Connect with us

nasional

Pemerintah Daerah Didorong Percepat Program BBM Satu Harga Tahun 2024

Published

on

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) dalam percepatan pembangunan penyalur BBM Satu Harga tahun 2024. Masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) diharapkan dapat menikmati harga BBM yang sama dengan kota besar lainnya di Indonesia.

“Program BBM Satu Harga merupakan program yang luar biasa. Melalui program ini, saudara-saudara kita yang berada di wilayah 3T didorong untuk meningkatkan ekonominya. Jadi pembangunan itu tidak hanya di Jawa, Sumatera atau kota-kota besar lainnya, melainkan kita membangun gerakan ekonomi dari wilayah luar atau pinggiran agar masyarakat sejahtera,” ujar Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dalam Rapat Koordinasi Progres Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Tahun 2024 Wilayah Sulawesi dan Maluku Utara, di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (1/3/2024).

Menurutnya, dalam proses pembangunan penyalur BBM Satu Harga terdapat sejumlah tantangan. Untuk itu, BPH Migas mendorong Pemda berperan aktif dalam hal perizinan, lokasi, dan mitra yang memiliki kemampuan membangun penyalur BBM Satu Harga.

“Dalam waktu yang tinggal 10 bulan lagi, masih banyak proses yang harus dilalui untuk mencapai target. BPH Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin menyelesaikan tugas ini secara tuntas. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, kami mengharapkan dukungan Pemda yang nantinya berhubungan langsung dengan calon mitra atau perwakilan Pertamina yang berada di wilayah Sulawesi dan Maluku agar program ini dapat terealisasi sesuai waktu yang sudah ditentukan,” ucap pria yang biasa disapa Tiko ini.

BPH Migas berharap hingga pertengahan Maret 2024, tantangan-tantangan tersebut dapat segera dituntaskan, termasuk mencari lokasi dan mitra pengganti yang layak.

“Kalau mitra atau lokasinya tidak mungkin dibangun penyalur, kita segera cari penggantinya. Ini bukan hanya masalah pemerataan energi, tetapi hukum ekonominya harus ada karena investor tidak akan mau membangun kalau tidak ada pasarnya, daerah itu pasti tidak akan tumbuh secepat harapan investor atau lingkungan masyarakatnya. Masalah-masalah ini harus kita selesaikan segera mungkin,” tambahnya.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam kesempatan yang sama mengingatkan, perlu dilakukan seleksi yang ketat terkait lokasi maupun kemampuan mitra pengganti agar tantangan yang sama tidak terulang lagi. Untuk itu peran pemda diharapkan dapat lebih dikembangkan lagi.

“Terutama dalam mencarikan mitra yang betul-betul mampu membangun penyalur BBM Satu Harga. Jadi, harus ada assessment yang kuat dari mitra-mitra yang mendaftar, sehingga sekali kita memilih mitra tersebut, dia akan terus bisa melakukan pembangunan penyalur. Jika tidak, maka akan terjadi seperti di beberapa daerah, ditunggu-tunggu tidak juga dibangun, karena kesulitan permodalan,” terangnya.

Pemda juga berperan penting menentukan lokasi atau titik penyalur BBM Satu Harga, termasuk potensi pertumbuhan pasarnya. “Sudah diukur lebih dulu jumlah penduduknya, kira-kira kalau dibangun di sini maka pengembangnya (mitra) juga akan mau. Artinya permodalannya akan bisa dikembalikan sesuai harapan investor dan masyarakat juga benar-benar terbantu dengan adanya penyalur BBM Satu Harga,” tutur Saleh.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief. Eman mengharapkan pembangunan penyalur BBM Satu Harga tahun 2024 semakin menggeliatkan ekonomi masyarakat. Sinergi semua pihak sangat diharapkan agar program dapat berjalan sesuai target.

“Pembangunan penyalur BBM Satu Harga diharapkan dapat menggerakan perekonomian di daerah 3T. Alhamdulillah, dari daerah-daerah yang sudah terbangun BBM Satu Harga, sudah ada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Dalam pertemuan ini, Penjabat Bupati Kabupaten Morotai M. Umar Ali menyatakan komitmennya untuk mendukung Program BBM Satu Harga. Tahun 2024, di wilayahnya ditargetkan dapat dibangun 3 penyalur.

“Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang satu sudah 80%, lainnya masih proses karena terkendala modal. Saya berkomitmen untuk menyelesaikan ini. Sepulang dari rapat ini, saya akan memanggil mereka (calon mitra) dan meminta untuk menyelesaikannya. Kalau mereka tidak mampu, akan digantikan dengan pihak yang lain. Harapannya, pembangunan harus tuntas dan beroperasi tahun 2024,” tegasnya.

SVP Government Program Management PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azof mengatakan, sejak tahun 2017, Pertamina bersama mitranya telah berhasil membangun penyalur BBM Satu Harga sesuai target. Untuk tahun 2024, tantangan membangun BBM Satu Harga lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun awal karena daerah-daerahnya lebih sulit. Untuk itu diperlukan usulan titik lokasi baru secara cepat dan baik agar target dapat terpenuhi, mengingat pembangunan secara fisik memerlukan waktu sekitar 6-11 bulan.

Rapat yang berjalan secara interaktif ini dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Sula, Sangihe, Halmahera Barat, dan Morotai.

Turut hadir juga dalam acara ini Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, EGM Regional Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga Erwin Dwiyanto, VP Government Assignment PT Pertamina (Persero) Ryrien Marisa, Region Manager Retail Sales Sulawesi PT Pertamina Patra Niaga I Gusti Bagus Suteja, dan SAM Retail Sulutgo PT Pertamina Patra Niaga Wilson Eddi Wijaya.

Continue Reading

nasional

Bimtek Nasional PBB Jadi Momentum Penguatan Kader, Samsul Bahri Daulay Soroti Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan di Paluta

Published

on

By

JAKARTA – Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional yang diselenggarakan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) pada 27–29 April 2026 di Swiss-Belinn Cawang, Jakarta, menjadi momentum strategis bagi penguatan kapasitas kader legislatif di seluruh Indonesia, Selasa (28/4/2026).

Di sela kegiatan tersebut, Samsul Bahri Daulay, S.Ag., selaku Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), menyampaikan bahwa Bimtek ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya kader partai, khususnya anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari self development bagi kami sebagai anggota DPRD, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan agar lebih maksimal dalam mengabdi kepada masyarakat serta mengimplementasikan cita-cita Partai Bulan Bintang di daerah,” ujar Samsul kepada awak media.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan PBB di Kabupaten Padang Lawas Utara menunjukkan tren yang sangat positif. Pada Pemilu 2014, PBB hanya memperoleh satu kursi DPRD, meningkat menjadi tiga kursi pada 2019, dan kembali melonjak menjadi lima kursi pada Pemilu 2024. Capaian tersebut sekaligus mengantarkan kader PBB menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua I DPRD.

“Dengan capaian ini, kami menargetkan pada Pemilu 2029 dapat menambah kursi menjadi delapan, minimal bertambah dua hingga tiga kursi. Ini target realistis yang akan kami capai melalui kerja-kerja politik yang konsisten di tengah masyarakat,” tegasnya.

Selain membahas penguatan kader, Samsul juga menyoroti secara serius persoalan ketenagakerjaan di daerahnya, khususnya terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan PT FR.

Ia mengungkapkan adanya kasus pemukulan terhadap karyawan oleh pihak manajemen perusahaan dengan tuduhan pencurian brondolan. Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang tidak dapat dibenarkan.

“Pemukulan karyawan oleh pihak manajemen dengan tuduhan mencuri brondolan adalah tindakan yang sangat kami kecam. Ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang tidak boleh terjadi di lingkungan perusahaan,” tegasnya.

Selain itu, Samsul juga menyoroti dugaan pelanggaran lain berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak serta perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan.

“Kami juga akan mengecek apakah perusahaan tersebut sudah memperlakukan karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika tidak, tentu harus ada tindakan tegas,” lanjutnya.

Sebagai langkah konkret, ia menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama unsur pimpinan DPRD serta berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, termasuk standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya. Perusahaan harus taat aturan dan menghormati hak-hak pekerja,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Samsul berharap kegiatan Bimtek ini dapat memperkuat soliditas kader PBB sekaligus meningkatkan kapasitas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Kami optimistis Partai Bulan Bintang ke depan akan semakin besar dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah,” pungkasnya.

Continue Reading

nasional

Forum KTB Wirogunan, Jogja: Bukan Sekadar Siaga, Hadir Untuk Sesama

Published

on

By

Yogyakarta, – Karyapost.com. Forum Kampung Tangguh Bencana (KTB) Kelurahan Wirogunan, ambil bagian dalam Apel Siaga Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026, yang digelar di Pendopo Manunggal Kemantren Mergangsan, Kota Yogyakarta, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan wujud nyata komitmen masyarakat dalam membangun ketangguhan dari tingkat paling dasar, yaitu kampung.

Di tengah berbagai potensi bencana yang dapat terjadi kapan saja, kehadiran para relawan KTB menjadi simbol harapan, bahwa selalu ada tangan-tangan siap menolong, bahkan sebelum bantuan datang dari luar.

Apel siaga yang diselenggarakan oleh Jawatan Keamanan, Kemantren Mergangsan ini juga menampilkan kesiapan sarana dan prasarana milik KTB dari seluruh wilayah Mergangsan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mantri Pamong Praja (MPP) Mergangsan, Forkompimtren, para lurah, perwakilan KTB, Satgas BPBD, BKO Satpol PP, serta relawan bencana se-Mergangsan. Kehadiran berbagai unsur ini memperlihatkan sinergi kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem kesiapsiagaan yang terpadu.

Dalam sambutannya, MPP Mergangsan, Suradi, memberikan apresiasi atas dedikasi para relawan, khususnya KTB Wirogunan yang dinilai sigap dalam membantu masyarakat.

Ia menegaskan bahwa KTB bukan hanya hadir saat bencana terjadi, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sosial warga, menghidupkan nilai gotong royong, kepedulian, dan solidaritas yang menjadi fondasi utama ketahanan masyarakat. Pernyataan ini seolah menegaskan bahwa kekuatan terbesar dalam menghadapi bencana bukan hanya pada alat, tetapi pada kebersamaan.

Lurah Wirogunan, Siti Mahmudah Setyaningsih, turut menyampaikan rasa bangga atas eksistensi tujuh KTB di wilayahnya, yakni KTB Bintaran, Surokarsan, Wirogunan, Joyonegaran, Nyutran, Mergangsan Lor, dan Mergangsan Kidul.

Ia berharap para relawan terus menjadi pilar kemanusiaan yang tidak hanya bergerak dalam situasi darurat, tetapi juga aktif dalam upaya penyelamatan, perlindungan, dan pelayanan masyarakat secara luas. Harapan ini mencerminkan peran strategis KTB sebagai garda terdepan di tingkat lokal.

“Kami berharap para relawan yang telah siaga ini dapat terus menjadi pilar kemanusiaan, tidak hanya dalam penanggulangan bencana, tetapi juga dalam upaya penyelamatan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat secara luas,” ujar Siti Mahmudah.

Sementara Ketua KTB Wirogunan, Nogososro, menyebut apel siaga ini sebagai momentum penting untuk memperkuat semangat dan komitmen relawan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi energi utama untuk terus bergerak dan berbenah. Ia menegaskan komitmen KTB Wirogunan untuk meningkatkan kapasitas, memperkuat koordinasi, dan menjaga kesiapsiagaan agar semakin tangguh dan responsif dalam menghadapi berbagai situasi.

Menariknya, meski belum genap satu tahun berdiri, Forum KTB Wirogunan telah menunjukkan kiprah nyata. Tidak hanya fokus pada kesiapsiagaan bencana alam, mereka juga aktif merespons potensi bencana sosial, seperti penanganan pohon rawan tumbang dan berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya.

“Kami terus bergerak membantu masyarakat, sebagaimana komitmen Forum KTB ‘Kompak, Tetap Siaga, Wani Mrantasi’, dalam memberikan kontribusi nyata bagi keselamatan dan kesejahteraan bersama,” ujar Nogososro.

Dari langkah-langkah sederhana namun konsisten, para relawan ini menghadirkan makna bahwa ketangguhan tidak dibangun dalam sehari, melainkan melalui kepedulian yang terus dirawat.

Para relawan yang tergabung dalam KTB, membuktikan bahwa kekuatan terbesar sebuah komunitas terletak pada kepedulian dan kebersamaan. Ketika bencana datang, selalu ada tangan-tangan ikhlas yang siap menolong. (ar)

Jurnalis: Abdul Razaq

Continue Reading

nasional

Amirullah Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Hadiri Rapat Asistensi Kemendagri, Bahas Terobosan Baru Pengelolaan Sampah oleh PDAM

Published

on

By

Jakarta – Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menghadiri Rapat Asistensi Penyelesaian Masalah BUMD Air Minum, Limbah, dan Sanitasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Hotel Mercure Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026).

Amirullah mengatakan, kehadiran Pemerintah Kota Pontianak dalam forum tersebut bertujuan mencari terobosan baru dalam pengelolaan layanan publik, khususnya terkait pengolahan sampah yang berpotensi melibatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Kami diundang oleh Kemendagri mengikuti kegiatan rapat asistensi yang diinisiasi Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah di bawah Ditjen Bina Keuangan Daerah. Salah satu yang dibahas adalah mencari pemikiran baru terkait pengolahan sampah yang bisa dilakukan oleh PDAM,” ujar Amirullah di sela kegiatan.

Ia menjelaskan, wacana tersebut masih berada pada tahap awal dan menjadi bahan diskusi di antara para peserta. Menurutnya, secara regulasi, BUMD memiliki peluang untuk mengembangkan usaha di luar bisnis utamanya selama didukung perubahan aturan daerah.

“Memang ini masih tahap inisiasi dan masih diperdebatkan apakah memungkinkan. Namun, namanya BUMD bisa saja mengelola di luar bisnis utamanya, dengan menyesuaikan peraturan daerah. Selama itu baik untuk daerah, tentu bisa dipertimbangkan,” jelasnya.

Amirullah menambahkan, pihaknya terus mencari formulasi terbaik agar berbagai persoalan layanan publik, termasuk pengelolaan sampah, dapat ditangani secara bersama dan optimal.
“Kita mencari jalan bagaimana sebuah permasalahan bisa kita kelola bersama-sama dengan baik,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa kondisi Perusahaan Air Minum di Kota Pontianak saat ini dalam keadaan sehat. Bahkan, cakupan pelayanannya telah mencapai lebih dari 99 persen.
“Di Kota Pontianak, perusahaan air minumnya sehat, cakupan pelayanan juga di atas 99 persen, dalam kondisi yang baik-baik saja,” ungkapnya.

Terkait hasil rapat, Amirullah menyebut pembahasan masih terus didalami. Pemerintah daerah, kata dia, perlu kreatif dalam mencari sumber pembiayaan baru guna mendukung pelayanan masyarakat.

“Ini masih tahap diskusi dan inisiasi, kita mencari formulasi terbaik yang bisa dilaksanakan di daerah. Dalam kondisi sekarang, kita harus kreatif, termasuk dalam creative financing untuk mencari sumber pendapatan baru, salah satunya melalui pengolahan yang menjadi kewajiban pelayanan publik,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending