Connect with us

TNI / Polri

Dandim 0503/JB : Semangat Tolong Menolong dan Gotong Royong Tetap Tumbuh Dalam Masyarakat

Published

on

JAKARTA – Kegiatan “Jakbar Berbagi Nabung Amal” yang digagas oleh Kodim 0503/JB selama bulan Puasa Ramadhan dengan membagikan nasi box untuk berbuka puasa bagi warga yang membutuhkan terus dilanjutkan.

Pada hari ke-8 di bulan Ramadhan ini Kodim 0503/JB bekerjasama dengan Universitas Dian Nusantara dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) dan Jaringan Indonesia Maju untuk menyiapkan 500 nasi bungkus yang selanjutnya dibagikan kepada masyrakat yang membutuhkan di warga RT. 002 dan 016, RW. 010 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, Jum’at (1/5/2020).

Terlihat jelas aktivitas para prajurit muda TNI AD terus tanpa lelah menyiapkan bahan makanan yang akan dimasak. Namun ada hal berbeda hari ini, karena selain prajurit-prajurit TNI AD yang tangkas dan trengginas, juga tampak wajah-wajah muda dan jelita para mahasiswa mahasiswi Universitas Dian Nusantara yang turut membantu mengolah masakan sampai dengan menyajikan dalam kotak kemasan yang telah disiapkan.

Kolonel Kav Valian Wicaksono Magdi saat pantau dapur umun TNI Polri di wilayah Cengkareng, Jakbar.

Ditemui di sela-sela kegiatan saat meninjau Dapur Umum TNI-Polri sore tadi, Dandim 0503/JB Kolonel Kav Valian Wicaksono Magdi, S.Sos., menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang kepada Universitas Dian Nusantara, Aptisi dan Jaringam Indonesia Maju, atas donasi dan langkah nyata yang diberikan untuk masak makanan siap saji di Dapur Umum TNI-Polri.

“Saya sangat apresiasi dan berterimakasih kepada adik-adik mahasiswa yang juga turut membantu dalam menyiapkan makanan bagi masyarakat terdampak Covid-19 hari ini,” kata Valian.

“Hal ini menunjukkan bahwa semangat berbagi, saling tolong menolong dan bergotong royong dalam menghadapi dan melawan penyebaran Covid-19, tetap tumbuh dalam kehidupan masyarakat kita,” jelas Dandim yang murah senyum ini.

Dapur Umum TNI-Polri yang telah beroperasi sejak tanggal 15 April 2020 di Kelurahan Kapuk ini setiap harinya mampu menyediakan 300 s.d 500 bungkus makanan siap saji.

Makanan yang selesai di masak langsung disalurkan secara door to door ke rumah warga, agar PSBB yang telah dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat optimal dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas dan Marketing Universitas Dian Nusantara, Ibu Johana menyatakan bahwa gerakan berbagi ini merupakan bentuk dari Tri Dharma Perguaran Tinggi, yang didalamnya terdiri dari pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

“Gerakan berbagi ini merupakan bentuk dari pengabdian masyarakat dari Universitas Dian Nusantara. Selain berbagi makanan siap saji kepada masyarakat, kami juga telah beberapa kali bekerja sama dengan Kodim 0503/JB membagikan paket sembako kepada warga di sekitar kampus yang membutuhkan dan terdampak dengan adanya wabah Covid-19 ini,” tandasnya.

Continue Reading

TNI / Polri

*Pertama Kalinya, Taruna Akmil Terlibat Latihan Antar Kecabangan TNI AD*

Published

on

By

Baturaja, – Latihan YTP adalah latihan puncak tingkat Batalyon di mana Batalyon Infanteri dilengkapi dengan Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur), Satuan Bantuan Administrasi (Satbanmin) maupun Satuan Teritorial (Satter). Untuk tahun 2022 ini, pertama kalinya para Taruna Akademi Militer (Akmil) Tingkat IV dilibatkan dalam Latihan Antar Kecabangan TNI AD di Baturaja, Sumatera Selatan.

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman meninjau langsung mekanisme latihan Batalyon Tim Pertempuran (YTP) Yonif Raider 400/BR yang digelar Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodiklatad, Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Minggu (2/10/2022).

Diungkapkan Kasad, pelibatan para Taruna Akmil selama satu Minggu untuk mengikuti Latihan Antar Kecabangan ini dalam rangka agar para Taruna sebagai calon Komandan Peleton di satuan baik di satuan tempur, mendapatkan bekal nanti di satuan bantuan tempur maupun satuan bantuan administrasi.

“Dalam waktu dekat ini mereka akan menjadi Komandan Peleton, sekitar enam bulan lagi. Artinya mereka harus sudah tahu bagaimana nantinya jadi Danton, memimpin anak buahnya, ” jelas Kasad.

Lebih lanjut dikatakan Kasad, sebagai pimpinan, sebagai pelaku bahwa Komandan Peleton harus bisa menjadi Bintara dan harus bisa menjadi Tamtama.

“Sehingga ketika dia jadi pimpinan, tidak semena-mena dalam mengambil keputusan. mereka betul- betul tahu persis apa yang dilakukan prajuritnya. Makanya saya latihkan, baru kali ini ada Taruna yang terlibat latihan, sehingga mereka bisa mengerti mekanisme, mereka bisa mengerti realisasi tentang latihan,” tegas Kasad.

Latihan yang digelar selama satu bulan ini melibatkan 1.051 prajurit dari berbagai kecabangan, seperti Infanteri, Kavaleri, Armed, Arhanud, Zeni, Perhubungan dan Satuan Bantuan Administrasi.

Tujuan latihan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan mekanisme hubungan Komandan dan Staf, Komando pengendalian operasi dalam pertempuran, termasuk melatihkan kerja sama antar kecabangan dalam operasi serangan. Sehingga diharapkan seluruh peserta latihan dapat mengaplikasikan materi latihan yang sudah dilaksanakan sebelumnya di kecabangan masing – masing untuk mencapai tujuan dan sasaran latihan yang telah ditetapkan. (Dispenad)

Continue Reading

TNI / Polri

14 Pelanggaran Lalu-Lintas yang Ditindak dalam Operasi Zebra 2022

Published

on

By

JAKARTA, – Polda Metro Jaya mulai melakukan Operasi Zebra Jaya 2022, untuk menertibkan pelanggar lalu lintas, Senin (3/10/2022).

Operasi Zebra akan dilakukan selama dua pekan hingga 16 Oktober 2022 itu akan menyasar 14 pelanggaran lalu lintas.

“Iya, itu akan dimulai dari tanggal 3 Oktober 2022. Selama 14 hari,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat dikonfirmasi, Sabtu (1/10/2022).

Berikut pelanggaran yang menjadi sasaran utama petugas selama Operasi Zebra Jaya 2022:

Melawan arus lalu lintas. Para pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000. Penindakan itu diatur dalam Pasal 287 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Berkendara di bawah pengaruh alkohol. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 750.000 sesuai dengan Pasal 293 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Menggunakan ponsel saat mengemudi. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran Pasal 283 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 750.000.

Tidak menggunakan helm SNI. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250.000 sesuai ketentuan dalam Pasal 291 UU Nomor 22 Tahun 2008 tentang LLAJ.

Tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Pengendara dapat ditindak dengan sanksi denda maksimal Rp 250.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 289 UU Nomor 22 Tahun 2009.

Berkendara melebihi batas kecepatan. Aturan mengenai batas kecepatan diatur dalam Pasal 287 Ayat 5 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000.

Pengendara di bawah umur atau tidak memiliki SIM. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp 1 Juta, seperti diatur dalam Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Berboncengan motor lebih dari satu orang. Dalam pasal 292 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pengendara sepeda motor yang membonceng lebih dari satu orang dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250.000.

Kendaraan roda empat atau lebih yang tidak layak jalan. Dalam Pasal 286 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pengendara yang mengendarai kendaraan tidak memenuhi persyaratan layak jalan dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000.

Sepeda motor dengan pelengkap dengan perlengkapan tidak standar. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 250.000 sesuai Pasal 285 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan STNK. Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 500.000 sesuai Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Pengendara yang melanggar marka atau bahu jalan. Dalam Pasal 287 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal Rp 1 juta.
Kendaraan yang memasang sirine dan rotator tidak sesuai peruntukannya.

Pelanggar dapat dikenakan sanksi denda maksimal kurungan maksimal satu bulan dan atau denda Rp 250.000. Seperti diatur dalam Pasal 287 ayat 4 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Penertiban kendaraan yang memakai pelat dinas atau rahasia.

Kedepankan tilang elektronik
Dalam pelaksanaannya, kata Latif, petugas tidak menindak para pelanggar dengan membangun posko razia untuk menghentikan dan memeriksa setiap kendaraan.

Polisi akan menindak pengendara yang melanggar saat mengatur arus lalu lintas kendaraan di jalan raya.

Di samping itu, kepolisian bakal mengedepankan tilang elektronik dengan kamera electronic traffic law enforcement (ETLE) untuk menindak setiap pelanggar.

Menurut Latif, tilang manual hanya dilakukan di sejumlah ruas jalan yang belum terpasang kamera ETLE.

“Jadi tilang manual mungkin pada tempat-tempat tertentu itu harus tetap dilaksanakan. Tapi pelaksanaan penindakan itu khususnya, kami mengedepankan tilang elektronik,” ungkap Latif.

Continue Reading

TNI / Polri

Dirlantas Polda Metro Jaya Launching ETLE Tahap III

Published

on

By

Jakarta – Korlantas Polri merilis Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Tahap III yang bertepatan dengan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-67.

Kegiatan diselenggarakan di Gedung Korlantas Polri, Pancoran, Jakarta Selatan pada hari Kamis (22/9/22).

Polda Metro Jaya juga turut serta dalam kegiatan tersebut yang digelar di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya melalui Virtual Zoom Meeting.

“Lalu lintas merayakan ulang tahun yang ke-67, tentunya sesuai dengan harapan Pak Kapolri, betul-betul menjadi etalase, pengayom, pelindung dan kehadirannya betul-betul bisa dihadirkan di tengah masyarakat, dan tentunya memang kami masih mengalami banyak kekurangan.

Tentu kami perbaiki keinginan dari masyarakat tentang bagaimana pelayanan Polri (agar) betul-betul masyarakat bisa menerimanya,” jelas Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes. Pol. Latif Usman, Kamis (22/9/22).

Kombes. Pol. Latif Usman mengatakan, pihaknya akan memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana dalam lalu lintas, terutama penindakan hukum. “Kekurangan ini akan tentunya kami tingkatkan dengan peningkatan sarana prasarana, khususnya masalah penindakan hukum,” terang Dirlantas Polda Metro Jaya.

Oleh karenanya, Korlantas Polri me-launching ETLE Tahap III sebagai salah satu penindakan hukum di Indonesia, termasuk di Jakarta. “Penindakan hukum juga sudah di-launching tahap yang ketiga di Indonesia ini dan di Jakarta ini sejak tahap pertama sudah ada ETLE statis yang sudah tersebar di seluruh DKI Jakarta,” jelas Dirlantas.

Kombes. Pol. Latif Usman menambahkan, dengan adanya perilisan ETLE Tahap III diharapkan transparasi dalam penindakan hukum bisa dirasakan oleh masyarakat. “Dengan adanya penindakan secara elektronik ini diharapkan transparasi dalam hal tindak pidana hukum bisa dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Continue Reading

Trending