Jakarta – Sambut ulang tahun Jakarta ke-498 Festival Glodok dgelar Sabtu 21, Juni 2025. Sekitar 20-an klenteng ikut berparitipasi dalam kirab Toa Pe Kong di sekitar kawasan Glodok Jakarta Barat. Acara ini juga menghadirkan panggung budaya yang menghadirkan beragam seni dan budaya lainnya.

Acara HUT Wihara Tao Se Bio ini bisa dirayakan secara terbuka yang tidak ada kaitannya dengan agama dimana acara ini adalah bagian dari kebudayaan yang sudah berjalan lebih dari 200 tahun lalu kembali hidup dirayakan tahun 2025.

Kirab Toa Pe Kong dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, dari Wihara Dharma Jaya Toa Se Bio, melewati Jalan Kemenangan II, Jalan Kemurnian, Jalan Gajah Mada, Jalan Pancoran dan kembali lagi ke tempat semula. Warga sekitar, wisatawan lokal hingga asing memadati sepanjang Jalan Pancoran untuk melihat kirab budaya tersebut.

Kevin Wu turut menyampaikan bahwa keterbukaan ini hendaknya diisi oleh kontribusi dari warga-warga Tionghoa di semua bidang termasuk bagi para pedagang yang biasa melakukan aktivitas bisnis yang memberikan manfaat buat karyawan, konsumen dan juga bagai warga Tionghoa yang menjadi guru termasuk warga Tonghoa yang menjadi politis sudah banyak yang terjun dibidang politik.

Kirab ini sebagai bentuk penghormatan dan pemohon berkah keselamatan terhadap dewa-dewa. Kirab Toapekong ini juga digelar dalam rangka Festival Glodok 2025 Old Pecinan Jakarta menunju 500 tahun Daerah Khusus Jakarta.

Ritual ini dilakukan dalam rangka ulang tahun vihara Dharma Toa se bio yang sudah berusia 274 tahun sekaligus untuk ulang tahun (seijit) Y.M Kongco Cheng Goan Ceng Kun dan Y.M Kongco Thian Kauw Ciong Kun.

Kirab gotong Toapekong memeriahkan perayaan hari jadi Wihara Dharma Jaya Toa Se Bio ke-274 di Kawasan Glodok, Jakarta, 21 Mei 2025. Wihara Dharma Jaya Toa Se Bio berdiri sejak abad ke-18, menjadikannya salah satu wihara tertua di kawasan Glodok.

Jakarta – Rano Karno (Wakil Gubernur DKI Jakarta) bersama Dhani Sukma (Walikota Jakarta Pusat) dan Wa Ode Herlina (Ketua DPC PDI-P Jakarta Pusat) menghadiri acara bazar UMKM pada perayaan Bulan Bung Karno di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat pada hari Jumat, 20 Juni 2025.

Adapun Kegiatan ini bertema ‘Satu Piring Sejuta Perjuangan’, yang di mana acara ini didirikan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Diketahui, bulan Juni dikenal sebagai Bulan Bung Karno karena di dalamnya terdapat tiga tanggal penting, yaitu 1 Juni (Hari Lahir Pancasila), 6 Juni (Hari Lahir Bung Karno), dan 21 Juni (Hari Wafat Bung Karno).

Menurut Rano Karno, Presiden ke-1 RI Soekarno merupakan tokoh besar seorang proklamator. Namun beberapa pihak ada yang tidak mengakui sosok Bung Karno.

Tidak bisa kita pungkiri, bahwa beliau orang besar, namun kadang-kadang banyak yang tidak mau mengakui kebesaran seseorang. Inilah caranya kita mengembalikan sejarah beliau yang benar,” ucap dia. Lebih lanjut, kata dia, puncak Bulan Bung Karno akan diadakan pada 28-29 Juni di Gedung Polda Jakarta. Acara ini akan dimeriahkan beberapa artis. “Sekali lagi kepada panitia, rasa bangga saya, saya sampaikan, dan Insya Allah Pemerintah DKI Jakarta akan membuat Bulan Bung Karno pada tanggal 28-29 Juni di Gedung Pola. Ibu-ibu silakan datang, gratis, artisnya banyak,” tutupnya.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP sekaligus ketua panitia Bulan Bung Karno di TIM, Wa Ode Herlina mengatakan akan ada sejumlah rangkaian, selain ada bazar UMKM, ada fun walk.

“Kita menggelar acara ini dua hari dan nanti siang ba’da Sholat Jumat akan ada lomba pembacaan puisi dan malam hari ada hiburan. Besok pagi ada fun walk, musik, dan bazar ketahanan pangan bahan pengganti beras seperti singkong, umbi-umbian,” ucap Wa Ode.

Lebih lanjut, Wa Ode menyampaikan pesan ‘Satu Piring Sejuta Perjuangan’ sebagai upaya mengingatkan masyarakat agar tidak mubazir.

“Pesan yang akan bentuk kepedulian terhadap ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, artinya kita masih mengonsumsi beras sehingga harus menjaga, tidak boleh mubazir. Dalam satu piring itu ada sejuta perjuangan: petani, nelayan, UMKM, pedagang pasar, dan lainnya. Di sini ada 40 pelaku UMKM,” tutupnya.

Jakarta, – Sudah 20 an Kota- kota besar Provinsi telah dilakukan sosialisasi dan edukasi Lembaga Manajemen Kolektif Lembaga Kreasi Budaya (LMK LKB) dari target  seluruhnya adalah kota kota dari 38 Provinsi di Indonesia, Kata Ketua Umum Langgam Kreasi Budaya Satria Dharma usai acara Sosialisasi dan diskusi LMK Berbasis Musik Tradisi Nusantara di Teater Wahyu Sihombing TIM Jakarta, Jum’at (20/06/25).

Satria Dharma usai acara menyampaikan keberadaan LMK ini dinilai sangat penting menyangkut Performance Royalty dalam hal kesejahteraan ekonomi melalui penggunakan musik dan karya orang lain, imbuhnya.

Untuk bisa mendapatkan hak ekonomi royaltinya dan terlindungi hak kekayaan intelektualnya, teman teman musisi tradisi itu bisa lebih berdaya lagi. Mereka harus terdaftar dulu di salah satu LMK dengan mengisi data di website kami musik tradisi.com, bebernya.

Salah satu persyaratannya harus ada karya yang sudah dipublis. Sudah pernah masuk di spotify atau youtube dan sudah diupload. Harus ada karya nyata dan diputar nantinya, jelasnya.

Sementara itu Sekretaris Langgam Kreasi Budaya Arhamuddin Ali menambahkan
“Musik tradisional ini dimainkan di event-event yang diselenggarakan dari dinas-dinas terkait, seperti ada event penyambutan tamu, Pekan Kebudayaan Nasional, itu sering diminta teman-teman main,” jelasnya.

Mereka yang main itu, lanjutnya, mendapatkan profesional finance, namun yang seringkali dilupakan itu tariannya yang dimainkan di event tersebut secara undang-undang harus dihargai, itu yang disebut performing royalty.

Lagu-lagu yang diminta EO mainkan dalam sebuah festival di publik punya nilai ekonomi yang dinilai pantastis sehingga juga harus tersentuh kepada mereka yang memainkan lagu karya orang lain untuk memberinya hak kepada penciptanya, paparnya.

Arhamuddin menyoroti mungkin nanti di undang undang terbaru bisa direvisi dengan mengakomodir seperti hajatan dan lainnya apakah masuk komersil atau tidak dalam  artian seperti wedding organizer (WO) sehingga tidak rancu menjadi pungutan liar, terangnya.

Sebagaimana diketahui ungkap Arhamuddin, LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) Berbasis Musik Tradisi Nusantara merupakan institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang bertujuan melindungi dan mengelola hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait karya musik tradisi nusantara. Lembaga ini berbentuk atas kolaborasi antara Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek dan Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham sebagai wujud komitmen melindungi kebudayaan dan kekayaan karya seni tradisi bangsa indonesia.

Proses pembentukan LMK Berbasis Musik Tradisi Nusantara difasilitasi oleh Direktorat PMM (Perfilman, Musik dan Media Baru) Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek. Dalam mempersiapkan pembentukan lembaga ini, Direktorat PMM bekerjasama dengan Yayasan Kokarindo (Komunikasi Karawitan Indonesia} sebagai mitra kolaborasinya.

LMK Berbasis Musik Tradisi Nusantara dibentuk berdasarkan pada salah satu rekomendasi Kongres Musik Indonesia (KAMI) yang dilaksanakan pada 7-9 Maret 2018 di Kota Ambon, Maluku, yaitu “mendorong perlindungan dan pengembangan ekosistem musik etnik melalui pertukaran musisi antar daerah, kepastian berkelanjutan lingkungan dan sumberdaya alam serta pemberlakuan mekanisme pembagian manfaat yang layak atas segala bentuk pemanfaatan musik etnik”. Selain itu, pembentukan lembaga ini juga merupakan rekomendasi Kongres Musik Tradisi Nusantara yang diselenggarakan pada 20-30 Agustus 2021, yaitu “mendorong pembentukan LMK Musik Tradisi Nusantara, antara lain LMK Hak Cipta dan Hak Terkait”.

LMK Berbasis Musik Tradisi Nusantara terdiri dari tiga LMK yang menjadi satu kesatuan . Pertama, Perkumpulan Langgam Kreasi Budaya (LKB) sebagai LMK Hak Cipta. LKB dibentuk berdasarkan salinan Akta Notaris nomor 06 dengan AHU-0006498 Tahun 2022 yang kemudian mendapat |zin Operasional sesuai Surat Keputusan nomor HKI-33.KI.01.04 Tahun 2023 dari Kemenkumham.

Kedua, Perkumpulan Citra Nusa Swara (CNS) sebagai LMK Hak Terkait pelaku pertunjukan. LMK ini terbentuk atas dasar salinan Akta Notaris bernomor 07 Tanggal 19 Mei 2022 dengan nomor AHU0006789.AH.01.07 Tahun 2022 dan mendapat Izin Operasional bernomor HKI-34.K1.01.04 Tahun 2023 oleh Kemenkumham.

Ketiga, Pro Karindo Utama (PKU) yaitu LMK Hak Terkait produser fonogram. LMK ini terbentuk berdasar salinan Akta Notaris bernomor 08 dengan Nomor AHU-0006592.AH.01.07. Tahun 2022, sedangkan Surat Izin Operasionalnya bernomor HKI-35.KI.01.04 Tahun 2023