JAKART – Turnamen catur internasional JAPFA FIDE Rated Chess Tournament 2026 kembali digelar di Jakarta pada 22-26 Mei 2026. Ajang yang berlangsung di The Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, itu diikuti 350 pecatur dari delapan negara dan menjadi salah satu turnamen catur terbesar di Indonesia tahun ini.Selain Indonesia sebagai tuan rumah dengan 342 peserta, turnamen juga diikuti pecatur dari Australia, Jepang, Jerman, Malaysia, Singapura, Uzbekistan, dan Italia.

Para peserta bersaing dalam sembilan babak catur standar menggunakan Sistem Swiss dengan total hadiah mencapai Rp180 juta.Ketua Panitia wasit Devina, , mengatakan turnamen dibagi ke dalam dua kategori berdasarkan elo rating masing-masing peserta.“Pecatur dengan elo rating di bawah 2.000 masuk kategori Challenger.

Sedangkan pecatur dengan rating 2.000 ke atas akan bersaing di kategori Open,” ujar Devani  di Jakarta, Sabtu (23/5/2026)

Turnamen ini juga menjadi kesempatan penting bagi pecatur Indonesia untuk meningkatkan elo rating internasional tanpa harus mengikuti kompetisi di luar negeri.

PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk yang dinilai konsisten membantu perkembangan olahraga catur nasional melalui penyelenggaraan turnamen dan program pembinaan usia dini

Corporate Affairs PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk,  penyelenggaraan tahun ini merupakan edisi kelima turnamen JAPFA FIDE Rated Chess Tournament.“Melalui turnamen ini, para pecatur Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menaikkan elo rating tanpa harus mengeluarkan biaya besar mengikuti turnamen di luar negeri,” kualitas turnamen catur di Indonesia kini semakin diperhitungkan.

KULON PROGO – Keunggulan potensi wisata edukasi di Kabupaten Kulon Progo sebenarnya sudah tidak diragukan lagi, bahkan magnet wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di bumi Binangun ini telah lama memikat dunia pendidikan dari luar daerah.

Melihat realita tersebut, Dewan Pakar Pirukunan Tuwanggana Kulon Progo yang juga aktif sebagai aktivis NGO, Priyo Santoso, S.H., M.H., mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dengan meminta Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan untuk bersinergi menelurkan kebijakan yang mengarahkan kegiatan luar sekolah siswa lokal ke destinasi wisata daerah sendiri.

Menurut Priyo, kegiatan seperti outing class, live in, perkemahan, atau sejenisnya akan jauh lebih optimal jika memaksimalkan potensi lokal karena selain efisien dari segi pembiayaan bagi wali murid, perputaran ekonominya akan langsung dirasakan oleh masyarakat Kulon Progo.

Potensi wisata di Kulon Progo sebenarnya tidak kalah dengan daerah lain, bahkan justru di sini suasananya jauh lebih alami dan mempesona, namun keunggulan ini memang memerlukan dukungan kebijakan yang kuat dari para pemangku kebijakan agar bisa dioptimalkan untuk edukasi siswa kita sendiri.

Priyo yang juga terjun langsung sebagai praktisi lapangan melalui Keren Kayu Homestay di Kalurahan Banaran membeberkan bukti nyata, di mana selama ini program live in atau tinggal bersama induk semang yang ia kelola justru sangat diminati dan menjadi langganan sekolah-sekolah dari luar Yogyakarta.

Siswa-siswa dari luar Jogja saja berbondong-bondong datang ke Banaran untuk melihat potensi lokal dan membaur dengan warga, sehingga tentu akan sangat elok dan membanggakan jika anak-anak asli Kulon Progo juga diajak untuk mengenali serta mencintai kekayaan tanah kelahirannya sendiri sejak dini.

Melalui program edu-wisata lokal yang terstruktur, karakter cinta daerah pada generasi muda akan terbentuk dengan lebih kuat karena mereka bisa berinteraksi langsung serta belajar dari para petani, perajin, dan pelaku UMKM setempat.

Priyo berharap catatan keberhasilan dari lapangan ini bisa mengetuk hati para pengambil kebijakan untuk segera melahirkan regulasi bersama demi kemajuan ekonomi kreatif sekaligus penguatan pendidikan karakter di Kulon Progo.

Jurnalis Budi Legowo Santoso

KULON PROGO –23/5/2026 – Karyapost, Keberadaan infrastruktur yang mumpuni menjadi kunci utama dalam merawat kesejahteraan dan keselamatan masyarakat pedesaan.

Berangkat dari komitmen tersebut, Lembaga Kajian dan Advokasi Pembangunan (LKAP) Kulon Progo mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Jembatan Bedoyo dan Jembatan Gupit yang membentang di atas Sungai Gunsairo,kawasan Pesisir Karangsewu.

Ketua LKAP Kulon Progo, Priyo Santoso, S.H., M.H., yang juga berprofesi sebagai Advokat dan sehari-hari berkantor di Sidakan, Banaran, Galur, menyampaikan bahwa jembatan warisan era Orde Baru tersebut sudah saatnya mendapatkan sentuhan perbaikan dan pelebaran dari pemerintah.

Sebagai lembaga yang konsen dalam dukungan kajian dan advokasi pembangunan, pihaknya melihat ada urgensi yang sangat nyata di lapangan di mana jembatan dengan lebar sekitar 125 sentimeter tersebut kapasitasnya kini sudah melampaui batas daya dukung untuk mobilitas modern masyarakat.

Priyo Santoso menjelaskan bahwa aspek kemaslahatan masyarakat menjadi alasan utama mengapa jembatan ini perlu segera ditingkatkan kapasitasnya agar bisa dilalui oleh armada roda empat atau mobil logistik.

Saat ini kawasan pesisir selatan Karangsewu tumbuh subur sebagai sentra komoditas hortikultura, terutama cabai dan sayur-mayur namun potensi ekonomi yang melimpah tersebut terkendala akses angkutan karena petani masih harus melangsir hasil panen menggunakan sepeda motor menuju jalur utama.

Jika jembatan diperlebar, armada mobil pikap bisa langsung masuk ke lahan, memotong biaya logistik, sekaligus menjaga kesegaran hasil bumi hingga ke tangan konsumen.

Di sisi lain, aspek keselamatan warga juga menjadi pertimbangan krusial yang tidak kalah penting.

Mengingat posisinya yang berada di wilayah pesisir selatan dengan potensi rawan bencana tsunami, keberadaan jembatan yang representatif merupakan sebuah keharusan maka jembatan bedoyo dan gupit selama ini menjadi jalur evakuasi paling logis bagi warga di bantaran Sungai Gunsairo, sehingga pelebaran jembatan dipastikan akan memberikan rasa aman yang lebih tinggi serta meminimalkan risiko penumpukan arus transportasi saat situasi darurat terjadi.

Lebih lanjut, Priyo Santoso menambahkan bahwa LKAP yang selalu bergerak berbasis data dan kepentingan publik memandang usulan pembangunan ini sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan lintasan komunikasi dan ekonomi antar wilayah selatan.

Pihaknya mengetuk pintu hati pemangku kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk bersama-sama memberikan perhatian pada jembatan ini karena langkah tersebut bukan sekadar membangun fisik beton, melainkan wujud kehadiran negara dalam merawat urat nadi ekonomi petani sekaligus melindungi keselamatan jiwa warga pesisir.

Advokat Galur tersebut menyatakan optimisme bahwa pemerintah akan merespons harapan masyarakat ini dengan bijak dan menempatkannya sebagai prioritas program ke depan.

Jurnalis Budi Legowo Santoso