ini kita serahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang rencanya melalui Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Hj Rubeatimnur dalam keterangan, Rabu (18/5/2022)

Pemangku adat kota Ambon ini mengatakan ada sekitar ratusan ha yang saat ini sulit dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat adat

“ia akan memperjuangkan hak yang akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai pemangku adat” tambahnya.

Ratusan Sultan Raja Penglisir dan Pemangku Adat se Indonesia sudah menandatangani Maklumat yang akan diserahkan kepada pemerintah,

Ditambahkan Ibu Rubeatimnur yang menjadi landasan Raja Sultan Datu Penglingsir Kepala Suku dan Pemangku Adat Seluruh Indonesia memperjuangkan Tanah Adat, Swapraja dan Tanah Ulayat adalah menagih janji Presiden RI Joko Widodo kepada Sultan Raja di Tahun 2018 lalu dan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2021.

“Lalu kenapa saya ikut memperjuanngkan ini, karena sesuai dengan peta yang dimiliki LKPASI bahwa tanah di Ambon.
Oleh karena itu kita wajib memperjuangkan ini untuk kepentingan masyarakat Ambon jelas Ibu Rubeatimnur yang juga Penerima Mandat Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar pokokpokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), pengaturan mengenai hukum tanah di Indonesia mengalami dualisme, dapat dijumpai dalam Hukum Adat (Hukum Tanah Adat) dan Hukum Barat (Burgerlijk Wetboek).

Dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, maka tidak ada lagi Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat, namun hanya ada satu hak atas tanah yaitu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria,

Continue Reading

nasional

LKPASI Mengadakan Simposium Nasional Tanah SwaParaja, Tanah Suku Marga dan Tanah Ulayat

Published

on

By

Jakarta – Sebuah Lembaga yang peduli dan perhatian terhadap tanah Ulayat LKPASI (Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia) yang diketuai oleh YM Datuk Juanda Datuk Bentara dari Kesultanan Deli Serdang menggelar Kegiatan Simposium Nasional dan Deklarasi Maklumat Raja Sultan Datu Penglingsir kepala suku marga Pemangku Adat Seluruh Indonesia pada tanggal 19 sampai 20 Mei 2022 yang bertempat di Grand Cempaka Business Hotel, Kawasan Jakarta Pusat.

Ketua LKPASI ( Lembaga Komunikasi Informasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia) YM Datuk Juanda mengatakan bahwa pada tahun 2018 , Presiden RI Ir H Joko Widodo bersilahturahmi dengan para Raja, Sultan dan Pemangku Adat dari seluruh Indonesia, untuk membahas masalah tanah Adat (ulayat) .

” Ada empat point dari hasil pertemuan itu antara lain pendataan aser tanah yang dikuasai oleh negara, sertifikasi tanah-tanah, optimalisasi tanah kerajaan dan revitalisasi keraton, istana, kesultanan, situs – situs dan lain-lain terkait sejarah,” ujarnya di sela-sela acara di Hotel Gran Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.Rabu (18/5/2022)

Maka pada hari ini digelar Simposium Nasional tanah swapraja, tanah suku marga dan tanah ulayat. Untuk mencari solusi pengelolaan sesuai peraturan pemerintah No. 18/2021 yang akan mengembalikan lahan dengan syarat di kelola sendiri.

Untuk itu, Berharap pemerintah berkenan kalau peraturan / (maklumat) untuk di selesaikan. Nantiya hasil dari Simposium Nasional akan disampaikan karena hingga saat ini banyak konflik lahan (tanah).

“Semoga dengan perhelatan ini pemerintah peduli setelah 4 tahun mengumpulkan data-data, langkah selanjutnya dengan pemerintah ialah kordinasi, konsultasi, sosialisasi data -data,” ungkap YM Datuk Juanda yang didampingi YM Dr. Ruliah, SH, MH.

Hal ini akan dikawal terus, karena Presiden sangat konsen hal ini. Presiden RI saat ini sangat istimewa dan perhatian, karena satu – satunya memperhatikan Raja, Sultan dan Pemangku Adat. Agar sebelum masa baktinya selesai agar persoalan ini tuntas.

Berdasarkan keterangan panitia pelaksana Simposium ini akan dibuka dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI Bapak Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin. Selanjutnya acara Simposium ini akan menghadirkan Tokoh-tokoh adat sebagai nara sumber secara tentatif yaitu YM Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH, MH (Ketua Dewan Pendiri LKPASI), YM. Jend. TNI (Purn). Dr. H. Moeldoko, S.IP (Kepala Staf Kepresidenan RI), YM Prof. Dr. Ir. GPH. Suyoko M. Hadikusumo, MBA., PhD, (Kesultanan Yogyakarta). YM Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Unhas), laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, SH Mantan menkopolkam yang saat juga sebagai Ketua DPP FSBN.

Continue Reading

nasional

Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan Terima Kunjungan Badan P2W MPN

Published

on

By

Tangerang Selatan – Dalam rangka koordinasi dan konsolidasi kelembagaan maka Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Tangerang Selatan sangat mengapresiasi sekali, mengingat keinginannya menciptakan kader yang siap pakai ke depannya.

Untuk itu, MPC PP Tangsel menerima kunjungan Badan P2W Majelis Pimpinan Nasional (MPN) di Sekretariat MPC PP Tangerang Selatan (Tangsel) di Jalan Marsan No.98 Tangsel, Sabtu, (14/05/2022)

Kegiatan diadakan guna konsolidasi dan pemantapan para pengurus baik tingkat jajaran MPC PP Tangsel dan PAC serta Pimpinan Anak Ranting yang dihadiri oleh para pengurus baik tingkat Waka Sekcab dan Kabid, Ketua PAC, serta Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP).

Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Muhamad Reza A’O atau Bang A’O mengatakan bahwa P2W diadakan untuk pemberdayaan.

“P2W merupakan Badan yang dibentuk oleh Majelis Pimpinan Nasional untuk memonitoring di masing-masing wilayah. Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan oleh karena itu perlu dilakukan koordinasi dan konsolidasi di masing-masing wilayah menyikapi situasi kondisi dan potensi yang ada.

Diadakan untuk penyuluhan, pembinaan, dan bagaimana agar bisa menggali potensi yang ada di wilayah sehingga membuat masyarakat Pemuda Pancasila sejahtera,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Komandan Inti (Dankoti) Mahatidana MPC PP Tangerang Selatan, Mahludin Sica, mengatakan kendalanya mengadakan P2W ini.

“Banyak kendalanya mengadakan P2W ini dan baru tahun ini bisa mengadakan P2W, biasanya P2W diadakan setahun sekali,” imbuhnya.

Bagaimana caranya, sambungnya, supaya seluruh masyarakat Pemuda Pancasila dapat menggali potensi.

“Supaya seluruh Pemuda Pancasila yang ada di wilayah itu menggali semua potensi-potensi yang ada dan juga melakukan pembinaan-pembinaan yang ada di wilayah seperti bakti sosial, sumber daya manusia, ekonomi, budaya terlaporkan dalam kurun waktu itu (hasil kerja masing-masing),” urainya dengan mimik muka serius.

Perwakilan dari MPN yaitu Oemar Syarief dalam sambutannya mengucapkan terima-kasihnya.

“Terima-kasih atas kesediaan dan kinerja MPC PP Tangsel dalam menjalankan roda organisasi sehingga kegiatan ini dapat dilakukan dan berjalan lancar,” ujarnya dengan mimik muka bahagia.

Senada dengan itu, Ketua Kordinator Cabang MPW Banten, Samsir Rambe, mengatakan mengapa P2W ini dilakukan.
“Tanggal 25 Maret 2022 MPW PP Banten kedatangan tamu MPN PP atas perintah Ketua Umum dan menyampaikan bahwa P2W MPN akan melaksanakan monitoring ke Kabupaten/Kota,” katanya dengan semangat.

Selanjutnya, semua pengurus PP mulai dari ranting sampai PAC melaporkan hasil kerjanya kepada MPC setelah itu MPC akan melaporkan ke MPN.

Terlihat wajah-wajah yang penuh semangat dan ceria juga suasana kekeluargaan dari pertemuan P2W pada hari itu.

Continue Reading

Trending