Connect with us

nasional

Hindarilah Perselisihan dan Keributan Dalam Keluarga Dengan Mengetahui Hukum Tentang Warisan di Indonesia

Published

1 year ago

on

Jakarta – Sering kita mendengar adanya perselisihan dan keributan sesama saudara sendiri dalam hal pembagian warisan, untuk itu hindarilah perselisihan dan keributan di dalam keluarga dengan mengetahui hukum tentang warisan di Indonesia. Tentunya kita tidak mau harta yang kita kumpulkan selama kita bekerja tidak jatuh ke tangan yang tepat bukan?

Mengingat begitu banyaknya masalah yang timbul mengenai warisan di Indonesia disebabkan masih tabunya membicarakan tentang hal ini apabila orang tua masih hidup. Padahal menghindari pembahasan ini dapat berakibat fatal bagi keharmonisan di masa mendatang baik bagi keluarga dan keberlangsungan bisnis keluarga jika ada, jerat konflik menjadi sumber perpecahan keluarga yang mengantarkan keluarga dan perusahaan ke tubir jurang kehancuran.

Untuk itulah Prof. AB Susanto memaparkan tentang Estate Planning oleh Prof. AB Susanto Konsultan Manajemen stratejik dan Family Bussiness dari The JCG Advantage serta Rudhy Lontoh SH sebagai legal Counselor di kantor Rudhy Lontoh SH, Rabu, 19 Pebruari 2020 di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 47 Menteng Jakarta Pusat.

Prof. AB Susanto menjelaskan melalui Program Estate Planning ini, disusun dan dirancang suatu strategi perlakuan kepada ahli waris, yang tidak terbatas pada pembagian harta semata, termasuk perlakuan terhadap kegiatan karitatif dan koleksi benda-benda. Melalui pendekatan ini, seluruh aset/harta yang dimiliki dapat dibagikan kepada pihak yang berkepentingan dalam nilai yang maksimal sesuai dengan harapan yang bersangkutan serta ketentuan dan hukum yang berlaku.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam penyusunan estate planning ini, tak dapat lepas dari filosofi, pandangan dan tata nilai keluarga, yang dapat berasal dari budaya, minat dan pendidikan dari pribadi yang bersangkutan. Berbagai pertimbangan tersebut dirumuskan dalam strategi, dan dijabarkan secara teknis bagaimana pelaksanaannya. Rudhy Lontoh, S.H menjelaskan bagaimana membingkainya dalam konteks legal sehingga sesuai dengan aturan dan hukum yang ada.

Rudhy Lontoh , S.H yang sudah 50 tahun menjadi pengacara ini menjelaskan pentingnya kegunaan untuk mengatur pembagian warisan semasa hidup. Di Amerika dan Inggris memakai hukum wasiat, berbeda dengan di Indonesia.

“Ada yang sudah 50 tahun di Makassar dan mereka menikah tidak ada surat nikah, maka yang berhak menjadi ahli warisnya adalah saudara-saudara dari suaminya, jadi istri dan anaknya tidak berhak atas harta dari suaminya,” jelas Rudhy. Adapun Yang dipakai hukum perdata internasional dan bukan hukum Islam.

Rudhy Lontoh S.H juga mengatakan bahwa Lawyer atau pengacara di Indonesia hanya 10 persen yang menguasai hukum tentang waris ini.

“Tidak semua pengacara senior di Indonesia ini yang mengetahui dan menguasai hukum waris, hanya 10 persen saja yang mengetahuinya di Indonesia ini, jadi yang menguasai bidang ini tidak banyak,” tambah Rudhy lagi.

Rudhy Lontoh S.H juga mengatakan bahwa hukum tentang waris ini sangat penting sekali diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Seperti yang kita ketahui bahwa banyak orang Indonesia yang menikah di luar negeri tetapi tidak diakui di Indonesia.

“Ada pasangan yang menikah di Amerika, dan tidak mendaftarkan perkawinannya melalui catatan sipil di Indonesia ketika pulang kembali ke Indonesia serta tidak melapor kepada kedubes Indonesia di Amerika ketika menikah, maka hukum di Indonesia mengatakan bahwa pasangan ini tidak sah dan bukan merupakan pasangan suami istri di Indonesia, dan harta yang dimiliki pasangan ini akan jatuh ke saudara atau orang tua dan tidak dapat dimiliki oleh anak dari pasangan suami istri ini,” urai Rudhy lagi kepada para awak media.

“Hukum di Indonesia berbeda dari hukum yang lain, bagi yang menikah di luar negeri jangan buat surat disana, jangan percaya lawyer luar,” tutur Rudhy dengan tegas.

Rudhy juga mengatakan bahwa hukum perdata internasional berlaku bagi non muslim.

“Hukum di Indonesia juga mengatakan bahwa perkawinan bila ada 2 orang saksi maka sah,” kata Rudhy lagi.

Mengenai hukum waris ini Rudhy Lontoh S.H juga mengatakan kepada awak media agar hal ini dapat disebarkan ke masyarakat luas, karena begitu banyaknya masalah karena ketidaktahuan masyarakat akan hal ini.

“Ada juga pasangan suami istri yang sudah bercerai tetapi tidak membuat surat cerai, maka ketika istri ini mempunyai usaha yang berkembang dan mempunyai 8 toko dan suaminya sudah meninggal. Saudara dari suaminya ini mempunyai hak untuk dapat memiliki harta dari istrinya ini, hal ini dikarenakan mereka bercerai dan tidak membuat surat cerai,” ungkap Rudhy dengan tegas.

“Begitu juga dengan anak yang lahir di luar pernikahan tidak mempunyai hak untuk memiliki harta dari orang tuanya, karena tidak adanya surat pernikahan dari bapak dan ibunya,” jelasnya lagi kepada awak media.

Related Topics:
Continue Reading

nasional

Presiden Jokowi Tinjau Perkembangan Pembangunan LRT Jabodebek

Published

2 months ago

on

June 10, 2021

By

Jakarta – Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan proyek lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek pada Rabu, 9 Juni 2021. Proyek LRT tersebut diharapkan bisa beroperasi pada tahun 2022 mendatang.

“Pagi hari ini saya berkunjung untuk melihat perkembangan pembangunan LRT Jabodebek. Sudah selesai kurang lebih 84,7 persen dan kita harapkan nanti di bulan April 2022 sudah mulai diuji coba dan akan kita mulai untuk operasional itu bulan Juni 2022,” ujar Presiden dalam keterangannya di Stasiun LRT TMII, Jakarta Timur, selepas peninjauan.

Tiba sekira pukul 08.15 WIB di Stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo langsung meninjau perkembangan proyek dengan dipandu oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara beserta rombongan terbatas juga sempat menjajal jalur lintas pelayanan 1 LRT yang membentang dari Stasiun TMII (Jakarta Timur) hingga Stasiun Harjamukti (Cibubur).

“Tadi kita mencoba keretanya. Halus, nyaman, kecepatannya baik, dapat dikatakan tanpa suara. Nyaman sekali,” tuturnya.

Pembangunan LRT Jabodebek dilakukan dalam dua fase di mana saat ini pemerintah tengah merampungkan fase pertama sepanjang 44,43 kilometer. Fase pertama ini akan melayani total 18 titik pemberhentian serta terdiri atas tiga lintas pelayanan, yakni Cawang-Cibubur, Cawang-Dukuh Atas, dan Cawang-Bekasi Timur.

LRT juga akan beroperasi di dua rute perjalanan, yakni Cibubur Line dari Stasiun Harjamukti ke Dukuh Atas dan Bekasi Line dari Stasiun Jatimulya ke Dukuh Atas.

Sejumlah stasiun LRT Jabodebek nantinya akan terintegrasi dengan moda angkutan transportasi umum lainnya seperti trans-Jakarta, _commuter line_, MRT, hingga yang terbaru kereta cepat Jakarta-Bandung. Integrasi antarmoda transportasi itu diharapkan dapat mengefisiensikan waktu mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lainnya.

“Kenapa LRT ini kita bangun? Kita ingin membangun transportasi massal yang terintegrasi MRT, LRT, kereta bandara, bus trans-Jakarta, semua terintegrasi sehingga terjadi efisiensi mobilitas orang dari satu titik ke titik yang lain,” ucap Presiden.

Selain itu, Kepala Negara mengatakan bahwa pengalaman dalam pembangunan moda transportasi seperti LRT ini nantinya akan sangat bermanfaat dalam memajukan industri lokal.

Kereta LRT yang digunakan dalam proyek ini diketahui dibangun oleh PT INKA, di mana konstruksi jalur dilakukan oleh PT Adhi Karya, dan pengoperasiannya oleh PT Kereta Api Indonesia yang semuanya merupakan tenaga dan perusahaan dalam negeri sehingga dapat menjadi sebuah modal dan fondasi apabila nantinya kita akan membangun LRT atau bahkan moda transportasi lainnya di negara-negara lain.

“Sekarang kan kita sudah ekspor kereta ke Bangladesh, Filipina, dan kita harapkan LRT juga akan seperti itu,” tandasnya.

Turut hadir dalam acara peninjauan tersebut antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Selain itu, hadir pula Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo, Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson, dan Direktur Utama PT Inka Budi Noviantoro.

Jakarta, 9 Juni 2021
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Continue Reading

nasional

HIPMI Sulteng Menghadiri Dalam Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Published

2 months ago

on

May 27, 2021

By

Jakarta – Sebagai wadah pengusaha muda, HIPMI Sulawesi Tengah mendorong percepatan investasi dan kemudahan dalam membuka usaha baru

Pengurus HIPMI Sulteng hadir dalam kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di hotel Adyana..Kamis.(27/5/2021)

HIPMI Sulteng untuk mendukung kegiatan perizinan, kemudahan dan percepatan izin untuk UMKM secara kolektif.

Selain itu keterlibaran pengusaha lokal dakam hal ini UMKM yang di wakili oleh HIPMI sehingga pengusaha lokak dapat terlubat dan ikut serta dalam pembangunan Sulteng yang juga bersama PMA PMDN dan pemerintah daerah maupun pusat

ketua HIPMI Sulteng Iskhak Bashir mengatakan, mendukung adanya percepatan investasi di Sulteng dan berharap bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat tentunya.

“Adanya investor yang masuk propinsi Sulawesi Tengah harus berkolaborasi dengan pengusaha lokal atau UMKM setempat, dan mampu menyerap tenaga kerja dari lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Terutama dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus bisa membawa dampak positif,” katanya

Menurutnya, dengan makin banyak UMKM yang memiliki legalitas usahanya dan pelaku usaha.

Pengelolaan Pelayanan Perizinan , investasi Sulteng pada tahun 2021 investor dengan capaian investasi sebesar Rp 32 triliun sudah setengah dari target

Continue Reading

nasional

BP2MI Kerja Sama dengan 4 Daerah di Sulawesi Utara, Biaya Pelatihan CPMI Dibiayai APBD

Published

2 months ago

on

May 26, 2021

By

Jakarta – Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan empat daerah di Sulawesi Utara (Sulut)

Empat daerah tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon, Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama tersebut dilaksanakan di Aula K.H. Abdurrahman Wahid BP2MI Jakarta.selasa.(25/5/2021)

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani menyampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah salah satu dari perwujudan mandat UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Merujuk pada aktivitas sosialisasi UU No.18/2017 yang telah dilaksanakan di beberapa provinsi di Indonesia.

“Penandatangan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangkitkan gairah baru untuk Pemerintah Daerah tersebut dalam pemberdayaan calon PMI di masing-masing wilayah. Hal ini juga dapat menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain,” ujar Benny.

Benny mengatakan, pelaksanaan sosialisasi tersebut tidak lepas dari inisiasi dan dukungan dari Pemerintah Daerah Sulut.

Tidak sedikit warga Sulut yang kini menjadi PMI di berbagai negara-negara penempatan di seluruh dunia, contohnya di Amerika Serikat, dengan mayoritas penempatan pekerjaan di sektor formal dan pendapatan yang tinggi.

Benny juga mengatakan, meski pandemi Covid-19, penempatan PMI dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang. Hal itu merupakan kontribusi BP2MI bersama dengan Pemerintah Daerah untuk diimplementasikan, salah satunya adalah dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara.

“Penandatanganan ini menjaminkan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab langsung kepada warganya terkait pelindungan PMI sebelum, selama, dan sesudah penempatan. Hal ini juga memastikan bahwa PMI mendapatkan pelayanan sebagai warga VVIP (Very Very Important Person) sebagai pahlawan devisa,” kata Benny.

Bupati Kabupaten Minahasa, Royke Octavian Roring, memberikan apresiasi yang tinggi kepada BP2MI atas inisisasi terhadap kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini. Kegiatan ini tentunya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat Minahasa dan menjadi jaminan keamanan dan sosial bagi para PMI.

“Terima kasih atas upaya dan inisasi untuk penandatanganan Perjanjian Kerja Sama hari ini. Saya percaya bahwa kegiatan hari ini akan sangat bermanfaat bagi PMI, keluarga, dan seluruh Indonesia,” kata Royke.

Apresiasi yang tinggi juga disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon, Sherly Bororing, yang mewakili Sekretaris Daerah Kota Tomohon. Perjanjian Kerja Sama ini menelurkan kesepakatan untuk pengalokasian anggaran pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk calon PMI tahun 2022.

Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audy
Pangemanan, juga mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan dari seluruh warga Kota Bitung untuk inisiasi dan visi dari Kepala BP2MI yang luar biasa.

Pujian datang dari Sekretaris Daerah Minahasa Utara, Jemmy H. Kuhu, yang menyebut bahwa BP2MI peduli dan perhatian. Khususnya kepada warga Minahasa Utara, terkait pelatihan dan pelindungan kepada PMI agar menjadi lebih baik untuk ke depannya.

Penandatanganan kerja sama ini dihadiri Bupati Kabupaten Minahasa, Royke Octavian Roring. Juga Wakil Bupati Kabupaten Minahasa, Robby Dondokambey, Inspektur Kabupaten Minahasa, Alva Montong, Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon, Johny Runtuwene.

Hadir pula Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon, Sherly Bororing, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara, Jemmy H. Kuhu, Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audy Pangemanan, serta seluruh pejabat Eselon I, Eselon II, dan para koordinator di lingkungan BP2MI.

Continue Reading

Trending