Connect with us

Metro

Fredi Nadus Kuasa Hukum PT Sekasa Optimis PKPU Lancar

Published

on

JAKARTA – PT Bina Mitra Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama 30 hari, dari waktu 45 hari dalam PKPU . Hal tersebut disepakati dalam rapat kreditur di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2020)

Pada rapat kreditur tersebut sedianya Harapan PT Bina Mitra sudah siap membayar seluruh tagihannya kepada kreditur ujar Fredi Nadus Leda Lamba sebagai kuasa hukum PT Sekasa dengan jumlah klaim mencapai Rp 3 Miliyar

Pengertian PKPU diperoleh dengan menyimpulkan ketentuan dari Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU KPKPU”) yang artinya adalah suatu upaya yang dilakukan baik oleh debitor/kreditor untuk memperoleh penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hal debitor tidak mampu atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Continue Reading

Metro

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Dokter Kembali Terjadi, KKI Imbau Masyarakat Tidak Takut Melapor

Published

on

By

Jakarta – Dalam waktu berdekatan, sejumlah kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum tenaga medis kembali mencuat.

Kasus terbaru terjadi di sebuah rumah sakit swasta di Malang, menyusul dua kasus sebelumnya yang melibatkan dokter di RS Hasan Sadikin (RSHS) Bandung dan seorang dokter spesialis kandungan di sebuah klinik kesehatan di Garut, Jawa Barat.

Menanggapi hal ini, Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), drg. Arianti Anaya, meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila mengalami atau mengetahui tindakan pelecehan seksual maupun pelanggaran lain yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Terkait kasus di RS Hasan Sadikin, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. KKI pun telah mencabut Surat Tanda Registrasi (STR) milik yang bersangkutan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga telah mencabut Surat Izin Praktik (SIP) dokter tersebut.

“Kami sudah mencabut STR dari yang bersangkutan, kemudian kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di Jawa Barat baik di provinsi, kabupaten/ kota, untuk mencabut semua SIP dari dokter tersebut. Tanpa STR, otomatis SIP nya gugur,” jelas drg. Arianti.

Lebih lanjut, drg. Arianti mengungkapkan bahwa KKI menerima laporan pelecehan seksual oleh seorang dokter spesialis kandungan di Garut. Hasil investigasi Majelis Disiplin Profesi (MDP) menunjukkan adanya unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. STR pelaku telah dinonaktifkan sementara menunggu proses hukum lebih lanjut.

Berbeda dengan kasus di RSHS Bandung, pelaku di Garut masih menunggu proses hukum. Jika nantinya terbukti bersalah, KKI akan mencabut STR yang bersangkutan secara permanen.

drg. Arianti menyayangkan terjadinya kasus-kasus tersebut dan menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan.

“Inilah proses yang saat ini sedang dilakukan, tentu kami sangat menyayangkan dengan adanya dua kasus ini yang berdekatan. Tetapi intinya pengawasan, itu memang harus terus kita lakukan tentu ini adalah menjadi tugas konsil bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan,” tutur drg Arianti.

Selain pengawasan internal, KKI juga mendorong masyarakat, baik pasien maupun keluarga pasien, untuk berani melaporkan segala bentuk tindakan pelecehan atau pelanggaran etik oleh tenaga medis maupun tenaga kesehatan.

Setiap laporan yang masuk akan ditangani secara serius dan ditindaklanjuti melalui investigasi oleh MDP. Jika ditemukan unsur pidana, laporan akan diteruskan kepada aparat penegak hukum.

  • “Kita tidak ada yang berharap kasus bertambah tapi masyarakat diharapkan menjadi lebih waspada terhadap kasus seperti ini, dan tenaga medis maupun tenaga kesehatan yang melakukan tindakan asusila harus disanksi,” pungkas drg. Arianti.

Continue Reading

Metro

Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPT) Silaturahmi Para Tokoh Masyarakat Peduli NKRI

Published

on

By

JaKarta – Dalam rangka mempererat silaturahmi kebangsaan, puluhan Purnawirawan Prajurit TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPPT) menghadiri acara silaturahmi dengan para tokoh masyarakat, Kamis (17/4/2025), di gedung SAM, Kelapa Gading Jakarta Utara.

Salah seorang inisiator FPPT, Dwi Cahyo menjelaskan bahwa terbentuknya FPPT yang beranggotakan para purnawirawan TNI tersebut ditujukan untuk memperjuangkan dan menyelamatkan NKRI. Tak hanya para purnawirawan prajurit TNI, forum ini juga beranggotakan para mantan kepala staf TNI dan purnawirawan mantan pejabat lainnya di lingkungan TNI.

“Alhamdulillah forum ini mendapat sambutan dari mereka. FPPT ini terbuka untuk semua purnawirawan TNI. Saya berharap kehadiran FPPT ini mendapat dukungan semua purnawirawan dan masyarakat Indonesia untuk melawan kedzoliman dan ketidakadilan ,” ujar Dwi Cahyo, mantan Hakim Agung Adhoc.

Pendiri FPPT, Letjen MAR (Purn) Suharto, dengan berdirinya FPPT ini ia berharap dan mengajak kepada masyarakat termasuk oligarki untuk bersama-sama menjaga NKRI. “Kami mengajak masyarakat termasuk oligarki untuk menjaga NKRI. Kalau oligarki tidak mau bersama-sama, kita lawan,” tegas Suharto.

Sementara itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak takut dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Said Didu menyampaikan 4 hal yaitu berhenti berselingkuh dengan dengan solo dan oligarki, jangan hanya omon-omon dalam pemberantasan korupsi, tegas dalam penegakan hukum, dan mengembalikan SDA yang sudah diambil oleh para oligarki.

“Kami semua para tokoh masyarakat dan para Purnawirawan TNI akan menjadi garda terdepan membantu Pemerintah. Namun jika tidak bisa mengatasi 4 hal ini, izinkan kami mengurangi kepercayaan. Kami sudah melihat pak Prabowo sudah berupaya mengembalikan SDA Indonesia,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Sekjen Forum Bela Negara, Taufik Gumay memberikan apresiasi terselenggaranya kegiatan silaturahmi para purnawirawan dengan tokoh masyarakat. Menyikapi kondisi bangsa Indonesia saat ini, ia mengajak rakyat Indonesia untuk mencari langkah-langkah agar Pemerintah saat ini tidak tersandera dari lingkaran penguasa sebelumnya.

“Kita sedang mencari langkah agar pak Prabowo tidak tersandera. Kita juga sedang mengatasi permasalahan bangsa diantaranya soal dugaan ijazah palsu. Kita menginginkan negara ini maju, aman, damai dan sejahtera,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

Pdt. Prof. Dr. Hoga Saragih, ST., MT., M.Th., Ph.D. selaku Sekjen Formas Hadri Acara Forum Masyarakat Indonesia Emas Gelar Halal Bihalal 2025

Published

on

By

Jakarta – Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) menggelar Halal Bihalal FORMAS 2025 dengan tajuk “Silaturahmi Tanpa Batas Dalam Keberagaman” di Kuningan City Ballroom Jakarta pada hari Selasa, 15 April 2025.

Formas sebagai organisasi masyarakat telah membuktikan kepeduliannya untuk terus bersinergis dengan pemerintah. Hal itu terlihat dengan eksistensinya untuk bergerak dalam mendukung setiap kegiatan pemerintah diberbagai sektor. Kali ini Sebuah kegiatan yang membangun nilai dan pengokohan toleransi di selenggarakan oleh Formas dalam balutan Halal Bihalal.

Ditemui awak media, Pdt. Prof. Dr. Hoga Saragih, ST., MT., M.Th., Ph.D. selaku Sekjen Formas mengatakan bahwa,
“Ya Pak Prabowo ini makanan bergizi anak-anak sekolah, jadi kita bikin ada namanya GEMAS (Generasi Emas Anak Sekolah) tadi barusan GEMPITA (Generasi Seni Budaya Artis) termasuk juga semua jadi kita sesuaikan segmentasi , didalam kita ada penulis lagu, pencipta lagu, berbagai komunitas,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya,
“Apa yang ingin disampaikan di era Pak Prabowo ini, jadi memang kita mau nanti supaya terjangkaulah yang seperti itu karena Pak Prabowo hendaky meningkatkan guru, hakim, nanti ditingkatkan lagi penulis lagu, musisi, pencipta lagu, pembuat seni dan budaya, pembuat film, seni budaya, adat istiadat, pemain film dan ini supaya ingin kita sama-sama budaya Indonesia ini kita angkat supaya budaya Indonesia kita bawa nanti ada yang ke Polandia, Uzbekistan, Soviet, Turki nah kita angkat budaya budaya supaya budaya Indonesia itu untuk kesana, nah untuk teman-teman budaya tadi juga sudah ada seni budaya ini sudah ada ormasnya target kita ada seratus organisasi dan sekarang sudah sekitar lima puluhan organisasi dan sekarang saya mencari terus untuk talenta-talentanya,” sambungnya.

“Saya sebagai Sekjen FORMAS dan juga yg sebagai Guru Besar di Universitas Bakrie dengan Ketua Umum Bapak Handoyo dan Bendahara Umum Bu Devi,” jelasnya.

“Ini sahabat saya juga Pak Ratieb sebagai salah satu budayawan dan juga sebagai Rektor universitas Indonesia,” ungkapnya.

Ia melanjutkan,
“Jadi memang kita harus mengangkat budaya Indonesia, Pancasila, UUD 1945 jadi memang harus kita tingkatkan dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Irian Jaya, jadi sebetulnya saya awalnya dari Relawan Kasih Jokowi jadi saya fokus ke orang-orang Lingkungan, Seni Budaya sehingga selanjutnya nanti ke Pak Prabowo kita sebenarnya salah satunya adalah bagaimana kita merekrut lagi orang-orang organisasi yang bersifat lintas agama, lintas budaya, sektoral, meniadakan perbedaan SARA jadi semua Suku, semua Agama, Semua Ras bisa masuk semua jadi akan terbuka acara halal bihalal, Lebaran, Konghucu, Budhis dsbnya kita jadikan itu sebagai harian nasional,” pungkasnya. (*red).

Continue Reading

Trending