Connect with us

nasional

Keberhasilan Pelaksanaan IPU Diharapkan Jadi Promosi Indonesia Aman Covid-19

Published

2 years ago

on

Nusa Dua, 23 Maret 2022 – Penerapan prosedur kesehatan yang ketat dan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE) yang wajib dimiliki oleh semua hotel menjadi landasan pelaksanaan Sidang Umum Inter Parliamentary Union (IPU) ke-144 yang digelar di Bali International Convention Center pada 20-24 Maret 2022.

CHSE meruoakan program pemerintah untuk penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment Sustainability (Kelestarian Lingkungan).

Penerapan program ini adalah dengan melakukan sertifikasi CHSE untuk para pelaku usaha di industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memberikan jaminan pada masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan telah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

Lancarnya pelaksanaan acara yang dihadiri oleh 133 delegasi negara anggota IPU ini membawa rasa optimisme bagi pelaku pariwisata di Bali, khususnya di kawasan Nusa Dua di mana Sidang Umum IPU digelar.

“Keberhasilan pelaksanaan IPU di Kawasan The Nusa Dua diharapkan menjadi momentum promosi bagi negara-negara peserta bahwa Indonesia dan Bali khususnya sudah mampu kembali melaksanakan kegiatan berskala international pada saat belum tuntasnya kondisi pandemi covid-19,” I Gusti Ngurah Ardita, Managing Director The Nusa Dua yang merupakan bagian dari Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mengatakan.

Keberhasilan ini, kata Ardita, diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada negara-negara yang menjadi market potensial pariwisata Indonesia untuk dapat kembali melaksanakan perjalanan wisatanya ke Bali.

Penerapan protokol kesehatan dan CHSE ini mendapat apresiasi tinggi dari delegasi World Health Organization (WHO) yang juga turut hadir dalam penyelenggaraan Sidang Umum IPU ini.

“Saya yakin Indonesia melakukan begitu banyak upaya agar COVID tidak menyebar selama pelaksanaan acara yang dihadiri cukup banyak orang ini. Dari mulai menyediakan tes COVID untuk seluruh delegasi, mewajibkan pemakaian masker, menyediakan hand sanitizer di berbagai titik, menyiapkan tempat cuci tangan dan terus menerus mengingatkan untuk menjaga jarak.

Hal ini membuat kami yang hadir merasa nyaman dan aman,” Stella Chungong, Direktur Health Security Preparedness, WHO, mengatakan.

Menurut data dari The Nusa Dua ITDC, selama penyelenggaraan IPU, terjadi peningkatan signifikan terhadap tingkat hunian hotel The Westin dan hotel-hotel do sekitarnya. “Sidang Inter Parlemen Union yang dihadiri lebih dari 1000 peserta dari 133 negara berkontribusi hingga 90 persen terhadap tingkat hunian hotel di The Westin dan jumlah booking rooms kawasan The Nusa Dua,” Ardita mengungkapkan.

Selain di The Westin Nusa Dua yang letaknya terhubung dan berada dalam satu area dengan Bali International Convention Center ini kenaikan tingkat hunian, dikatakan Ardita terutama terjadi pada hotel-hotel resmi yang menjadi pendukung sidang IPU.

Dalam data yang diberikan, secara keseluruhan, total jumlah kamar yang terisi di masing-masing hotel resmi IPU itu mencapai 754 kamar dengan perincian, The Westin mencapai 300 kamar, The Laguna, 38 kamar, Courtyard, 30 kamar, St Regis, 49 rooms, . Melia Bali 173, Nusa Dua Beach Hotel, 164 kamar. Angka itu tentu akan jadi lebih besar bila ditambah dengan kenaikan tingkat hunian hotel yang tidak menjadi mitra resmi IPU.

Pihak The Westin yang juga mengelola Bali International Convention Center (BICC), melalui Director of Sales and Marketing Saraswati Subadia, mengaku sangat bangga bisa dipercaya menjadi lokasi acara sidang umum IPU di masa pandemi.

Pengamanan, penyediaan tempat, protokol kesehatan, penyediaan makanan dan masih banyak lagi hal lain, dopersiapkan secara saksama oleh Tim The Westin. “Perbedaan yang kami rasakan dalam mempersiapkan ajang konferensi sebelum dan sesudah pandemic adalah sangat utama untuk penerapan protokol kesehatan yang sangat diperhatikan,” katanya.

Makin meratanya pemberian vaksin dua dosis serta dimulainya vaksin dosis ketiga serta penghapusan kebijakan karantina serta kewajiban melakukan tes PCR kala bepergian tampaknya menggerakkan lagi roda pariwisata di Pulau Dewata.

Kedatangan para delegasi IPU turut pula menambah laju pergerakan pariwisata itu. Menurut Ardita, hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kedatangan di Bandara International Ngurah Rai yang telah mencapi 12.471 kedatangan domestik dan international dan occupancy tertinggi kawasan The Nusa Dua mencapai 48.55% pada tgl 20 maret 2022 yang merupakan hari pembukaan Sidang Umum IPU.

“Dengan pelaksanaan IPU 2022 di kawasan The Nusa Dua diharapkan dapat menjadikan pilihan untuk penyelenggaraan event MICE lainnya di kawasan The Nusa Dua karena kawasan The Nusa Dua dan seluruh tenant yang ada di kawasan telah memiliki dan mengimplementasikan SOP covid-19 serta sertifikasi CHSE,” Ardita menandaskan.

Related Topics:
Continue Reading

nasional

Sambut Hari Pengayoman ke-79, Rutan Cipinang Gelar Pemeriksaan Kesehatan Bagi Seluruh Petugas

Published

9 hours ago

on

July 26, 2024

By

Jakarta – Dalam rangka menyambut Hari Pengayoman Ke-79 tahun 2024, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang menggelar serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan para pegawainya.

 

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan menyeluruh yang meliputi pengukuran tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat, Jumat (26/7).

 

Pemeriksaan kesehatan ini dihadiri oleh seluruh pegawai Rutan Cipinang, termasuk petugas keamanan, staf administrasi, dan tenaga medis yang terlibat dalam penyelenggaraan acara.

 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kondisi kesehatan para pegawai dan memberikan pemantauan secara rutin terhadap parameter kesehatan penting seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat.

 

Hasil pemeriksaan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk memberikan saran kesehatan dan tindak lanjut yang dibutuhkan kepada masing-masing pegawai.

 

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali menyampaikan pentingnya perhatian terhadap kesehatan pegawai sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas kerja dan kualitas pelayanan di dalam rutan.

 

“Pegawai yang sehat adalah modal utama dalam menjalankan tugas-tugas pengayoman dengan baik. Melalui pemeriksaan kesehatan ini, kami berharap dapat memberikan dukungan yang lebih baik terhadap kesejahteraan seluruh pegawai Rutan Cipinang,” ujarnya

 

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi penyuluhan tentang pola hidup sehat dan pencegahan penyakit bagi pegawai. Materi-materi tersebut disampaikan oleh tenaga medis yang ahli di bidangnya, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat di antara para pegawai.

 

Kepala Rutan Cipinang juga menambahkan bahwa kegiatan seperti ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan dalam rangka peringatan HUT RI dan Hari Pengayoman, tetapi juga akan menjadi program berkelanjutan. “Kesehatan adalah prioritas utama, dengan adanya pemeriksaan rutin seperti ini, kita berharap dapat mencegah timbulnya penyakit yang lebih serius dan memastikan Petugas di Rutan Cipinang selalu dalam keadaan sehat,” harapannya

Continue Reading

nasional

Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta Dukung Peluncuran Layanan Golden Visa oleh Presiden Jokowi

Published

23 hours ago

on

July 26, 2024

By

Jakarta, 25 Juli 2024 – Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya, hadir dalam acara peluncuran layanan Golden Visa yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Acara yang digelar di Ballroom Ritz Carlton Jakarta tersebut turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Direktur Jenderal Imigrasi serta jajaran Kementerian Hukum dan HAM.

 

Acara peluncuran ini merupakan momen bersejarah dalam upaya Pemerintah Indonesia untuk menarik talenta dan investasi asing. Presiden Joko Widodo, didampingi oleh, Menkopolhukam, Menteri Kemaritiman dan Investasi (Luhut Binsar Panjaitan) Menteri Hukum dan HAM (Yasonna H Laoly), Menteri Sekretaris Kabinet (Pramono Anung), serta Direktur Jenderal Imigrasi (Silmy Karim) secara resmi meluncurkan layanan Golden Visa yang bertujuan untuk memudahkan masuknya para investor, profesional, dan talenta global ke Indonesia.

 

Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis produk Golden Visa kepada Shin Tae-yong, pelatih Timnas Sepakbola Indonesia. Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo, dengan didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM serta Direktur Jenderal Imigrasi. Shin Tae-yong, sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia olahraga Indonesia, diharapkan dapat menjadi simbol keberhasilan program ini dalam menarik talenta internasional.

 

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa layanan Golden Visa ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Beliau berharap bahwa program ini dapat mendukung berbagai sektor, termasuk olahraga, dengan hadirnya tokoh-tokoh berkaliber internasional seperti Shin Tae-yong.

 

Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya juga mengungkapkan harapannya agar program Golden Visa ini dapat berjalan sukses dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan perkembangan Indonesia.

 

Dengan peluncuran layanan Golden Visa ini, Pemerintah Indonesia optimis dapat menarik lebih banyak investasi dan talenta global, yang akan berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing tinggi.

Continue Reading

nasional

BNN Apresiasi Kenaikan Hasil Pengukuran IKR Kemenkumham, Tertinggi di Antara Institusi Pemerintah Lainnya

Published

23 hours ago

on

July 26, 2024

By

Jakarta, INFO_PAS – Hasil pengukuran Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang diukur pada 25 Lapas Narkotika mengalami peningkatan signifikan, yakni dari 2,88 pada tahun 2022 menjadi 3,42 pada tahun 2023 atau kenaikan 0,54. Hasil ini mendapat apresiasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) karena paling tinggi jika dibandingkan dengan penyelenggara layanan rehabilitasi pada institusi pemerintah lainnya.

 

Hal ini diungkapkan Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Elly Yuzar, dalam Sosialisasi Pengukuran IKR Tahun 2024 yang diselenggarakan BNN, Kamis (25/7). “Ini menunjukkan bahwa sebagai penyelenggara Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan, satuan kerja (satker) kita mampu menyelenggarakan layanan tersebut dengan baik,” ungkapnya.

 

Elly menegaskan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan diselenggarakan dengan berpedoman pada Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan yang diterbitkan Ditjenpas tahun 2020. Standar tersebut disusun dengan mengacu pada SNI 8807:2019 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.

 

“Standar Rehabilitasi Pemasyarakatan saat ini sedang dalam proses revisi untuk disesuaikan dengan SNI terbaru, yaitu SNI 8807:2022. Ke depan, kita harapkan seluruh Rutan, Lapas, dan LPKA di Indonesia mampu menyelenggarakan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan,” harap Elly.

 

Ia menambahkan bahwa sejak tahun 2022, Ditjenpas telah bekerja sama dengan BNN untuk melakukan pengukuran IKR untuk mengukur kemampuan satker di lingkungan Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan Layanan Rehabilitasi Pemasyarakatan. Tahun ini, IKR akan diukur pada 106 satker Pemasyarakatan di 31 wilayah yang telah ditetapkan menjadi Penyelenggara Rehabilitasi Pemasyarakatan.

 

“Kami harap komitmen Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Satker Pemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan survei IKR. Nilai IKR kita tidak hanya mewakili wajah Pemasyarakatan, namun lebih besar lagi, mewakili wajah Kemenkumham dalam keberhasilan penyelenggaraan rehabilitasi di Indonesia,” pinta Elly.

 

Sementara itu, Plt. Deputi Rehabilitasi BNN, Dr. dr. Farid Amansyah, Sp.PD, FINASIM, menjelaskan pengukuran IKR adalah pengukuran kemampuan lembaga dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

 

Sosialisasi pengukuran IKR perlu dilakukan untuk memberikan pencerahan kepada partisipan agar optimal dalam mengisi instrumen saat pengumpulan data di bulan Agustus. Adapun komponen yang diukur pada survei IKR, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, akseptabilitas, kualitas, dan kontinuitas dengan instrumen yang telah tervalidasi.

 

“Hasil pengukuran IKR akan menjadi salah satu dasar penetapan kebijakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan layanan rehabilitasi di Indonesia,” terang Farid.

Continue Reading

Trending