Connect with us

TNI / Polri

Danrem 052/Wkr Ajak Mitra Karib Antisipasi Segala Bentuk Ancaman Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi

Published

on

Tangerang – Menyadari kerja berat dalam membangun bangsa dan negara tak bisa hanya dipikul oleh pemerintah maupun TNI semata, tetapi perlu peran serta semua komponen masyarakat.

Untuk itu, Komandan Korem 052/Wijayakrama Brigadir Jenderal TNI Rano Tilaar, SE, meminta insan media di wilayah teritorial Korem 052/Wkr untuk bersama – sama dan bersinergi dalam melakukan kontrol sosial maupun mengedukasi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Danrem 052/Wkr Brigadir Jenderal TNI Rano Tilaar, SE, saat menggelar dialog Korem 052/Wkr dengan Mitra Karib di Aula Sudirman Lt 4, Makorem 052/Wkr Jl. Boulevard Diponegoro No.108, Bencongan, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Kamis (15/09/2022).

Dari itu, Komandan Korem 052/Wijayakrama Brigadir Jenderal TNI Rano Tilaar, SE, meminta insan media di wilayah teritorial Korem 052/Wkr untuk bersama – sama dan bersinergi dalam melakukan kontrol sosial maupun mengedukasi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Danrem 052/Wkr Brigadir Jenderal TNI Rano Tilaar, SE, saat menggelar dialog Korem 052/WKR dengan Mitra Karib di Aula Sudirman Lt 4, Makorem 052/WKR Jl. Boulevard Diponegoro No.108, Bencongan, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Kamis (15/09/2022).

Adapun tema yang diangkat yakni, “Gunakan, mengoptimalkan Deteksi Dini, Temu Cepat dan Lapor Cepat Di Wilayah Korem 052/WKR Tahun 2022″, yang dihadiri Kolonel Arm Mulyadi Kasiter 052/WKR, Letda Jonny Penrem 052/WKR, rekan – rekan media mitra Korem 052/WKR.

Disampaikan Danrem bahwa sinergi positif harus terjalin antara media dengan Tiga Pilar (TNI, Polri, Pemerintah) dalam membangun citra sekaligus membawa manfaat positif bagi pertumbuhan dan perkembangan di tengah masyarakat.

“Melalui dialog ini, kita jalin silaturahmi bersama rekan – rekan media dalam rangka mempererat hubungan kemitraan yang solid, khususnya terkait pemberitaan yang tentunya harus berimbang dalam pemberitaan dan dapat dipertanggung-jawabkan, serta dapat meluruskan bila ada kabar atau berita hoax,” kata Danrem.

Danrem juga berharap agar wartawan dapat netral. “Saya berharap wartawan dalam menginformasikan suatu berita harus transparan, independen dan netral. Hingga akan menghasilkan suatu berita yang berkompeten,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Danrem juga mengajak semua elemen anak bangsa harus menyatukan kekuatan yang dimiliki, termasuk penguatan Ketahanan Pangan, sebab ini salah-satu kunci kekuatan suatu negara karena itu harus kita maksimalkan sebagai kantong-kantong logistik kita.

Lebih lanjut, Danrem mengatakan bahwa sinergi positif harus terjalin antara media dengan Tiga Pilar (TNI, Polri, Pemerintah) dalam membangun citra sekaligus membawa manfaat positif bagi pertumbuhan dan perkembangan di tengah masyarakat.

“Melalui dialog ini, kita jalin silaturahmi bersama rekan – rekan media dalam rangka mempererat hubungan kemitraan yang solid, khususnya terkait pemberitaan yang tentunya harus berimbang dalam pemberitaan dan dapat dipertanggung-jawabkan, serta dapat meluruskan bila ada kabar atau berita hoax,” kata Danrem 052/WKR Brigjen TNI Rano Tilaar dengan tegas.

“Saya berharap wartawan dalam menginformasikan suatu berita harus transparan, independen dan netral. Hingga akan menghasilkan suatu berita yang berkompeten,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Danrem juga mengajak, semua elemen anak bangsa harus menyatukan kekuatan yang dimiliki, termasuk penguatan Ketahanan Pangan, sebab ini salah satu kunci kekuatan suatu negar. karena itu harus kita maksimalkan sebagai kantong-kantong logistik kita.

Masih menurut, Brigjen TNl Rano Tilaar, sesuai pada Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya pada pasal 7 ayat 2 point butir 8 menyatakan bahwa tugas pokok TNI dapat dilakukan dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

“Tentunya melalui memberdayakan wilayah pertahanan dan pendukungnya secara dini sesuai dengan pemberdayaan wilayah pertahanan, yang diselenggarakan secara dini dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara” ucapnya.

Dengan demikian, lanjut Danrem, ini akan menjamin kelangsungan hidup Bangsa Indonesia, dengan memanfaatkan secara tepat Sumber Daya Nasional, baik Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Buatan dalam satu kesemestaan.

“Semua bertujuan mewujudkan kondisi yang tangguh dan dinamis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari segala bentuk ancaman di antaranya separatisme, terorisme, radikalisme, konflik komunls, isu politik, provesial dan lokal, maka setiap Aparat Komando Kewilayahan harus memiliki kemampuan temu cepat dan lapor cepat,” ungkapnya.

“Kemampuan dalam temu cepat dan lapor cepat merupakan salah satu bentuk dari kecepatan mendeteksi suatu permasalahan yang timbul di wilayah agar dapat diantisipasi dengan pengambilan keputusan yang tepat juga.” terangnya.

Untuk itu, penyelenggaraan kegiatan ini juga bertujuan menjamin terlaksananya sinergitas mitra karib khususnya Korem 052/Wkr sehingga tercipta deteksi dini, cegah dini serta sistem temu cepat dan lapor cepat guna menciptakan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh di wilayah.

“Oleh sebab itu, saya berharap agar terbentuknya mitra karib yang solid, terbinanya komunikasi yang terkoordinir, menyeluruh dan berkesinambungan secara melekat, sehingga terwujudnya sistem kerja-sama yang harmonis dengan semua komponen masyarakat dari berbagai lapisan termasuk para rekan media yamg selama ini sudah mendukung program Korem 052/Wkr,” terangnya.

“Mari kita jaga bersama agar suasana tetap aman dan kondusif, tidak terjadi gangguan/konflik sosial ditengah masyarakat khususnya di wilayah teritorial Korem 052/Wkr dan pentingnya meningkatkan peran serta elemen masyarakat dalam menjaga dan memelihara stabilitas di wilayah,” tutup Brigjen TNl Rano Tilaar.

Continue Reading

TNI / Polri

*Pertama Kalinya, Taruna Akmil Terlibat Latihan Antar Kecabangan TNI AD*

Published

on

By

Baturaja, – Latihan YTP adalah latihan puncak tingkat Batalyon di mana Batalyon Infanteri dilengkapi dengan Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur), Satuan Bantuan Administrasi (Satbanmin) maupun Satuan Teritorial (Satter). Untuk tahun 2022 ini, pertama kalinya para Taruna Akademi Militer (Akmil) Tingkat IV dilibatkan dalam Latihan Antar Kecabangan TNI AD di Baturaja, Sumatera Selatan.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman meninjau langsung mekanisme latihan Batalyon Tim Pertempuran (YTP) Yonif Raider 400/BR yang digelar Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodiklatad, Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Minggu (2/10/2022).

Diungkapkan Kasad, pelibatan para Taruna Akmil selama satu Minggu untuk mengikuti Latihan Antar Kecabangan ini dalam rangka agar para Taruna sebagai calon Komandan Peleton di satuan baik di satuan tempur, mendapatkan bekal nanti di satuan bantuan tempur maupun satuan bantuan administrasi.

“Dalam waktu dekat ini mereka akan menjadi Komandan Peleton, sekitar enam bulan lagi. Artinya mereka harus sudah tahu bagaimana nantinya jadi Danton, memimpin anak buahnya, ” jelas Kasad.

Lebih lanjut dikatakan Kasad, sebagai pimpinan, sebagai pelaku bahwa Komandan Peleton harus bisa menjadi Bintara dan harus bisa menjadi Tamtama.

“Sehingga ketika dia jadi pimpinan, tidak semena-mena dalam mengambil keputusan. mereka betul- betul tahu persis apa yang dilakukan prajuritnya. Makanya saya latihkan, baru kali ini ada Taruna yang terlibat latihan, sehingga mereka bisa mengerti mekanisme, mereka bisa mengerti realisasi tentang latihan,” tegas Kasad.

Latihan yang digelar selama satu bulan ini melibatkan 1.051 prajurit dari berbagai kecabangan, seperti Infanteri, Kavaleri, Armed, Arhanud, Zeni, Perhubungan dan Satuan Bantuan Administrasi.

Tujuan latihan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan mekanisme hubungan Komandan dan Staf, Komando pengendalian operasi dalam pertempuran, termasuk melatihkan kerja sama antar kecabangan dalam operasi serangan. Sehingga diharapkan seluruh peserta latihan dapat mengaplikasikan materi latihan yang sudah dilaksanakan sebelumnya di kecabangan masing – masing untuk mencapai tujuan dan sasaran latihan yang telah ditetapkan. (Dispenad)

Continue Reading

TNI / Polri

14 Pelanggaran Lalu-Lintas yang Ditindak dalam Operasi Zebra 2022

Published

on

By

JAKARTA, – Polda Metro Jaya mulai melakukan Operasi Zebra Jaya 2022, untuk menertibkan pelanggar lalu lintas, Senin (3/10/2022).

Operasi Zebra akan dilakukan selama dua pekan hingga 16 Oktober 2022 itu akan menyasar 14 pelanggaran lalu lintas.

“Iya, itu akan dimulai dari tanggal 3 Oktober 2022. Selama 14 hari,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat dikonfirmasi, Sabtu (1/10/2022).

Berikut pelanggaran yang menjadi sasaran utama petugas selama Operasi Zebra Jaya 2022:

Melawan arus lalu lintas. Para pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000. Penindakan itu diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Berkendara di bawah pengaruh alkohol. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 750.000 sesuai dengan Pasal 293 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Menggunakan ponsel saat mengemudi. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 750.000.

Tidak menggunakan helm SNI. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250.000 sesuai ketentuan dalam Pasal 291 UU Nomor 22 Tahun 2008 tentang LLAJ.

Tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Pengendara dapat ditindak dengan sanksi denda maksimal Rp 250.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 289 UU Nomor 22 Tahun 2009.

Berkendara melebihi batas kecepatan. Aturan mengenai batas kecepatan diatur dalam Pasal 287 Ayat 5 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000.

Pengendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp 1 Juta, seperti diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Berboncengan motor lebih dari satu orang. Dalam pasal 292 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pengendara sepeda motor yang membonceng lebih dari satu orang dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250.000.

Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak layak jalan. Dalam Pasal 286 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pengendara yang mengendarai kendaraan tidak memenuhi persyaratan layak jalan dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000.

Sepeda motor dengan pelengkap dengan perlengkapan tidak standar. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250.000 sesuai Pasal 285 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan STNK. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000 sesuai Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Pengendara yang melanggar marka atau bahu jalan. Dalam Pasal 287 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 1 juta.
Kendaraan yang memasang sirine dan rotator tidak sesuai peruntukannya.

Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal kurungan maksimal satu bulan dan atau denda Rp 250.000. Seperti diatur dalam Pasal 287 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Penertiban kendaraan yang memakai pelat dinas atau rahasia.

Kedepankan tilang elektronik
Dalam pelaksanaannya, kata Latif, petugas tidak menindak para pelanggar dengan membangun posko razia untuk menghentikan dan memeriksa setiap kendaraan.

Polisi akan menindak pengendara yang melanggar saat mengatur arus lalu lintas kendaraan di jalan raya.

Di samping itu, kepolisian bakal mengedepankan tilang elektronik dengan kamera electronic traffic law enforcement (ETLE) untuk menindak setiap pelanggar.

Menurut Latif, tilang manual hanya dilakukan di sejumlah ruas jalan yang belum terpasang kamera ETLE.

“Jadi tilang manual mungkin pada tempat-tempat tertentu itu harus tetap dilaksanakan. Tapi pelaksanaan penindakan itu khususnya, kami mengedepankan tilang elektronik,” ungkap Latif.

Continue Reading

TNI / Polri

Dirlantas Polda Metro Jaya Launching ETLE Tahap III

Published

on

By

Jakarta – Korlantas Polri merilis Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Tahap III yang bertepatan dengan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-67.

Kegiatan diselenggarakan di Gedung Korlantas Polri, Pancoran, Jakarta Selatan pada hari Kamis (22/9/22).

Polda Metro Jaya juga turut serta dalam kegiatan tersebut yang digelar di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya melalui Virtual Zoom Meeting.

“Lalu lintas merayakan ulang tahun yang ke-67, tentunya sesuai dengan harapan Pak Kapolri, betul-betul menjadi etalase, pengayom, pelindung dan kehadirannya betul-betul bisa dihadirkan di tengah masyarakat, dan tentunya memang kami masih mengalami banyak kekurangan.

Tentu kami perbaiki keinginan dari masyarakat tentang bagaimana pelayanan Polri (agar) betul-betul masyarakat bisa menerimanya,” jelas Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Latif Usman, Kamis (22/9/22).

Kombes. Pol. Latif Usman mengatakan, pihaknya akan memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam lalu lintas, terutama penindakan hukum. “Kekurangan ini akan tentunya kami tingkatkan dengan peningkatan sarana prasarana, khususnya masalah penindakan hukum,” terang Dirlantas Polda Metro Jaya.

Oleh karenanya, Korlantas Polri me-launching ETLE Tahap III sebagai salah satu penindakan hukum di Indonesia, termasuk di Jakarta. “Penindakan hukum juga sudah di-launching tahap yang ketiga di Indonesia ini dan di Jakarta ini sejak tahap pertama sudah ada ETLE statis yang sudah tersebar di seluruh DKI Jakarta,” jelas Dirlantas.

Kombes. Pol. Latif Usman menambahkan, dengan adanya perilisan ETLE Tahap III diharapkan transparasi dalam penindakan hukum bisa dirasakan oleh masyarakat. “Dengan adanya penindakan secara elektronik ini diharapkan transparasi dalam hal tindak pidana hukum bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Continue Reading

Trending