Connect with us

Metro

SERUAN UNTUK PERDAMAIAN DI TANAH PAPUA

Published

on

Jakarta, 9 November 2023 Situasi krisis kemanusiaan secara global, termasuk yang terbaru di Ukraina dan Palestina adalah tragedi kemanusiaan terbesar pada abad ini.

Ketika kita merenungkan tantangan-tantangan global Itu, pada waktu bersamaan kita juga perlu merenungkan perhatian kita pada halaman rumah kita sendiri, yaitu Indonesia. Dengan skala berbeda, krisis kemanusiaan yang kita saksikan di dunia itu sebenarnya juga dapat kita lihat secara dekat di Tanah Papua.

Tanah Papua terus menerus dinodai oleh konflik bersenjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kerusakan alam, kepunahan satwa langka, dan penderitaan kemanusiaan berupa pengungsian dan kelaparan akibat konflik.

Kami sangat yakin bahwa penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. Hanya lewat jalan penyelesaian damai maka kita dapat mencegah jatuhnya korban jiwa, dan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran di Papua.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini memiliki keprihatinan yang mendalam atas situasi konflik bersenjata di Tanah Papua. Dengan keprihatinan ini, kami menyampaikan seruan perdamaian bagi Pemerintah Republik Indonesia dan para pihak berkonflik, terutama faksi-faksi Kelompok Sipil Bersenjata, ULMWP, para tokoh adat dan masyarakat asli Papua, serta agamawan setempat. Kami menyerukan kepada para penyelenggara negara di lembaga eksekutif dan legislatif dan tembagalembaga negara lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah menuju perdamaian di Papua.

Sebagai langkah awal, kami mengimbau agar pihak berkonflik dapat membangun kepercayaan. Penyelenggara negara perlu bekerja sama dengan segenap komponen bangsa untuk menangani situasi krisis kemanusiaan dan memulai kembali penjajakan-penjajakan menuju dialog damai. Semua pihak perlu membuka dialog, termasuk menangani pengungsian, kelaparan, ketidakadilan, kerawanan pemilu, serta memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua.

Maka dengan ini kami menyerukan kepada Pemerintah dan para pihak berkonflik di Papua untuk melanjutkan kembali proses penjajakan damal. Pembicaraan ini harus difasilitasi oleh penengah yang terpercaya dan imparsial, termasuk tokoh nasional dan para pemimpin perempuan, agama dan adat Papua, demi membangun kepercayaan dan keyakinan untuk adanya penjajakan dialog.

Tertanda, Dr. (H.C). Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid Prof. Dr. Franz Magnis Suseno SJ Prof. Dr. Makarim Wibisono, MA Drs. Marzuki Darusman, S.H. Alissa Wahid, Ketua, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pdt. Gomar Gultom, Ketua Umum, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Prof. Dr. H.Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum, PP Muhammadiyah Mgr. Siprianus Hormat, KKP-PMP, Konferensi Waligereja Indonesia

SERUAN DAMAI UNTUK PAPUA 

Situasi krisis kemanusiaan secara global, terutama di Ukraina dan Palestina, merupakan panggilan bagi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan fokus pada halaman rumah kita sendiri, terutama konflik yang melanda Papua.

Tanah Papua terus menerus dinodai oleh konflik bersenjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kerusakan alam, kepunahan satwa langka, dan penderitaan kemanusiaan berupa pengungsian dan kelaparan akibat konflik. Menyikapi ini semua, pada 9 November 2023 sejumlah tokoh bangsa telah memprakarsai seruan damai Papua untuk membangun kerja sama para pihak yang bertikai dalam rangka menjajaki proses menuju penyelesaian damai di Papua.

Mereka beranggotakan antara lain Hj. Sinta Nuriyah, Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, Pdt. Gomar Gultom, Mgr. Antonius Subianto, Marzuki Darusman, dan Makarim Wibisono.

Continue Reading

Metro

Sugiyanto Kepala Desa dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur : “Dengan Lahirnya Kopdes Kebutuhan Permodalan Hingga Penyerapan Hasil Panen Ditampung Menjadi Harapan Besar Bagi Masyarakat”

Published

on

By

JAKARTA – Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) periode 2026–2031 berlangsung khidmat di Auditorium Utama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Senin (16/2/2026). Kegiatan nasional yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dihadiri ratusan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia.

Agenda tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi kepala desa secara nasional sekaligus merumuskan arah kebijakan strategis pembangunan desa untuk lima tahun ke depan. Pelantikan pengurus baru menandai dimulainya kepengurusan DPP APDESI periode 2026–2031 yang diharapkan mampu memperkuat peran desa sebagai garda terdepan pembangunan nasional.

Dalam pelantikan tersebut, H. Junaedi, M.S.H. resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPP APDESI periode 2026–2031. Ia didampingi Wahyudi Mapparenta, S.IP., M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal, Rustam Fatoni, S.Pd. sebagai Ketua Harian, serta Amren, S.H. sebagai Bendahara Umum. Susunan kepengurusan ini diharapkan dapat membawa APDESI semakin solid, profesional, dan responsif terhadap dinamika pemerintahan desa.

Selain pelantikan, Rakernas APDESI menjadi forum strategis untuk membahas dan menetapkan program kerja organisasi selama lima tahun ke depan. Sejumlah isu prioritas mengemuka dalam pembahasan, di antaranya penguatan kapasitas kepala desa, optimalisasi pemanfaatan dana desa, pengembangan Koperasi Desa (Kopdes), serta penguatan sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat dan daerah.

Para peserta Rakernas menegaskan komitmen APDESI untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing. APDESI juga menekankan pentingnya peran desa dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional, terutama melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, serta pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Sugiyanto, menyoroti persoalan yang masih dihadapi para petani di wilayahnya, khususnya keterbatasan permodalan menjelang masa panen. Ia menjelaskan, kawasan Paketan dikenal sebagai sentra pertanian dengan mayoritas masyarakat menggantungkan hidup pada sektor persawahan dan perkebunan. Namun, banyak petani masih mengalami kendala anggaran akibat persoalan pengelolaan koperasi.

“Sebagian besar petani sebenarnya sudah siap panen, tetapi terkendala modal. Mereka memiliki koperasi sendiri, namun selama ini masih banyak yang bergantung pada peladinya,” ujarnya.

Meski demikian, Sugiyanto optimistis persoalan tersebut dapat teratasi dengan hadirnya Koperasi Desa (Kopdes) yang direncanakan mulai berjalan dalam tiga bulan ke depan. “Dengan lahirnya Kopdes, kebutuhan permodalan hingga penyerapan hasil panen dapat ditampung. Ini menjadi harapan besar bagi masyarakat,” katanya.

Terkait pelantikan pengurus baru APDESI, Sugiyanto berharap momentum ini dapat memperkuat peran organisasi kepala desa dalam mendukung pembangunan desa dan sektor pangan nasional. “Harapan kami, APDESI semakin jaya, semakin mengudara, dan mampu bersinergi dengan pemerintah pusat,” ujarnya.

Pelantikan dan Rakernas DPP APDESI periode 2026–2031 ini berlangsung istimewa karena dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan serta dihadiri sejumlah kepala daerah dan kepala desa dari berbagai wilayah di Indonesia.

Continue Reading

Metro

Tarjo Kepala Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu Hadiri Acara Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional DPP APDESI Periode 2026–2031

Published

on

By

Jakarta, – Kepala Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Tarjo, menghadiri acara Pelantikan dan Rapat Kerja Nasional Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) Periode 2026–2031 yang digelar di Auditorium Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Senin (16/02/26).

Mengusung tema “Konsolidasi APDESI dalam Sinergi Asta Cita dan Panca Nusantara”, kegiatan ini dihadiri sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari 37 DPD APDESI Provinsi, 416 DPC APDESI Kabupaten, serta 18 DPC APDESI Kota dari seluruh Indonesia. Rakernas ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kinerja organisasi serta menindaklanjuti hasil pelantikan kepengurusan baru DPP APDESI Tahun 2026.

Sebagai organisasi tingkat pusat yang menaungi kepala desa dan perangkat desa aktif maupun purna bakti, APDESI berperan sebagai mitra pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan desa dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Tarjo menyampaikan harapannya agar desa-desa di Indonesia semakin maju dan bersatu.

“Harapannya, mudah-mudahan desa semuanya bisa maju. Bisa maju dan rumah-rumah bisa bersatu. Supaya desa itu bisa makmur dan sejahtera bagi semua rakyat, terutama yang ada di desa,” ujar Tarjo.

Ia juga memaparkan sejumlah program yang tengah berjalan di Kabupaten Indramayu, khususnya di Desa Sumbon. Di antaranya pembangunan KDNP (Koperasi Desa Merah Putih), pembangunan jalan desa dan jalan lingkungan yang masih menjadi prioritas utama.

Menurutnya, meskipun dana desa mengalami pengurangan, hal tersebut tidak menyurutkan semangat pemerintah desa untuk terus berinovasi dan mencari solusi demi kemajuan masyarakat.

“Walaupun dana desa berkurang, desa tidak akan berhenti. Kami tetap semangat untuk mencari terobosan dan terus bekerja demi kemajuan desa, menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Partisipasi aktif Kepala Desa Sumbon dalam Rakernas APDESI ini menjadi bukti komitmen kuat pemerintah desa dalam mendukung konsolidasi nasional serta menyinergikan program pembangunan desa dengan agenda besar pembangunan nasional.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, makmur, dan berdaya saing global.

Continue Reading

Metro

Lepas Bantuan Kemanusiaan 22 Kontainer untuk Korban Bencana Sumatera, Kapolri: Wujud Kehadiran Negara

Published

on

By

JAKARTA, – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melepas bantuan kemanusiaan Polri sebanyak 22 kontainer untuk didistribusikan kepada korban bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

“Kemudian, sore hari ini kita juga memberangkatkan 22 kontainer untuk kita distribusikan ke masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatra, baik Aceh, Sumut maupun Sumbar,” kata Sigit di Mapolda Sumut, Sabtu (14/2/2026).

Sigit berharap kegiatan tersebut bisa meringankan beban dari seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam. Ia menyebut, bantuan ini akan menyesuaikan kebutuhan mendesak yang diperlukan dari seluruh korban.

Menurut Sigit, 22 kontainer bantuan kemanusiaan tersebut akan bisa dirasakan manfaatnya untuk sekira 40 ribu masyarakat. Hal ini merupakan komitmen dari Polri untuk terus membantu warga khususnya yang sedang terdampak bencana.

“Mulai dari makanan pakaian, kemudian bahan makanan, obat-obatan dan kebutuhan lain yang dibutuhkan. Harapan kita tentunya ini menjadi bagian dari upaya kita untuk terus perhatikan masyarakat kita yang msih terdampak bencana,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menuturkan, bantuan kemanusiaan ini juga sekaligus menjadi wujud kehadiran negara bagi korban terdampak bencana alam di Sumatra.

“Dan ini juga bentuk wujud kehadiran negara dan sesuai apa yang menjadi perintah Bapak Presiden kita terus lakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan,” ucap Sigit.

“Mulai dari terus menjaga agar distribusi bantuan logistik yang dibutuhkan terus berjalan di sisi lain perbaikan pascabencana baik selesaikan jembatan-jembatan, melakukan perbaikan terkait huntara dan huntap di beberapa tempat bisa kita tuntaskan, untuk mendukung dan kolaborasi tentunya dengan TNI, kementerian lembaga terkait,” tambah Sigit sekaligus mengakhiri.

Continue Reading

Trending