Connect with us

Metro

Pendaftaraan Uji Materil Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitus

Published

2 months ago

on

Jakarta – Pada hari Selasa tanggal 15 Juni PATRICE RIO CAPELLA UJI MATERIIL PASAL 11 UU TINDAK PIDANA KORUPSI, H. Patrice Rio Capella, S.H., M.Kn. Politisi dan Pengacara yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, Sekjen Partai Nasdem, Anggota Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu periode 2004-2009 dan mantan Anggota Komisi-III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2014-2019 telah mendaftarkan Permohonan Uji Materill terhadap Pasal 11 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pasal 28d Ayat (1) UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Rio Capella merasa sudah jadi korban kriminalisasi pasal 11 undang-undang tipikor kerena di hukum menurut pikiran orang yang sifatnya sangat subyektif dan abstrak karena fakta dipersidangan tidak ditemukan fakta permintaan uang bahkan tidak pernah menerima uang yang dituduhkan.

Rio Capella sadar bahwa dikabulkan atau tidaknya permohonan judicial review tidak akan mempengaruhi putusan pengadilan yang sudah dijalnkan dikarenakan putusan MK tidak berlaku surut, namun Rio Capella tidak mau ada korban-korbn lain akibat pasal 11 yang multi tafsir.

Janses E. Sihaloho, S.H. dari Kantor Hukum Sihaloho & Co Law Firm selaku kuasa hukum Rio Capella menyampaikan bahwa adanya frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11 Undang-Undang Tipikor telah merugikan Hak Konstitusional dari Patrice Rio Capella selaku Pemohon dalam mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Lebih lanjut Janses menjelaskan dalam hukum pidana dikenal asas cogitationis poenam nemo patitur yang artinya seseorang tidak dapat dipidana terhadap apa yang di dalam pikirannya saja, dengan demikian apabila seseorang memiliki niat jahat yang dilarang oleh Undang-Undang dia tidak bisa dipidana kecuali Niat tersebut telah diwujudkan dalam suatu tindakan konkrit.

Hal ini tentunya menjadi kontradiksi dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 UU Tipikor dimana Pegawai Negeri Sipil maupun Penyelenggaran Negara dapat dipidana melakukan tindak pidana korupsi karena pikiran yang berasal dari orang lain. Poin paling penting dengan adanya frasa tersebut adalah bagaimana cara mengetahui, menilai dan membuktikan pikiran seseorang dalam persidangan? Dengan demikian frasa ini tidak memiliki tolak ukur yang jelas sehingga sangat berpotensi menyebabkan penegak hukum seperti Penyidik Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Hakim menjadi bebas menafsirkan pikiran orang lain dan membuka celah penegak hukum yang bersangkutan untuk bersifat subjektif yang tentunya sifat subjektif tersebut berpotensi terjadi apabila didasarkan atas suka tidak sukanya penegak hukum tersebut kepada tersangka atau terdakwa, bahwa seharusnya hukum ditegakkan tidak didasarkan atas sifat subjektif aparatur yang menjalankan hukum tetapi haruslah didasari dari objektivitas hukum itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 11 Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

sepanjang frasa “yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”

Untuk itu kami mengundang kawan-kawan wartawan untuk menghadiri dan meliput pendaftaran Permohonan Uji Materiil Pasal 11 UU Tipikor yang diajukan oleh Bapak Patrice Rio Capella ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 15 Juni 2021 pukul 11.00 WIB.

Related Topics:
Continue Reading

Metro

PMI Jakarta Pusat dan Yayasan Perguruan Ksatrya Gelar Vaksinasi Covid-19

Published

18 hours ago

on

July 30, 2021

By

Jakarta – PMI (Palang Merah Indonesia ) Jakarta Pusat bekerjasama dengan Perguruan Kasatria Jakarta Pusat gelar vaksinasi Covid-19 bertempat di sekolah , Jl Percetakan Negara no 235 D Jakarta Pusat Kamis.(29/7/2021).

”Jenis Vaksin yang digunakan disini Sinovac, target 500 orang usia beragam dari umur 12 Tahun sampai 59 Tahun,” kata Camat Cempaka Putih Andri Ferdian yang di dampingi Lurah.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan vaksinasi Ini adalah yang pertama di sekolah usai mendampingi Walikota dan Askersa Jakarta Pusat

Untuk persyaratan dan ketentuannya antara lain adalah, Warga Negara Indonesia (WNI) dari umur 12 – 59 tahun dan bagi usia 12 tahun – 17 tahun wajib didampingi orangtua dan wajib mendaftar link yg sudah tertera dalam Keadaan sehat / tidak sakit
Tensi dan tekanan darah (normal).

”Untuk pendaftaran semua link, dan target vaksinasi untuk hari 1000 orang, sampai saat ini yang sudah tervaksin 350 orang,” ujar Camat yang selalu berpenampilan necis (perlente) dengan Hand Phone kerennya.

Tim tenaga kesehatan untuk vaksinasi bantuan dari rekan – rekan PMI Provinsi dan Jakarta Pusat yakni 2 orang dokter dan 6 orang perawat.

”Kedepannya untuk vaksinasi kedua direncanakan tanggal 26 Agustus mendatang,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

KBPP Polri Pesanggrahan Bekerja Sama Dengan Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan Gelar vaksinasi

Published

1 day ago

on

July 29, 2021

By

Jakarta — KBPP Polri Pesanggrahan bekerjasama dengan Polsek Pesanggrahan Jakarta Selatan gelar vaksinasi Covid-19 bertempat di RPTRA Nusantara, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.Kamis. (29/7/2021).

”Jenis Vaksin yang digunakan disini Sinovac, target 500 orang usia beragam dari umur 12 Tahun sampai 59 Tahun,” kata Ricky selaku Ketua Panitia Pelaksana.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan vaksinasi Ini adalah yang pertama untuk KBPP Pesanggrahan.

Untuk persyaratan dan ketentuannya antara lain adalah, Warga Negara Indonesia (WNI) dari umur 12 – 59 tahun dan bagi usia 12 tahun – 17 tahun wajib didampingi orangtua dan wajib mendaftar link yg sudah tertera dalam Keadaan sehat / tidak sakit
Tensi dan tekanan darah (normal).

”Untuk pendaftaran semua link, dan target vaksinasi untuk hari 500 orang, sampai saat ini yang sudah tervaksin 350 orang,” ujar Ricky.

Tim tenaga kesehatan untuk vaksinasi bantuan dari rekan – rekan KBPP yakni 2 orang dokter dan 6 orang perawat.

”Kedepannya untuk vaksinasi kedua direncanakan tanggal 26 Agustus mendatang,” pungkasnya.

Continue Reading

Metro

PMI Kota Jakarta Pusat Gelar Vaksinasi Untuk Mempercepat Penangana Covid-19

Published

2 days ago

on

July 29, 2021

By

Jakarta 29 Juli 2021 – Pandemi VOCID-19 Yang telah berlangsung lebih dari satu tahun tidak hanya berdampak bagi semua negara untuk keluar dari dampak pandemi.Hal ini dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

Palang Merah Indonesia Kota Jakarta Pusat Menggelar vaksinasi covid-19 mendukung pemerintah dalam penanggulangan pandemi cobid-19 demi mewujudkan Indonesia Sehat, Hari ini Kamis.(29/7/2021),bertempat di Yayasan Peguruan Ksatrya jakarta pusat.

“PMI Kota Jakarta Pusat terus membantu pemerintah dam masyarakat, mempercepat vaksinasi agar pandemic covid-19 segera selesai,” ungkap ketua PMI Kota Jakarta Pusat, H.Soewardi Sulaiman.

Selama masa pandemi PMI Kota Jakarta Pusat juaga memberikan dukungan fasilitas cuci tangan sabun cuci tangan, dan pembagian masker sebagai upaya pencegahan dan respon terhadap Pandemi COVID-19.

Soal berapa target masyarakat tervaksin melalui program PMI Kota Jakarta Pusat ini, H. Soewardi Sulaiman mengatakan saat ini target adalah 1000 vaksinasi per hari.

Vaksinasi yang diperlukan untuk masyarakat umum, pelajar dan relawan Palamlng Merah Indonesia Kota Jakarta Pusat, dilaksanakan dua tahap, tahap pertama dilaksanakan 29 juli 2021 dan tahap kedua 26 agustus 2021.

Selain kegiatan vaksinasi, selama pandemi COVID-19 PMI Kota Jakarta Pusat telah melakukan penyemprotan cairan disinfektan sebagai salah satu peran aktif dalam melayani masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan teragenda dengan sasaran pemukiman warga, fasilitas umum,perkantoran dan layanan pendidikan.

Selama masa pandemi PMI Kota Jakarta Pusat juga memberikan dukungan fasilitas cuci tangan sabun cuci tangan, dan pembagian masker sebagi upaya pencegahan dan respon terhadap Pandemi COVID-19.

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum terus dilakukan sebagai upaya penguatan kebiasaan prilaku hidup bersih dan sehat, serta untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19 di masyakat, PMI juga melaksanakan kegiatan penguatan prilaku Higienis Penyediaan Fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun dengan menggunakan Pendekatan Pelibatan Promosi Kebersihan di sejumlah titik lokasi penyediaan fasilitas.

Continue Reading

Trending