Connect with us

Metro

Konferensi Pers INDUK KOPERASI TKBM Pelabuhan

Published

on

Jakarta – Masifnya rencana Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidan g Maritim dan Investasi untuk mencabut Kesepakatan Bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik lndonesia, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Negara Koperasi dan UKM Nomor : UM.008/41/2/DJPL11, Nomor : 93/DJPPK/Xll/2011 dan Nomor : 96/SKB/DEP.l/XIl/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan dinilai dipaksakan dan sarat dengan kepentingan.

Koperasi TKBM yang telah memberikan kontribusi positifterhadap negara dalam mendukung kelancaran arus bongkar muat di Pelabuhan selama 33 tahun tidak lagi dipandang sebagai lembaga usaha ekonomi rakyat yang dilindungi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperaasian yang semestinya dibina dan ditata bahkan dikembangkan sebagaimana semangat Presiden Jokowi melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang seharusnya diberikan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan namun sebaliknya kegiatan usaha Koperasi TKBM sebagai penyedia jasa TKBM di Pelabuhan semakin dimarginalkan dan bahkan “dimatikan” dengan “mengkambinghitamkan”. Koperasi TKBM penyebab tingginya biaya di Pelabuhan, penyebab dweling time, dan segala pennasalahan rendahnya produktifitas bongkar muat di Pelabuhan Padahal ,Koperasi TKBM hanyalah bagian dari stakeholder terkecil di Pelabuhan yang mengurus anak bangsa yang berprofesi buruh untuk “mencari makan” di Pelabuhan.

Berdasarkan kajian STRANAS PK pada periode tahun 2021-2022 sendiri, mengatakan bahwa tingginya biaya logistik di Indonesia dipicu oleh banyak faktor dan salah satunya di kawasan pelabuhan. Birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih termasuk banyaknya instansi pemerintah yang terlibat. Belum lagi hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena sistem yang masih manual pada beberapa titik.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sambutannya pada acara yang diselenggarakan oleh Sekretariat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) dalam kegiatan “Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan” Tanggal 11 November 2021 menjelaskan empat permasalahan yang ditemukan oleh Tim STRANAS PK di Pelabuhan diantaranya;

1. Masih ditemukan Otoritas Pelabuhan dan Kesyahbandaran yang tidak menggunakan sistem aplikasi INAPORTNET dalam pemberian layanan, yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara bila proses layanan jasa kepelabuhanan tidak terlaporkan ke dalam sistem;

2. Masih ditemukan pemberian layanan jasa kepelabuhanan yang tidak direkam ke dalam sistem (manual) dan tidak sesuai yang dibayarkan oleh pengguna jasa;

3. Masih ditemukan ketidaksesuaian kebutuhan, kualifikasi, kelembagaan, dan proses implementasi kerja pada proses bongkar muat di pelabuhan. Hal ini tidak hanya merugikan pengguna jasa tetapi juga merugikan tenaga keija bongkar muat itu sendiri sebagai akibat dari panjangnya birokrasi dalam pemberian layanan jasa bongkar muat.

4. Masih ditemukan layanan jasa kepelabuhanan yang belum terintegrasi satu sama lain (seperti layanan karantina) dan belum tersedia 24/7 sebagai akibat dari keterbatasan SDM.

Pelabuhan yang produktif dan efisien dapat menjadi suatu keunggulan tersendin’ dalam menarik muatan internasional untuk singgah di Pelabuhan Sebut saja Singapura, dengan traffic peti kemas tahunan sekitar 37 juta TEUs, sekitar 80%-nya merupakan kargo transshipment dari negara-negara lain. Sebaliknya, Pelabuhan yang kurang produktif dan kurang efisien dapat menjadi suatu kelemahan yang signifikan bagi perekonomian suatu negara. Pemahaman yang dilontarkan Pemerintah melalui pejabat-pejabat Kementerian terkait dan STRANAS PK yang mengatakan bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 secara otomatis mencabut SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 dan selanjutnya badan usaha penyedian jasa TKBM di Pelabuhan yang selama ini hanya dikelola oleh Koperasi TKBM dibolehkan untuk dikelola oleh badan usaha lain selain Koperasi TKBM menurut kami hal ini bertentangan dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 7 T ahun 2021 itu sendiri.

Pemahaman yang harus diluruskan adalah bahwa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 diterbitkan, SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi itu adalah semangat atau cikal bakal lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Sebab, SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi Tahun 2011 itu telah melakukan fungsi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi TKBM di Pelabuhan. Dan ketika Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 diterbitkan bukan sebaliknya menghilangkan dan atau memarginalkan kegiatan usaha Koperasi TKBM. Terkait dengan tuduhan bahwa Koperasi TKBM dinilai Monopoli, barangkali kita harus membaca kembali; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 PAsal 63 angka (1) huruf (a) dan (b) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada pasal 50 huruf (i) secara arif dan bijaksana dengan tidak menghilangkan mindset kita bahwa Koperasi adalah soko guru ekonomi bangsa. Kami yakin dan bahwa bapak Presiden Jokowi memiliki cara pandang berbeda dengan para Menteri-menterinya yang terkait dengan persoalan Koperaasi TKBM di Pelabuhan. Karena beliau sangat menginginkan Koperasi dan UMKM dimudahkan, dilindungi dan diberdayakan bukan sebalinya dituduh sebagai penyebab biaya tinggi dan dimarginalkan.

Semoga Bapak Presiden Jokowi mendengar teriakan para buruh panggul di Pelabuhan.

Salam perjuangan !!! Hormat kami,
Induk Koperasi TKBM Pelabuhan
Jakarta 10/04/2022 Pengurus,

HM. Nasir. SE.
Ketua Umum

Agoes Budianto ,A. Md Ak. C.ME
Sekretaris Umum

Continue Reading

Metro

Dewi Ketua Foreder Kota Bekasi Hadiri Acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024

Published

on

By

Jakarta, 28 Februari 2024 – Ketua- Ketua Simpul Organ Relawan paslon  01 dan 03 mengadakan acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024 Curang di gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) Benhil Jakarta pusat, pada Rabu (28/02/2024)

 

Dewi selaku Ketua Foreder Kota Bekasi saat ditemui awak Media Online mengatakan “Saya sangat kecewa dan sedih berduka dengan kematian demokrasi saat ini dan saya pikir demokrasi sudah mati saat ini. Dengan adanya Pemilu yang sangat kotor ini dimana Presiden berada di keberpihakan paslon 02 saya sangat kecewa karena 9 tahun kita semua Relawan Jokowi berjuang untuk Presiden Jokowi walupun saya sangat mendukung beliau tapi dengan adanya terbuka gamblang kecurangan yang sangat masif terstruktur seperti ini saya sebagai rakyat sangat kecewa dan hal ini tidak bisa dibiarkan, kalau dibiarkan maka semakin seenaknya, kasihan rakyat yang lain.

 

Kita harus terus bergerak sampai ada kejelasan, bagusnya sampai ada keadilan untuk kita semua. Saya dari pendukung paslon 03 walaupun kalah di Pemilu yang lalu kita tidak akan diam dengan adanya kecurangan-kecurangan ini dan kita akan terus bergerak sampai ada kejelasan maupun keadilan.

 

Dengan ramainya berita hari ini terkait diangkatnya Prabowo Subianto sebagai Jenderal bintang 4 oleh Presiden Jokowi di Mabes TNI adalah dagelan yang membuat kita semua tertawa dalam tangis, masa iya orang yang dulu pernah ditetapkan sebagai tersangka penculikan maupun membunuh aktivis maupun mahasiswa di era reformasi 98 setelah 26 tahun berlalu malah diberikan gelar Jenderal dan juga yang pernah dipecat oleh mantan Panglima 98 malah sekarang mendukungnya, itu buat saya dagelan dan tidak masuk akal.

 

Harapannya kita seluruh masyarakat Indonesia yang merasa dicurangi Pemilu ini agar menuntut keadilan maupun menuntut bagaimana ini semua bisa menjadi baik sesuai dengan harapan kita bersama, tanpa cawe-cawe dan kecurangan. Paslon 01 dan paslon 03 menurut saya kalah dengan terhormat dengan kalah dicurangi itu sangat berbeda,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Arini Sumardi selaku Ketua Umum Pejuang ABW (Anies Baswedan) Hadiri Acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024

Published

on

By

Jakarta, 28 Februari 2024 – Ketua- Ketua Simpul Organ Relawan paslon  01 dan 03 mengadakan acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024 Curang di gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) Benhil Jakarta pusat, pada Rabu (28/02/2024)

 

Arini Sumardi selaku Ketua Umum Pejuang ABW (Anies Baswedan), saat ditemui awak Media menjelaskan ; “Kami dari relawan itu sudah sama sekali tidak mempercayai quick count, tidak mau melihat itu dan tidak peduli pada hasilnya karena yang kami peduli adalah pemilu ini diulang dengan cara-cara yang jurdil dengan menghormati konstitusional.

 

Kemarin kita tahu bahwa konstitusi kita sudah dilangkahi oleh Presiden Jokowi dengan memasukkan anaknya sebagai Cawapres Prabowo 02 melalui MK.

 

Kemudian ada upaya pengerahan mobilisasi Kepala Desa  termasuk pemberian bansos itu adalah upaya curang yang diselubungi atau ditutupi oleh yang namanya aturan itu dan ini yang mau kita lawan dimana entry point kita kedepannya kita harus punya pemerintahan yang bersih dan demokratis maupun dilahirkan dari pemilu yang betul-betul jurdil.

 

Yang pasti kami sebagai relawan ini rakyat biasa sudah menitipkan amanah atau mandat konstitusi kepada anggota DPR karena merekalah yang punya kewenangan untuk menggulirkan Hak Angket tersebut sedangkan tugas kami adalah mendorong kepada Parpol-parpol ini saatnya untuk betul-betul menunjukkan kepedulian kepada rakyat Indonesia.

 

Walapun banyak permintaan untuk menggulirkan hak angket yang gunanya untuk memeriksa dengan menyeluruh apakah betul apalah pilpres kemarin itu banyak sekali terjadi kecurangan itulah poinnya dan kami mendorong agar hak angket ini direalisasikan agar kita tenang bernegara,” tutupnya.

Continue Reading

Metro

Marlin Barto inisiator relawan 01 dan 03 : Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024

Published

on

By

Jakarta, 28 Februari 2024 – Ketua- Ketua Simpul Organ Relawan paslon  01 dan 03 mengadakan acara Silahturahmi Relawan Capres 01 dan 03 Menuju Gerakan Rakyat Menolak Pilpres 2024 Curang di gedung Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN) Benhil Jakarta pusat, pada Rabu (28/02/2024)

Marlin Barto sebagai inisiator relawan 01 dan 03, saat ditemui awak media mengatakan ; “Hari ini telah selesai acara konsolidasi antara pendukung 01 dan 03 dimana tujuan kita adalah melebur menjadi satu kekuatan dan untuk kedepannya kita akan buat gerakan besar termasuk tidak ada lagi embel-embel 01 dan 03 karena kita mengatasnamakan masyarakat sipil sehingga agenda kita mungkin yang pertama parlemen jalanan tanggal 5 Maret 2024.

Setelah acara hari ini kita akan rapat dan konsolidasi lagi untuk memperkuat barisan supaya teman-teman yang belum terkoordinir atau belum terkonsolidasi kita akan satukan pikiran dulu hingga nanti tanggal 5 Maret 2024 kita semu turun bersama.

Dalam aksi nantinya ada berbagai elemen yaitu buruh, aktivis dan segala macam kita turun bareng. Dari pernyataan sikap kita elaborasikan lagi menjadi tuntutan.

Kalau Sirekap lebih ke ranah hukum, ada pelanggaran servernya diluar negeri disitu ada tindak pidana hukumnya dan kita percayakan itu ke penegak hukum karena kita hanya mendorong untuk siap demokrasi termasuk lebih fokus kepada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara terutama kepala negara Presiden Joko Widodo.

Harapan kita paling sedikit dalam aksi nantinya ada  5.000 orang atau lebih bahkan banyak pun lebih baik lagi. Kita akan terus lakukan konsolidasi dan pertemuan tadi solid dan punya tekad yang sama karena kepentingan kita hari ini cuma 1 yaitu Selamatkan  Demokrasi.

Sebenarnya tidak ada lagi paslon 01 dan 03 karena rakyat melihat kecurangan, dari penyelenggara Pemilu, kemudian juga ada pelanggaran-pelanggaran bansos yang gila-gilaan dan itu melanggar undang-undang karena bansos itu diberikan dengan serampangan dan sebenarnya diperuntukannya hanya untuk orang miskin.

Makanya kami berkumpul diacara ini untuk menyatukan dan melihat kecurangan itu. Kita hanya rakyat yang bergerak ingin bagaimana melawan kecurangan yang dipimpin oleh Presiden langsung  sehingga Pak Jokowi sudah layak untuk dimakzulkan.

Melihat situasi hari ini sudah membahayakan dan baru hari ini ada pelantikan penyematan pangkat bintang 4 untuk Prabowo Subianto oleh Presiden Jokowi karena ini menurut kami sebuah kecelakaan demokrasi.

Dari sebelum pemilu, sudah terjadi desain yang sangat sistematis dan masif untuk memenangkan salah satu paslon sehingga pada saat ini merugikan paslon lain dan oleh karena itu pada hari ini kami berkoordinasi dan berkonsolidasi untuk membuat suatu gerakan yang nyata dan real.

Barangkali dalam beberapa hari kedepan kami akan melakukan aksi yang lebih besar. Mendorong Hak Angket ini agar disegerakan supaya kecurangan-kecurangan yang terjadii ini harus diungkap secara terbuka,” tutupnya.

Continue Reading

Trending