Connect with us

Metro

Konferensi Pers INDUK KOPERASI TKBM Pelabuhan

Published

on

Jakarta – Masifnya rencana Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidan g Maritim dan Investasi untuk mencabut Kesepakatan Bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik lndonesia, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Negara Koperasi dan UKM Nomor : UM.008/41/2/DJPL11, Nomor : 93/DJPPK/Xll/2011 dan Nomor : 96/SKB/DEP.l/XIl/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan dinilai dipaksakan dan sarat dengan kepentingan.

Koperasi TKBM yang telah memberikan kontribusi positifterhadap negara dalam mendukung kelancaran arus bongkar muat di Pelabuhan selama 33 tahun tidak lagi dipandang sebagai lembaga usaha ekonomi rakyat yang dilindungi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperaasian yang semestinya dibina dan ditata bahkan dikembangkan sebagaimana semangat Presiden Jokowi melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang seharusnya diberikan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan namun sebaliknya kegiatan usaha Koperasi TKBM sebagai penyedia jasa TKBM di Pelabuhan semakin dimarginalkan dan bahkan “dimatikan” dengan “mengkambinghitamkan”. Koperasi TKBM penyebab tingginya biaya di Pelabuhan, penyebab dweling time, dan segala pennasalahan rendahnya produktifitas bongkar muat di Pelabuhan Padahal ,Koperasi TKBM hanyalah bagian dari stakeholder terkecil di Pelabuhan yang mengurus anak bangsa yang berprofesi buruh untuk “mencari makan” di Pelabuhan.

Berdasarkan kajian STRANAS PK pada periode tahun 2021-2022 sendiri, mengatakan bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia dipicu oleh banyak faktor dan salah satunya di kawasan pelabuhan. Birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih termasuk banyaknya instansi pemerintah yang terlibat. Belum lagi hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena sistem yang masih manual pada beberapa titik.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sambutannya pada acara yang diselenggarakan oleh Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) dalam kegiatan “Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan” Tanggal 11 November 2021 menjelaskan empat permasalahan yang ditemukan oleh Tim STRANAS PK di Pelabuhan diantaranya;

1. Masih ditemukan Otoritas Pelabuhan dan Kesyahbandaran yang tidak menggunakan sistem aplikasi INAPORTNET dalam pemberian layanan, yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara bila proses layanan jasa kepelabuhanan tidak terlaporkan ke dalam sistem;

2. Masih ditemukan pemberian layanan jasa kepelabuhanan yang tidak direkam ke dalam sistem (manual) dan tidak sesuai yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

3. Masih ditemukan ketidaksesuaian kebutuhan, kualifikasi, kelembagaan, dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan. Hal ini tidak hanya merugikan pengguna jasa tetapi juga merugikan tenaga keija bongkar muat itu sendiri sebagai akibat dari panjangnya birokrasi dalam pemberian layanan jasa bongkar muat.

4. Masih ditemukan layanan jasa kepelabuhanan yang belum terintegrasi satu sama lain (seperti layanan karantina) dan belum tersedia 24/7 sebagai akibat dari keterbatasan SDM.

Pelabuhan yang produktif dan efisien dapat menjadi suatu keunggulan tersendin’ dalam menarik muatan internasional untuk singgah di Pelabuhan Sebut saja Singapura, dengan traffic peti kemas tahunan sekitar 37 juta TEUs, sekitar 80%-nya merupakan kargo transshipment dari negara-negara lain. Sebaliknya, Pelabuhan yang kurang produktif dan kurang efisien dapat menjadi suatu kelemahan yang signifikan bagi perekonomian suatu negara. Pemahaman yang dilontarkan Pemerintah melalui pejabat-pejabat Kementerian terkait dan STRANAS PK yang mengatakan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 secara otomatis mencabut SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 dan selanjutnya badan usaha penyedian jasa TKBM di Pelabuhan yang selama ini hanya dikelola oleh Koperasi TKBM dibolehkan untuk dikelola oleh badan usaha lain selain Koperasi TKBM menurut kami hal ini bertentangan dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 7 T ahun 2021 itu sendiri.

Pemahaman yang harus diluruskan adalah bahwa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 diterbitkan, SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi itu adalah semangat atau cikal bakal lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Sebab, SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 itu telah melakukan fungsi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi TKBM di Pelabuhan. Dan ketika Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 diterbitkan bukan sebaliknya menghilangkan dan atau memarginalkan kegiatan usaha Koperasi TKBM. Terkait dengan tuduhan bahwa Koperasi TKBM dinilai Monopoli, barangkali kita harus membaca kembali; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 PAsal 63 angka (1) huruf (a) dan (b) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada pasal 50 huruf (i) secara arif dan bijaksana dengan tidak menghilangkan mindset kita bahwa Koperasi adalah soko guru ekonomi bangsa. Kami yakin dan bahwa bapak Presiden Jokowi memiliki cara pandang berbeda dengan para Menteri-menterinya yang terkait dengan persoalan Koperaasi TKBM di Pelabuhan. Karena beliau sangat menginginkan Koperasi dan UMKM dimudahkan, dilindungi dan diberdayakan bukan sebalinya dituduh sebagai penyebab biaya tinggi dan dimarginalkan.

Semoga Bapak Presiden Jokowi mendengar teriakan para buruh panggul di Pelabuhan.

Salam perjuangan !!! Hormat kami,
Induk Koperasi TKBM Pelabuhan
Jakarta 10/04/2022 Pengurus,

HM. Nasir. SE.
Ketua Umum

Agoes Budianto ,A. Md Ak. C.ME
Sekretaris Umum

Continue Reading

Metro

Rivan Purwantono : Jasa Raharja Santuni Korban Meninggal Dunia Karawang Kurang dari 18 Jam

Published

on

By

KARAWANG – Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa kembali terjadi di Jalan Tamelang Purwasari, Karawang, Jawa Barat, pada Minggu (15/05/2022)sore.

Kecelakaan tragis tersebut mengakibatkan tujuh orang meninggal dunia di lokasi kejadian. Tujuh Korban meninggal dunia dievakuasi ke RS Karya Husada Karawang, sementara seorang korban meninggal dunia lainnya dibawa ke RS Fikri Husada. Delapan korban yang mengalami Luka Berat dan Luka Ringan dibawa ke RS Fikri Husada Karawang.

Dari informasi yang berhasil dihimpun kecelakaan bermula ketika mobil elf dengan No. Pol. T 7556 DB yang datang dari arah Cikampek ke arah Karawang sekitar pukul

15.30 WIB, melaju dalam keadaan oleng. Mobil tak terkendali sehingga keluar jalur berlawanan di Jalan Tamelang Purwasari dan menabrak sejumlah pengendara motor, gerobak serta pejalan kaki.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (16/05/2022) menyampaikan turut berduka cita. “Segenap Jajaran Jasa Raharja turut berduka cita yang mendalam atas kejadian memilukan tersebut. Petugas Jasa Raharja bersama Unit Lakalantas Polres Karawang langsung turun ke TKP dan melakukan pendataan korban meninggal dunia di RS Karya Husada dan RS Fikri Husada Karawang.

Kesimpulan atas peristiwa yang terjadi, korban kecelakaan tersebut terjamin Program Perlindungan Jasa Raharja. Tujuh korban meninggal dunia terdiri dari 4 korban merupakan warga Karawang, 1 korban warga Purwakarta, 1 korban warga Magelang dan seorang korban lainnya adalah warga Yogyakarta, seluruh korban meninggal dunia telah mendapat santunan dari Jasa Raharja kurang dari 18 jam” ujar Rivan.

Rivan menegaskan “Sementara bagi korban luka-luka sesaat setelah terjadi kecelakaan telah diterbitkan surat jaminan dimana seluruh biaya korban luka-luka dijamin Jasa Raharja maksimal sebesar Rp 20 Juta. Langkah proaktif dilakukan petugas Jasa Raharja semata-mata untuk kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat yang tertimpa musibah”.

Korban meninggal dunia berhak atas santunan yang diserahkan kepada ahli waris yang sah sebesar Rp50 juta. Sementara untuk korban luka-luka dijamin biaya perawatan oleh Jasa Raharja, sampai dengan maksimal sebesar Rp20 juta. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 16 Tahun 2017.

Dengan sistem pelayanan yang terintegrasi secara digital, maka proses santunan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Sistem pelayanan telah terintegrasi dengan instansi terkait, yakni Polri, Rumah Sakit, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan Pamong Praja setempat hingga perbankan.

“Santunan ini diberikan mengingat para pemilik kendaraan sudah melunasi kewajiban membayar SWDKLLJ pada saat membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga apabila terjadi musibah kecelakaan dalam perjalanan dengan kendaraan bermotor tersebut akan mendapatkan jaminan perlindungan dari Jasa Raharja sesuai Program Perlindungan Dasar Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan” tutur Rivan.

“Belajar dari kasus yang sudah terjadi ini Jasa Raharja akan mendorong seluruh pemangku kepentingan di bidang transportasi untuk berinovasi dan menerapkan rambu peringatan yang lebih efisien sehingga benar-benar akan menjadi pengingat bagi para pengguna jalan bahwa mereka berada di daerah rawan kecelakaan” tutup Rivan.

Continue Reading

Metro

5 Napi di Lapas Kelas II A Bekasi Dapat Remisi Pada Hari Raya Waisak

Published

on

By

KOTA BEKASI – Sebanyak 5 warga binaan atau narapidana (napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Bekasi, yang beragama Budha mendapatkan remisi khusus pada momentum hari raya Waisak yang jatuh pada tanggal 16 Mei 2022.

Hal ini diutarakan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Maulidi Hilal.

Jadi untuk Lapas Kelas II A Bekasi yang mendapat kan remisi hanya 5 orang. Dari 8 warga binaan yang beragama Budha dan semua sudah kita berikan,” ujar Maulidi Hilal dalam keterangannya, kemarin.

Adapun remisi itu diberikan kepada 5 warga binaan di Lapas Kelas IIA Bekasi dari satu bulan hingga satu setengah bulan.

Kalau perilaku nya baik negara akan memberikan reward, remisi itu kan reward dari negara karena berperilakuan baik. Sehingga warga binaan bangkit untuk merubah perilaku untuk kembali berbuat baik,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bukan hanya di Bekasi saja, namun sebanyak 62 warga binaan di seluruh Jawa Barat mendapatkan Remisi di hari raya Waisak dalam kategori Remisi Khusus 1 (RK 1).

“Untuk di Jawa Barat sendiri remisi waisak 2022 adalah berjumlah 62 orang dan semua mendapatkan se-Jawa Barat ya, masih kategori Remisi Khusus 1 ( RK1) itu adalah kategori satu hanya pemotongan masa tahanan saja,” ungkapnya.

Kemudian ia menyebutkan bahwa kategori RK II di Jawa Barat belum ada yang mendapatkan hal tersebut.

“RK lI artinya ketika dipotong masa pidana mendapatkan remisi jatuh pada tanggal itu bebas. Jadi langsung pulang. Tapi untuk Jawa barat belum ada yang mendapatkan RK II tersebut,” tutur Maulidi Hilal.

Terhadap 5 orang warga binaan tersebut, ia berharap agar mereka dapat kembali menjadi pribadi yang baik dan menjaga keutuhan bangsa.

Agar mereka bisa kembali ke masyarakat, menjadi warga dan negara yang baik, dan kembali ke keluarga dengan kondisi sehat, bahagia dan bisa membangunkan bangsa,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Berimpitan Dengan MRT dan LRT, Sarana Jaya Bangun Hunian Vertikal di Tanah Abang dan Lebak Bulus

Published

on

By

JAKARTA – Perumda Pembangunan Sarana Jaya sedang mengembangkan dua proyek hunian strategis yang terintegrasi dengan pengembangan transportasi massal di Jakarta.

Manager Kawasan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Bramastra Saktyawan mengatakan, dua proyek strategis itu terletak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
“Dua proyek hunian vertikal modern itu bakal mendukung pengembangan transportasi publik yang saat ini ada maupun yang akan datang,” kata Bramastra, Sabtu (14/5/2022).

Bramastra juga menjelaskan dua proyek strategis yang dikembangkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya itu bersinggungan langsung dengan area pengembangan berorientasi transit di dua lokasi strategis di Jakarta.
“Pertama proyek Apartemen Azraya Lebak Bulus, yakni sebuah pengembangan proyek di kawasan Lebak Bulus. Kedua Sentra Proyek Tanah Abang. Kedudukan kedua proyek kami banyak bersinggungan dengan moda transportasi yang telah hadir maupun yang akan hadir di Jakarta,” urainya.

Bramastra menjelaskan, kedua proyek itu akan menopang pengembangan sistem moda transportasi massal yang saat ini sedang dan akan dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta.

Bramastra juga menjelaskan keberadaan Sentra Proyek Tanah Abang yang berhimpitan dengan rencana pembangunan jalur MRT dan juga adanya rencana pembangunan jalur LRT.
“Jadi Proyek Sentra Tanah Abang berada di jantung Kota Jakarta yang mempunyai potensi besar, karena di masa depan menjadi pasti riderchip-nya akan sangat banyak, pasti juga akan mendorong sebuah kegiatan ekonomi baru,” kata Bramastra

Yang kedua, kata Bramastra, pihaknya juga sedang mengembangkan proyek Apartemen Azraya Lebak Bulus. Proyek hunian vertikal 31 lantai itu terintegrasi dengan proyek pengembangan kawasan berorientasi transit di Lebak Bulus yang dikerjakan PT MRT.

Bramastra menambahkan, proyek hunian yang terletak dan dikembangkan di Lebak Bulis itu berdiri di atas lahan seluas 1,9 hektare yang terkoneksi langsung dengan MRT Lebak Bulus.

Untuk status lahan saat ini milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan saat ini status kami sedang mencari partner investor pembangunan dan pengoperasian di masa depan,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending