Connect with us

Metro

Onggowijaya SH MH Mengecam Hakim Pengawas Mengeluarkan Penetapan Hak Suara Kreditur Yang Dihilangkan

Published

on

Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengagendakan rapat PT Froggy Edutography (Dalam PKPU) pada saat sidang hampir ricuh karena Hakim Pengawas mengeluarkan penetapan hak suara kreditur yang dihilangkan, Proses PKPU PT Froggy Edutography sangat patut diduga diarahkan pihak tertentu agar bisa pailit dengan cara menghilangkan hak suara Kreditur.

“Kami menyesalkan Hakim Pengawas mengeluarkan penetapan yang menghilangkan hak suara puluhan kreditur yang telah diakui oleh Debitur dengan dasar Pasal 280 UU Kepailitan.

Ini luar biasa keliru dan nyata memperlihatkan ada apa dibalik semua ini? Pasal 280 UU Kepailitan itu memberikan kewenangan Hakim Pengawas menentukan Kreditur yang tagihannya dibantah untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara, tetapi anehnya mengapa Hakim Pengawas justru menentukan Kreditur yang tagihannya diakui untuk tidak dapat ikut serta dalam pemungutan suara?ini jelas melecehkan undang-undang dan seolah-olah kami adalah badut yang tidak paham pasal 280 UU Kepailitan,” Ujar Onggowijaya, S.H, M.H. selaku kuasa hukum Debitur.

“Hakim Pengawas mengatakan bahwa pengurus PT Froggy Edutography yang menentukan tagihan memiliki hak suara atau tidak, sejak kapan dan di pasal mana Undang-Undang Kepailitan yang memberikan kewenangan Pengurus menentukan kreditur mana yang boleh ikut pemungutan suara dan tidak? Bahkan kreditur yang hak tagihnya diakui sementara saja boleh ikut voting, mengapa yang sudah diakui dihilangkan? Anehnya Hakim Pengawas mau saja mengamini apa yang diajukan pengurus, Kami memperingatkan keras pengurus bahwa ada sanksi pidana jika mencoba mengarahkan PKPU ini berakhir pailit.

Klien Kami P.T. Froggy Edutography sudah tegas menyatakan memiliki kewajiban moral untuk membayar hutangnya, lalu mengapa hutang kreditur yang sudah diakui debitur dan sudah diverifikasi malah dihilangkan menjelang pemungutan suara?,”Ujar Onggowijaya, S.H., M.H. dengan kesal.

Proses PKPU PT Froggy Edutography sejak awal dipenuhi kejanggalan karena pengurus yang selalu menabrak undang-undang, dan puncaknya 25 September 2020 terjadi kericuhan di kantor pengurus di Belezza Permata Hijau.

Hal ini karena ketidak becusan pengurus melakukan pengurusan dalam PKPU dimana tagihan yang sudah diverifikasi di Pengadilan Niaga pada 14 Agustus 2020 di hadapan Hakim Pengawas malah dimintakan klarifikasi kembali.

Dan pada rapat kreditur hari ini hampir juga ricuh karena pengurus dan hakim pengawas mengeluarkan penetapan menghilangkan hak suara kreditur yang telah diakui dan diverifikasi.

“Pengurus sangat patut diduga tidak independen, salah satunya adalah melanggar Pasal 276 ayat 1 UU Kepailitan yaitu pengurus wajib menyediakan salinan daftar piutang tetap 7 hari sebelum pembahasan rencana perdamaian, dan hingga detik ini Kami belum mendapatkannya baik dari pengadilan maupun Pengurus yang sudah kami minta berkali-kali melalui surat.

Rapat pemungutan suara rencananya akan dilakukan Kamis, 5 November 2020 setelah penetapan hakim Pengawas yang dibacakan hari ini selasa 3 november 2020 dianulir, harapannya adalah PKPU PT Froggy Edutography dapat berakhir damai.

Kami menyarankan kreditur yang merasa dirugikan oleh tindakan pengurus tidak perlu ragu melapor ke Kepolisian.” tegas Onggowijaya, S.H., M.H

Continue Reading

Metro

Ulang Tahun ke-29 PBHI dan Peluncuran Laporan Tahunan Obituari Mengenang Johnson Panjaitan Advokasi HAM & Pembebasan

Published

on

By

Jakarta, — Peringatan Hari Ulang Tahun ke-29 Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) diadakan bersamaan dengan acara peluncuran laporan tahunan dan obituari untuk mengenang salah satu pendiri PBHI, Johnson Panjaitan. Acara ini diselenggarakan bertempat di Sadjoe Café, Tebet, Jakarta Selatan.Rabu (5/11/2025)

Memasuki usia ke-29 tahun, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Peringatan HUT PBHI tahun ini mengusung tema “Militerisasi & Totalitarian Obituary”, sebuah refleksi mendalam atas situasi kebebasan sipil dan ruang demokrasi yang kian menyempit di Indonesia.

Tokoh advokasi HAM, Julius Ibrani, menegaskan bahwa tema ini bukan sekadar kritik, tetapi juga peringatan bagi bangsa agar tidak terjebak dalam romantisme kekuasaan yang mengancam hak-hak rakyat.

“Kita sedang berada di titik kritis, di mana kekuasaan mulai meniru wajah lama: menormalisasi kekerasan negara, membungkam perbedaan, dan mempersempit ruang bagi kebebasan. Inilah saatnya kita menegaskan kembali posisi PBHI sebagai garda pembebasan rakyat,” ujar Julius Ibrani

Sejak didirikan pada 1996, PBHI telah menjadi benteng advokasi bagi korban pelanggaran HAM, dari kasus penghilangan paksa hingga pembelaan terhadap masyarakat kecil yang terpinggirkan. Di usia ke-29 ini, PBHI ingin menegaskan kembali semangat pembebasan melalui kerja advokasi hukum yang kritis, independen, dan berpihak kepada kebenaran.

“Advokasi bukan sekadar soal hukum, tapi tentang kemanusiaan. Kita harus terus berdiri melawan segala bentuk militerisasi dan totalitarianisme yang membunuh akal sehat demokrasi,” lanjut Julius Ibrani

Peringatan HUT ke-29 PBHI juga menjadi momentum konsolidasi lintas jaringan masyarakat sipil untuk memperkuat solidaritas dalam menghadapi berbagai bentuk represi. PBHI menegaskan pentingnya menjaga ruang publik yang bebas, lembaga penegak hukum yang independen, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap rakyatnya.

Continue Reading

Metro

Musyawarah Daerah & Talkshow Kepustakawanan Tema “Pustakawan Sebagai Agen Transformasi Perpustakaan Menuju Jakarta Kota Literasi Dunia”

Published

on

By

Jakarta, 5 November 2025 — Para pustakawan dari berbagai lembaga dan institusi di DKI Jakarta hari ini berkumpul dalam Musyawarah Daerah & Talkshow Kepustakawanan bertema “Pustakawan sebagai Agen Transformasi Perpustakaan Menuju Jakarta Kota Literasi Dunia”. Kegiatan berlangsung di Aula PDS HB Jassin, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Rabu (05/11/25).

Acara ini menghadirkan empat narasumber utama, yaitu:
Joko Santoso, Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI),

Wien Muldian, perwakilan Dewan Perpustakaan Jakarta Foundation,
Nasruddin Djoko Surjono, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta,

serta Edi Wiyono, Penjabat Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) DKI Jakarta.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para pustakawan untuk memperkuat peran strategisnya di era digital dan mempertegas kontribusi perpustakaan dalam mendukung visi Jakarta sebagai Kota Literasi Dunia.

Dalam talkshow yang berlangsung interaktif, para narasumber menyoroti pentingnya inovasi, jejaring kolaboratif, serta transformasi digital di lingkungan perpustakaan. Mereka menegaskan bahwa pustakawan kini dituntut untuk tidak hanya menjaga koleksi, tetapi juga menjadi fasilitator pengetahuan dan penggerak literasi di tengah masyarakat.

“Pustakawan hari ini adalah agen perubahan. Mereka berperan penting dalam menghubungkan masyarakat dengan sumber ilmu, budaya, dan teknologi informasi. Tanpa pustakawan yang aktif berinovasi, literasi tidak akan tumbuh kuat,” ujar Joko Santoso, Ketua Umum IPI, dalam paparannya.

Sementara itu, Nasruddin Djoko Surjono menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen terus memperkuat ekosistem literasi melalui berbagai program kolaboratif antara perpustakaan, komunitas baca, dan dunia pendidikan.

Selain talkshow, Musyawarah Daerah ini juga menjadi forum konsolidasi dan pembaruan program kerja Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) DKI Jakarta, sekaligus memperkuat jejaring profesi pustakawan dalam menghadapi tantangan globalisasi informasi.

Melalui kegiatan ini, para pustakawan diharapkan semakin tangguh, adaptif, dan kreatif dalam mengembangkan layanan informasi publik serta menjadi motor penggerak literasi menuju Jakarta yang berpengetahuan, inklusif, dan berbudaya baca tinggi.

Continue Reading

Metro

Pdt. David Harold Waromi, S.M., Th: Duta DPD RI Generasi Muda Inspiratif Penjaga Semangat Kebangsaan

Published

on

By

Jakarta, 3 November 2025 — Malam Grand Final Penganugerahan Duta DPD RI 2025 berlangsung megah dan penuh makna sebagai ajang apresiasi terhadap generasi muda inspiratif yang berkomitmen membawa semangat kebangsaan dan kontribusi positif bagi Indonesia.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar malam Grand Final Penganugerahan Duta DPD RI 2025 di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, pada Senin, 3 November 2025.

Anggota DPD RI Perwakilan Propinsi Papua Pdt David.H Waromi,Angoota DPD Perwakilan Papua Pegunungan Bp Sopater dan Anggota DPD Perwakilan Papua Barat Daya Bpk.Agustinus K

Juga hadir Ibu Bupati Kabupaten Jayawijaya Wamena Prop Papua Pegunungan dr idawati waromi dan ade ai waromi juga hadir mengikuti Grand final DPD RI AWARD..

Tujuaanya adalah DPD RI sudah terbukti  sebagai rumah aspirasi dan Inspirative yg dapat menghimpun semua aspirasi generasi mudah dari sabang sampai merauke itulah Indonesia..

Ketika generasi muda diberikan ruang untuk menyampaikan kemampuan mereka maka mereka akan merasa bahwa Indonesia di zaman Pemerintahan Presiden Prabowo peduli dan itu akan memberikan semangat baru untuk berkontribusi bagi Negara.

Ajang Duta DPD RI diikuti oleh perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia. Setiap Provinsi mengirim perwakilan putra dan putri sebagai finalisnya. Para peserta Duta DPD RI 2025, berusia 18-24 tahun yang sebelumnya telah menjalani seleksi pada tingkat Provinsi

Acara bergengsi ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, anggota DPD RI, serta berbagai pemimpin masyarakat, termasuk Pdt. David Harold Waromi, SM., TH, seorang tokoh spiritual dan sosial yang dikenal aktif dalam penguatan nilai kebangsaan dan karakter
generasi muda.

Dalam kesempatan tersebut, Pdt. David Harold Waromi menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif DPD RI yang tak hanya berperan sebagai lembaga negara, tetapi juga sebagai penggerak semangat kontribusi rakyat untuk bangsa.

“DPD RI telah menunjukkan bahwa lembaga negara bisa menjadi jembatan nyata antara aspirasi masyarakat dan arah kebijakan nasional. Melalui ajang Duta DPD RI ini, kita melihat lahirnya generasi penerus yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter dan berjiwa nasionalis,” ujar Pdt. David.

Acara ini menampilkan finalis Duta DPD RI dari berbagai provinsi di Indonesia yang telah melewati proses seleksi ketat. Mereka dinilai tidak hanya dari kemampuan intelektual, tetapi juga dari kepedulian sosial, wawasan kebangsaan, dan kemampuan menjadi inspirasi bagi masyarakat.

Penganugerahan Duta DPD RI 2025 diharapkan menjadi simbol semangat baru dalam memperkuat peran pemuda sebagai mitra strategis lembaga negara. DPD RI, melalui program ini, berupaya meneguhkan komitmen untuk terus membantu kontribusi pada negara melalui pembinaan, pendidikan karakter, dan penguatan nilai-nilai Pancasila.

Pdt. David Harold Waromi menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor antara lembaga negara, tokoh masyarakat, dan kaum muda menjadi kunci bagi kemajuan bangsa.

“Bangsa ini akan maju bila setiap elemen, baik pemerintah maupun rakyat, berjalan bersama dalam semangat persatuan dan tanggung jawab. Itulah wujud kontribusi nyata bagi Indonesia,” tuturnya.

Acara ditutup dengan penyerahan penghargaan kepada para Duta DPD RI terpilih yang akan menjadi mitra inspiratif dalam menjalankan program-program sosial, pendidikan, dan kebangsaan di seluruh Indonesia.

saya berharap kalian media posting media yg terbaik terkait DPD RI ya..supaya indonesia menjadi lebih..

Duta itukan Perwakilan atau Utusan artinya mereka ada the chosenone atau yg terpilih dari yg terpilih atau mereka yg layak mewakili daerah2 diseluruh Propinsi di Seluruh indonesia.

-Kedepannya nanti DPD RI melalui Pimpinan Pa Ketua DPD RI dan Jajaran akan memberikan ruang untuk generasi muda berkarya bagi bangsa dan Negara..
DPD RI akan rumah bagi Generasi dalam berkarya bagi Nusa dan Bangsa.
Kata saya Pdt David anggota DPD RI.B.130.

Continue Reading

Trending